Israel Akan Dirikan Negara Yahudi di Tepi Barat, Palestina

TEPI BARAT, SABTU — Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bertekad mendirikan Negara Yahudi Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina. Langkah itu melanggar hukum internasional dan norma peradaban. Israel, Sabtu (31/5/2025), juga menyatakan penghancuran total terhadap Hamas.

Katz mengumumkan rencana pendirian negara Israel di Palestina sehari setelah pembentukan 22 daerah hunian baru di Tepi Barat, Kamis. Ia menegaskan, rencana itu memberi pesan tegas kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan siap mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Macron melancarkan perang melawan negara Yahudi.

Permukiman ilegal Israel di Tepi Barat menjadi salah satu penghalang proses perdamaian Israel-Palestina. PBB mengecam keberadaan hunian Yahudi di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional. Pengumuman pembentukan hunian baru Israel memicu kecaman masyarakat internasional.

”Ini langkah mematikan bagi kelompok teroris yang berusaha melemahkan cengkeraman kita di tanah ini,” kata Katz dalam rekaman video yang ditayangkan kantor Kementerian Pertahanan Israel.

”Ini juga pesan jelas kepada Macron dan kelompoknya. Mereka mengakui negara Palestina yang hanya ada di atas kertas. Kita akan mendirikan Negara Yahudi Israel di atas tanah tersebut. Kertas tersebut akan dibuang ke keranjang sampah sejarah. Negara Israel akan berkembang dan sejahtera,” ujar Katz.

Tepi Barat adalah daerah yang diduduki secara ilegal oleh militer Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1967. Sebagian warga Tepi Barat dan Gaza adalah keturunan pengungsi Palestina yang diusir dari rumah dan tanah mereka pada perang tahun 1947 dan 1948. Tanah yang dirampas itu akan dijadikan negara Israel.

Berbagai diskriminasi diterapkan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Jerusalem Timur. Al Jazeera edisi 18 November 2017 melaporkan, Israel memberlakukan berbagai KTP berbeda warna untuk menetapkan kategori penduduk. Warga Gaza dan Tepi Barat sangat dibatasi untuk saling berkunjung dan banyak warga yang tidak boleh sama sekali meninggalkan wilayah hunian.

Pengaturan itu juga untuk memastikan komposisi penduduk Yahudi-Palestina dalam rentang 70 persen : 30 persen. Seandainya warga Palestina boleh hidup di Israel, populasi Yahudi akan terancam dalam keseimbangan demografi.

Ahmad, bukan nama asli, pemuda asli Tepi Barat, menuturkan, meninggalkan tanah lahirnya adalah tiket sekali jalan. ”Saya tidak bisa kembali lagi ke tanah air saya,” kata Ahmad yang ibu dan keluarganya terbesar di Tepi Barat dan kamp pengungsi Palestina di Jordania.

Diskriminasi, pelecehan seksual, dan kekerasan kerap dialami warga daerah pendudukan Tepi Barat dalam aktivitas sehari-hari. Besaran pajak yang tinggi juga diterapkan bagi warga daerah pendudukan.

Jalan raya dan pelintasan pejalan kaki juga dibedakan oleh militer Israel di daerah pendudukan Tepi Barat. Rumah-rumah sering diduduki oleh pasukan Israel dengan alasan operasi keamanan.

Kantor berita AFP, Sabtu, melaporkan, Israel mengancam bahwa Hamas harus menerima kesepakatan pembebasan sandera di Gaza atau menghadapi anihilasi. Presiden AS Donald Trump, Jumat, mengumumkan, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel sudah ”sangat dekat”.

Gaza kini mengalami keterpurukan akibat perang berkepanjangan dan blokade bantuan kemanusiaan. Dalam rekaman video APTV terbaru, terlihat kekacauan ketika warga Palestina yang kelaparan berebut bantuan makanan. Kontraktor militer AS menembak ke arah kerumunan warga yang mulai tidak terkendali.

Jens Laerki, juru bicara Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), mengatakan, Jalur Gaza kini menjadi tempat paling kelaparan di dunia. ”Ini satu-satunya tempat di muka bumi yang seluruh warganya terancam kelaparan. Total, 100 persen penduduk dalam risiko kelaparan,” katanya.

Pada saat sama, Israel memperbesar serbuan Tzahal di Gaza dengan dalih menghabisi Hamas. Korban terus berjatuhan, terutama perempuan dan anak-anak. Kementerian kesehatan di Gaza mengatakan, sedikitnya 4.058 orang tewas sejak Israel mulai melancarkan serangan pada 18 Maret, menyusul kolapsnya gencatan senjata sejak Januari. Total sudah lebih dari 54.000 orang tewas di Gaza akibat perang.

Presiden Macron pada April 2025 mengatakan, Perancis segera mengakui negara Palestina pada Juni 2025. Saat kunjungan kenegaraan ke Singapura, Jumat, Macron mengungkapkan, pengakuan atas negara Palestina adalah langkah tepat secara moral dan politis.

Macron juga mengatakan, negara-negara Eropa harus bersikap keras secara kolektif terhadap Israel jika tidak bertindak beradab dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dalam rencana pertemuan di Markas PBB di New York, atas inisiatif Perancis dan Arab Saudi pada Juni mendatang, kembali didorong penyelesaian damai melalui solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.

Pada Jumat, diplomat Arab Saudi menyampaikan kepada AFP, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan akan memimpin delegasi mengunjungi kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Jika kunjungan terwujud, Pangeran Farhan menjadi Menlu Arab Saudi pertama yang mengunjungi Tepi Barat sejak diduduki Israel tahun 1967. Arab Saudi hampir saja memberikan pengakuan kepada Israel sebelum pecah Perang Gaza, Oktober 2023. Penguasa de facto Arab Saudi, Putera Mahkota Mohammad bin Salman, menegaskan tidak akan mengakui Israel sebelum Palestina menjadi negara merdeka.

Israel membantah komentar Macron dan menuduhnya mengobarkan perang suci melawan negara Yahudi. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, alih-alih menekan kelompok Hamas, Macron malah ingin memberikan mereka negara Palestina. (AFP/AP)