Israel Larang UNRWA Beroperasi, Dunia Mengecam

JERUSALEM, SELASA — Parlemen Israel (Knesset) mengesahkan undang–undang yang melarang Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) beroperasi di Israel. Larangan operasional UNRWA dinilai akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza.

Kantor berita Associated Press, Selasa (29/10/2024), melaporkan, larangan itu langsung menuai kecaman dunia internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, konsekuensi pelarangan UNRWA di Israel akan memperburuk nasib pengungsi di wilayah pendudukan Palestina. ”Ini tidak dapat diterima. Tidak ada pengganti UNRWA. Pelaksanaan undang-undang akan mengganggu resolusi konflik Palestina-Israel serta perdamaian dan keamanan kawasan. Seperti saya katakan sebelumnya, UNRWA tidak tergantikan,” katanya.

Meski ada keberatan dari Amerika Serikat dan peringatan dari Dewan Keamanan PBB, anggota parlemen Israel tetap mengesahkan UU pelarangan UNRWA, Senin (28/20/2024). UU itu melarang UNRWA beroperasi di Israel dan wilayah pendudukan Jerusalem Timur. Israel juga berdalih beberapa pekerja UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. ”Pekerja UNRWA terlibat dalam terorisme terhadap Israel. Mereka harus dituntut pertanggungjawaban,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

”Ada hubungan jelas antara Hamas dan UNRWA. Israel tidak bisa membiarkan ini,” kata Yuli Edelstein, anggota Knesset yang mengusulkan larangan tersebut.

UNRWA adalah badan kemanusiaan PBB yang menyelenggarakan layanan kesehatan, sekolah, bantuan pangan, dan berbagai program bantuan di Jalur Gaza selama lebih dari 70 tahun. Sebanyak 90 persen penduduk Palestina diusir tentara Israel dari rumah dan tanah kelahiran mereka yang dijadikan negara Israel pada Mei 1948 dalam peristiwa Al Nakba. Sejak itu, mereka turun-temurun menjadi pengungsi di Tepi Barat, Jalur Gaza, Mesir, Jordania, Lebanon, dan Suriah hingga kini.

Menanggapi keputusan itu, Direktur UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan, tindakan Israel bertentangan dengan Piagam PBB dan melanggar hukum internasional. ”Ini upaya terbaru merusak citra UNRWA dan merendahkan peranan UNRWA yang sangat penting dalam menyediakan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina,” kata Lazzarini melalui akun X.

Hamas, Jihad Islam, dan berbagai kelompok perlawanan di Jalur Gaza menyebut undang-undang baru Israel itu memperkuat agresi Israel terhadap Palestina dan memperburuk genosida yang terjadi.

Bahkan, sekutu Israel di Barat juga mengecam larangan tersebut. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, Inggris sangat prihatin atas dikeluarkannya undang-undang oleh Israel yang melarang operasional UNRWA.

Ini upaya terbaru merusak citra UNRWA dan merendahkan peranan UNRWA yang sangat penting dalam menyediakan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dalam pidato di Parlemen Inggris, Senin, mengatakan, pekerjaan UNRWA harus diteruskan. Ia mengingatkan, saat ini 9 dari 10 penduduk di Jalur Gaza adalah pengungsi. ”Bahkan, sebagian dari mereka sudah mengungsi sampai sepuluh kali dalam setahun terakhir. Tidak ada alasan bagi Israel melarang pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tumpukan bantuan tertahan di perbatasan Jalur Gaza,” kata Lammy.

Jerman yang selalu membela Israel karena beban kejahatan Holocaust terhadap Yahudi semasa Perang Dunia II mengatakan, keputusan Parlemen Israel itu membuat kerja kemanusiaan UNRWA tidak mungkin dilakukan di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur yang diduduki militer Israel. Hal itu membahayakan keselamatan jutaan manusia di daerah pendudukan Israel.

Keputusan Parlemen Israel diambil bersamaan dengan berlangsungnya serangan militer Israel (Tzahal) ke utara Jalur Gaza yang membuat 100.000 warga sipil terperangkap. Badan kemanusiaan Palestina melaporkan, serangan dilakukan Israel untuk menghabisi pejuang Hamas.

Direktur Badan Layanan Darurat Palestina Mahmud Bassal melaporkan, sekitar 100.000 warga terperangkap di Jabalia, Beit Lahiya, dan Beit Hanoum di tengah serbuan Israel, tanpa adanya makanan, air, dan obat-obatan. Lembaga tersebut mengatakan, operasi mereka terhenti karena tiga pekan serangan Tzahal di utara Jalur Gaza.

”Sudah 22 hari, tidak ada air bersih setetes pun atau sekerat roti masuk ke Jalur Gaza utara,” kata Bassal dalam keterangan tertulis.

Ada tiga rumah sakit di Jalur Gaza utara yang masih tetap beroperasi dengan keadaan seadanya meski militer Israel menuntut mereka menutup layanan kesehatan. Mereka sudah kehabisan obat, bahan makanan, dan bahan bakar. Dalam perkembangan terakhir, seorang dokter, perawat, dan dua pasien anak diketahui meninggal.

Militer Israel mengklaim menangkap 100 orang yang diduga anggota Hamas setelah menyerbu rumah sakit di Jabalia, Jalur Gaza. Hamas dan pengelola rumah sakit membantah adanya personel Hamas di rumah sakit tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan tambahan 19 warga tewas akibat serangan Tzahal, Senin.

Sejumlah warga di Jalur Gaza utara mengatakan, Tzahal mengepung rumah-rumah warga dan memerintahkan mereka keluar. Para pria dikumpulkan, sedangkan perempuan dan anak-anak diperintahkan meninggalkan rumah mereka.

Hanya sedikit saja warga yang mau mengungsi ke ujung selatan Gaza. Sebagian besar memilih berpindah tidak jauh ke kota Gaza karena khawatir akan dilarang kembali ke rumah mereka di wilayah utara Gaza.

Sebagian warga diketahui sudah menulis surat wasiat. ”Saat ini dunia sibuk soal Lebanon dan berbicara omong kosong gencatan senjata (di Gaza), tetapi militer Israel menyerbu dan menghabisi warga di utara Gaza,” kata seorang warga Jabalia kepada wartawan Reuters lewat aplikasi percakapan telepon.

Serangan Hamas dari Jalur Gaza ke Israel pada 7 Oktober 2023 mengakibatkan 1.206 orang tewas dan 250 orang disandera. Sebagian korban tewas warga Israel akibat tembakan militer Israel yang berusaha melawan balik serangan Hamas. Serangan balasan Israel ke Jalur Gaza sejak setahun ini mengakibatkan 43.020 warga Palestina tewas,  lebih dari separuh korban adalah perempuan dan anak-anak.

Pembicaraan soal gencatan senjata sedang berlangsung di Qatar antara Direktur Intelijen Luar Negeri Israel (Mossad) David Barnea dan Qatar serta AS di Doha. Mereka sepakat untuk kembali membuka dialog dengan Hamas guna membebaskan sandera Israel yang ditahan Hamas.

Sebelumnya, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi, Sabtu (26/10/2024), mengusulkan dua hari gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera secara terbatas dengan tahanan Palestina di Israel sebelum diberlakukan gencatan senjata permanen. Namun, Netanyahu mengaku tidak menerima kabar usulan Mesir tersebut.

Dunia mengusulkan solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina, yang berdampingan dan damai. Para pemimpin OKI tahun ini sudah menjamin keamanan dan perdamaian dengan Israel jika mau menerima solusi dua negara. (AFP/REUTERS/AP)