Izinkan ASN Mudik Gunakan Kendaraan Dinas, Dedi Mulyadi Tegur Wali Kota Depok

BANDUNG, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur Wali Kota Depok Supian Suri. Alasannya, Supian memberi izin kepada aparatur sipil negara menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran tahun ini.

Hal ini disampaikan Dedi seusai mengikuti shalat Idul Fitri 1446 Hijriah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (31/3/2025). Dalam kesempatan itu, ia hadir bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Dedi menyatakan, Wali Kota Depok Supian Suri mengabaikan instruksinya yang menyebut aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon II dan III, jangan membawa kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Eselon II dan III adalah pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.

”Tadi malam sudah saya tegur (Wali Kota Depok). Tidak boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya,” kata Dedi.

Dedi menuturkan, kebijakan mengizinkan ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran dinilainya salah. Apalagi, kebijakan tersebut sudah mendapatkan atensi dari KPK.

Ia berpendapat, kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik bisa saja bermasalah di jalan. Hal ini menjadi resiko bagi negara yang harus dipertanggungjawabkan.

”Mobil dinas hanya untuk kepentingan pekerjaan. Tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk kepentingan yang lain. Titik,” katanya.

Hal itu dikatakannya sejalan dengan sambutan saat shalat Id. Dedi menekankan Idul Fitri menjadi momen refleksi bagi semua jajaran ASN dan legislatif untuk berkontribusi bagi masyarakat Jabar.

Upaya tersebut selaras dengan pengelolaan anggaran yang baik untuk investasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan fiskal.

”Dengan pengelolaan dan investasi yang baik, mendorong masyarakat Jabar dari konsumtif menjadi produktif,” ujarnya.

Sebelumnya, Supian Suri mengatakan, dirinya mengizinkan ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran sebagai apresiasi atas pengabdian mereka.

”Diharapkan kebijakan ini bisa memudahkan rekan-rekan ASN yang kembali ke Depok dan tidak terhambat masalah tranportasi,” ucapnya.

Akan tetapi, ia tetap meminta ASN yang menggunakan mobil dinas dengan bertanggung jawab. ”Jika terjadi kehilangan, harus menjadi tanggung jawab yang bersangkutan untuk mengganti kerugian negara,” katanya.