Israel Sebut Gencatan Senjata dengan Hamas Mungkin 1-2 Pekan Lagi

JERUSALEM, KAMIS — Israel dan Hamas kemungkinan bisa mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dalam satu atau dua pekan ke depan. Namun, menurut seorang pejabat senior Israel, kesepakatan semacam itu tidak mungkin tercapai dalam sehari.

Pejabat itu berbicara pada Kamis (10/7/2025) di sela-sela kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington DC, Amerika Serikat. ”Jika kedua pihak sepakat dengan usulan gencatan senjata selama 60 hari, Israel akan menggunakan waktu itu untuk menawarkan gencatan senjata permanen yang mensyaratkan Hamas membubarkan diri. Jika Hamas menolak, kami akan melanjutkan operasi militer di Gaza,” kata pejabat yang berbicara dengan syarat anonim.

Negosiasi gencatan senjata Hamas-Israel di Doha, Qatar, memasuki hari keempat, Rabu. Perundingan tidak langsung yang dimediasi AS, Qatar, dan Mesir itu berjalan sulit, tetapi ada secercah harapan.

Pada Kamis, Hamas menyatakan setuju untuk membebaskan secara bertahap para sandera Israel. Di tahap awal, Hamas akan membebaskan 10 sandera. Hamas sepakat setelah Israel menyampaikan pernyataan optimistis tentang prospek kesepakatan untuk menghentikan pertempuran di Jalur Gaza.

Utusan Khusus AS Steve Witkoff mengatakan, bagian dari kesepakatan tersebut adalah pengembalian 10 sandera hidup yang ditahan Hamas. Saat Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, mereka menyandera sekitar 250 orang. Dari jumlah itu, 49 orang masih ditahan di Gaza. Sebanyak 27 orang, menurut militer Israel, telah tewas.

Meski sepakat soal sandera, Hamas mengatakan masih terdapat hambatan utama dalam negosiasi. Hambatan itu terkait aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, penarikan militer Israel dari wilayah Gaza, dan ”jaminan nyata” untuk perdamaian abadi.

”Meskipun negosiasi mengenai isu-isu tersebut masih sulit hingga saat ini karena kerasnya Israel, kami bekerja dengan serius dan dengan semangat positif bersama para mediator untuk mengatasi rintangan dan mengakhiri penderitaan rakyat kami, serta memastikan aspirasi mereka akan kebebasan, keamanan, dan kehidupan yang bermartabat,” kata Hamas.

Panglima Militer Israel Eyal Zamir dalam pidato yang disiarkan televisi mengatakan, militer sudah mempersiapkan dasar bagi kesepakatan yang akan memulangkan para sandera Israel.

Netanyahu seusai pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Selasa malam masih teguh dengan tekadnya untuk menghancurkan Hamas. Pada akhirnya, karena dalam tekanan, ia menyatakan kesepakatan akan segera tercapai.

”Saya pikir kita semakin dekat dengan kesepakatan,” ujar Netanyahu dalam program ”Mornings with Maria” di FOX Business Network.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan yakin kesepakatan sementara dapat dicapai. Ia juga menyampaikan, hal itu dapat menjadi awal perundingan untuk perdamaian yang lebih langgeng.

Sementara Presiden Isaac Herzog berbicara tentang kesempatan bersejarah untuk perubahan. ”Kita berada di era pergeseran tektonik, di mana keseimbangan kekuatan global dan lanskap strategis regional sedang dibentuk ulang,” katanya.

Selain soal sandera, dalam perundingan terungkap Israel ingin mempertahankan pasukan di koridor selatan Jalur Gaza. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada The Associated Press (AP), Rabu, keinginan Israel tersebut menjadi isu yang menonjol dalam negosiasi.

”Keinginan Israel untuk mempertahankan pasukan di Gaza merupakan salah satu poin penting gencatan senjata yang dibahas, Selasa, oleh para pejabat senior dari AS, Israel, dan Qatar,” ujar seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara secara anonim.

Menurut pejabat Israel, Tel Aviv ingin mempertahankan pasukan di Jalur Gaza selama gencatan senjata 60 hari, termasuk di poros timur-barat yang disebut Israel sebagai koridor Morag. Permintaan Israel itu disebutkan berpotensi menghambat kemajuan kesepakatan gencatan senjata.

Kantor PM Netanyahu menolak berkomentar tentang peran koridor Morag dalam perundingan gencatan senjata. Namun, pejabat Israel mengatakan, dalam rencana Israel selanjutnya atas Jalur Gaza, Koridor Morag menjadi kunci penting untuk mengusir ratusan ribu warga Palestina ke selatan.

Israel berencana mengusir warga Gaza ke sebidang tanah sempit di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Israel menyebut kawasan sempit itu sebagai ”Kota Kemanusiaan”.

Sementara Hamas pada Rabu melalui pernyataan resmi menyampaikan, penarikan pasukan Israel dari Gaza merupakan salah satu dari beberapa poin penting yang tersisa dalam perundingan. Namun, Hamas tidak menyebut Morag secara spesifik.

Hamas, seperti yang diberitakan The New York Times, menuju perundingan pekan ini dengan tetap bersikeras bahwa kesepakatan apa pun harus membuka jalan menuju diakhirinya pertempuran. Hamas menginginkan pasukan Israel mundur dari sebagian besar Gaza selama fase awal gencatan senjata. Namun, Israel mengatakan ingin melakukan penarikan yang lebih moderat dan mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah selatan Gaza.

Selama gencatan senjata pada awal tahun ini, militer Israel menarik diri dari beberapa bagian Gaza. Namun, mereka tidak meninggalkan wilayah itu sepenuhnya.

Hamas juga meminta jaminan bahwa Israel akan mempertahankan gencatan senjata hingga tercapai kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang. Para pejabat Hamas sempat khawatir, Israel akan memulai kembali perang setelah berhasil membebaskan beberapa sandera tersisa.

Terkait keinginan Israel tersebut, para pengamat khawatir langkah ini merupakan awal dari relokasi paksa sebagian besar penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Mereka juga khawatir, langkah itu bagian dari rencana Pemerintah Israel untuk mempertahankan kendali abadi atas Jalur Gaza.

Selama 21 kali pertempuran Hamas-Israel di Jalur Gaza, pasukan Israel telah merebut wilayah yang luas. Wilayah itu termasuk tiga koridor timur-barat yang membagi wilayah Gaza.

Pada April 2025, Israel merebut Koridor Morag. Koridor ini dinamai berdasarkan permukiman Yahudi yang ada di Gaza sebelum Israel menarik diri dari wilayah tersebut pada 2005.

Koridor Morag terletak di antara kota paling selatan Gaza, Rafah, dan kota terbesar kedua di Gaza, Khan Younis. Koridor ini membentang sekitar 12 kilometer dari perbatasan Israel-Gaza ke pesisir Mediterania dengan lebar sekitar 1 kilometer.

Saat itu, Netanyahu mengatakan, Koridor Morag menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan tekanan secara bertahap terhadap Hamas. Netanyahu menyebut Morag sebagai ”Philadelphi kedua”, merujuk pada koridor lain yang membentang di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

Sejak gagalnya gencatan senjata terakhir pada Maret, Israel menguasai kembali Koridor Netzarim. Koridor ini memisahkan sepertiga wilayah utara Gaza dari sisa wilayah tersebut. Israel menggunakan koridor itu untuk mencegah warga Palestina kembali ke Gaza utara sebelum gencatan senjata terakhir. Sementara Koridor Morag secara efektif telah memisahkan wilayah Rafah dari wilayah Gaza lainnya.

Rafah sebelum perang merupakan kota berpenduduk puluhan ribu jiwa. Rafah kini hampir rata dengan tanah. Penduduknya dikosongkan setelah perintah evakuasi Israel. Dengan kondisi itu Israel mengatakan ingin mengubah wilayah Rafah menjadi ”zona steril” yang bebas dari Hamas.

”Ide Israel adalah menggunakan Morag sebagai zona penyaringan bagi warga Palestina yang dipindahkan ke selatan, untuk mencegah Hamas menyusup ke wilayah itu,” jelas Kobi Michael, peneliti senior di dua lembaga kajian, Institut Studi Keamanan Nasional dan Misgav.

Hal itu akan memungkinkan pasukan Israel beroperasi lebih jauh ke utara tanpa ada warga sipil Palestina terjebak dalam baku tembak. Michael mengatakan, langkah itu juga memungkinkan Israel untuk meningkatkan tekanan dan mungkin mengalahkan Hamas di Gaza utara.

”Dan, itu dapat meletakkan dasar bagi berakhirnya perang, yang telah dijanjikan Israel untuk terus berlanjut hingga Hamas dihancurkan,” jelas Michael.

Namun, para pengamat mengatakan, rencana untuk memindahkan warga Palestina ke selatan merupakan pengusiran. Bagi Israel, pemindahan itu untuk menegaskan kendali Israel atas Gaza. Kendali itu menjadi prioritas mitra pemerintahan sayap kanan Netanyahu yang kuat.

Netanyahu telah mengatakan bahwa setiap kepindahan akan bersifat ”sukarela”. Namun, warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia (HAM) khawatir, memusatkan penduduk ke daerah yang terdampak parah perang dengan infrastruktur yang minim akan menciptakan bencana yang membuat warga Palestina tidak punya pilihan selain pergi.

Michael Milshtein, pakar Israel untuk urusan Palestina dan mantan perwira intelijen militer, menyebut rencana untuk memindahkan warga Palestina ke selatan melalui Koridor Morag sebagai ”imaji gila”. Ia mengatakan negosiasi yang sedang berlangsung bisa gagal karena tuntutan Israel.

Tuntutan itu memberi sinyal kepada Hamas bahwa Israel tidak berniat menarik pasukan setelah gencatan senjata berakhir. Hamas tentu tidak menerima hal ini. ”Bagi Hamas, jika memang begitu syaratnya, saya rasa Hamas tidak akan setuju,” ujar Milshtein.

Di saat warga Palestina di Gaza sangat mengharapkan terwujudnya gencatan senjata, Israel kembali melancarkan serangan. ”Serangan udara Israel pada Rabu menewaskan sedikitnya 40 warga Palestina, di antaranya 10 anggota keluarga yang berlindung di tenda,” kata pejabat rumah sakit.

Rumah Sakit Nasser di kota Khan Younis mengatakan, korban tewas termasuk 17 perempuan dan 10 anak-anak. Perang telah menghancurkan sistem kesehatan Gaza, dengan beberapa rumah sakit tidak beroperasi dan dokter-dokter terkemuka tewas dalam serangan Israel.

Militer Israel mengatakan telah menyerang lebih dari 100 target di Gaza selama sehari terakhir, termasuk anggota Hamas, bangunan jebakan, fasilitas penyimpanan senjata, peluncur rudal, dan terowongan. Israel menuduh Hamas menyembunyikan senjata dan pejuang di antara warga sipil.

Pada saat negosiasi gencatan senjata berlangsung, AS menjatuhkan sanksi kepada Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Tepi Barat dan Gaza. Sanksi dijatuhkan menyusul tekanan AS yang gagal memaksa PBB mencopot Albanese dari jabatannya. Keputusan ini juga muncul saat Netanyahu berada di Washington untuk bertemu dengan Trump dan pejabat lainnya terkait perang di Gaza dan isu-isu lainnya.

Meski begitu, belum jelas dampak praktis dari sanksi ini. Albanese, pengacara HAM asal Italia, merupakan sosok yang vokal berbicara tentang ”genosida” Israel terhadap warga Gaza. Baik Israel maupun AS membantah keras tuduhan itu.

Dalam beberapa minggu terakhir, Albanese mengeluarkan serangkaian surat yang mendesak negara-negara lain untuk menekan Israel dan memberi sanksi. Albanese mendesak agar Israel mengakhiri pengeboman mematikan di Jalur Gaza.

Ia juga pendukung kuat surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap para pejabat Israel, termasuk Netanyahu, atas tuduhan kejahatan perang. Baru-baru ini, ia mengeluarkan laporan yang menyebutkan beberapa perusahaan besar AS sebagai pihak yang membantu yang ia sebut sebagai pendudukan dan perang Israel di Gaza.

”Kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan AS dan Israel tidak akan ditoleransi lagi,” tulis Menteri Luar Negeri Marco Rubio di media sosial.

Liz Evenson, Direktur Keadilan Internasional di Human Rights Watch, mengatakan akan selalu mendukung mitra mereka untuk membela diri. Evenson menambahkan, keputusan Pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada Albanese adalah langkah AS untuk membungkam pakar PBB yang menjalankan tugasnya.

”Albanese menyuarakan kebenaran tentang pelanggaran Israel terhadap Palestina dan menyerukan kepada pemerintah dan perusahaan untuk tidak terlibat,” ujar Evenson. (AP/AFP/REUTERS)