Israel Hancurkan Fasilitas PBB untuk Pengungsi Palestina

JERUSALEM, RABU — Israel menghancurkan fasilitas Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA. Serangan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Pasukan Israel mulai membongkar kantor UNRWA di Sheikh Jarrah, Jerusalem Timur, Palestina, Selasa (20/1/2026). Para penjaga keamanan di kompleks kantor itu juga diusir sebelum buldoser-buldoser Israel menghancurkan bangunan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras penghancuran kompleks UNRWA oleh Israel. Ia menyerukan agar kompleks itu dikembalikan dalam kendali PBB.

”Sekretaris Jenderal memandang tindakan eskalasi yang terus berlanjut terhadap UNRWA sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan hukum internasional,” ujar perwakilan juru bicara PBB, Farhan Haq.

Israel telah lama mengecam keberadaan UNRWA di Palestina. Israel menuduh lembaga PBB itu telah disusupi oleh Hamas dan beberapa karyawannya terlibat dalam serangan yang memicu perang di Gaza pada Oktober 2023. Para pemimpin UNRWA telah membantah tuduhan tanpa bukti tersebut.

Direktur UNRWA di Tepi Barat Roland Friedrich mengatakan, pihaknya menerima kabar pasukan Israel tiba di Jerusalem Timur pada Selasa pagi. Pasukan Israel menyita peralatan dan memaksa keluar petugas keamanan yang melindungi fasilitas tersebut.

”Apa yang kami lihat hari ini adalah puncak dari dua tahun hasutan dan tindakan (serangan) terhadap UNRWA di Jerusalem timur,” katanya.

Friedrich menyebutkan, pasukan Israel juga menembakkan gas air mata di dekat sekolah kejuruan di pinggiran Jerusalem. Lebih dari 300 pengungsi muda menerima pelatihan kerja di bidang teknologi dan pengelasan di sekolah itu.

Beberapa anak yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah pingsan akibat gas air mata. Sementara seorang anak berusia 15 tahun terkena peluru karet di mata.

Menurut Friedrich, pembongkaran fasilitas UNRWA tersebut mempunyai motivasi politik. ”Tampaknya tujuannya adalah merebut tanah tersebut untuk pembangunan permukiman, seperti yang telah dinyatakan secara terbuka oleh pejabat Israel selama bertahun-tahun,” ucapnya.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, pembongkaran tersebut merupakan penegakan hukum baru, dengan mengabaikan hukum internasional. Pada 2024, Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel. Larangan ini semakin menghambat berbagai upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

Apa yang terjadi hari ini pada UNRWA akan terjadi besok pada organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya, baik di wilayah Palestina yang diduduki (Israel) maupun di mana pun di seluruh dunia.

Sudah sejak lama Israel mengklaim badan tersebut memiliki bias anti-Israel. Meski dengan sedikit bukti, Israel menuduh UNRWA mempekerjakan dan memelihara hubungan dengan kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina termasuk Hamas. Namun, PBB membantahnya dan UNRWA mengatakan bahwa pihaknya bertindak cepat untuk membersihkan setiap tersangka militan di antara stafnya.

UNRWA adalah badan PBB yang didirikan pada 1949 menyusul perang dan pengusiran yang dilakukan Israel terhadap 90 persen penduduk Palestina. Pengusiran itu terjadi pada Mei 1948 yang mengakibatkan warga Palestina menjadi pengungsi sampai saat ini.

UNRWA memiliki mandat untuk memberikan bantuan dan layanan kepada sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur. Selain itu, UNRWA juga melayani tiga juta pengungsi lainnya di Suriah, Jordania, dan Lebanon.

Lembaga tersebut selama bertahun-tahun telah memelihara infrastruktur di kamp-kamp pengungsi dan juga mengelola sekolah serta menyediakan layanan kesehatan.

Pembongkaran fasilitas UNRWA ini menandai puncak dari kritik selama bertahun-tahun Israel terhadap lembaga itu. Padahal, Mahkamah Internasional menyatakan Israel harus mengizinkan badan tersebut untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza.

”Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap UNRWA dan markasnya. Ini juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak istimewa serta kekebalan PBB,” ujar juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler.

Serangan Israel mengancam pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, bagi pengungsi Palestina. Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menilai, serangan tersebut harus dijadikan peringatan bersama.

”Apa yang terjadi hari ini pada UNRWA akan terjadi besok pada organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya, baik di wilayah Palestina yang diduduki (Israel) maupun di mana pun di seluruh dunia,” katanya. (AP/AFP)