Jaga Kedaulatan Udara Indonesia, Pembangunan Radar Dimulai Tahun 2025

JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan satuan radar di Takalar, Sulawesi Selatan, dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dibangun tahun 2025 memulai upaya peningkatan kapasitas pemantauan udara Indonesia. Secara keseluruhan, radar yang ditargetkan tersebar di 25 satuan ini diharapkan bisa menjadi ”mata dan telinga” dalam mengawasi ruang udara di Bumi Pertiwi. 

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) Marsekal Madya Tedi Rizalihadi S menyatakan, pembangunan dua satuan radar ini menjadi awal dari pembangunan dan pembaruan 25 satuan radar secara bertahap. Dengan kemampuan radar standar militer tersebut, Tedi optimistis pengawasan ruang udara di Indonesia bisa dilakukan secara maksimal.

Kedua radar ini berada di dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ibu kota baru Indonesia. Kabupaten Takalar berjarak lebih kurang 570 kilometer sebelah tenggara IKN, sementara Kota Banjarbaru berjarak sekitar 350 kilometer sebelah barat daya IKN. Kedua radar ini disebut memiliki kemampuan pemantauan hingga radius 500 kilometer. 

Tahun ini akan kedatangan dua radar secara bertahap sampai dengan 25 radar. Tentunya untuk menutupi blind spot area di wilayah udara kita sehingga mata dan telinga kami akan senantiasa siaga.

”Tahun ini akan kedatangan dua radar secara bertahap sampai dengan 25 radar. Tentunya untuk menutupi blind spot area di wilayah udara kita sehingga mata dan telinga kami akan senantiasa siaga. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara,” ujar Tedi seusai Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-3 Koopsudnas di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Selain satuan radar yang ditingkatkan, sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga bakal memperkuat ruang udara Indonesia. Tedi menyebut sejumlah pesawat hingga misil jarak sedang bakal didatangkan ke Indonesia, seperti pesawat angkut besar A-400 dari Airbus yang akan beroperasi pada tahun depan dan pesawat tempur asal Perancis, Rafale, yang bakal dioperasikan AU untuk menjaga langit Tanah Air.

Kapasitas dari personel AU juga perlu diperhatikan. Menurut Tedi, kedatangan berbagai teknologi ini diiringi dengan peningkatan kapasitas dari para petugas dalam mengoperasikan alutsista, baik dengan studi ke produsen alat-alat tersebut maupun pelatihan yang dilakukan di Indonesia untuk mematangkan pemahaman terkait teknologi yang datang.  

”Kita akan kedatangan pesawat angkut besar A-400, kemudian pesawat tempur Rafale. Mulai tahun ini sudah dikirimkan penerbang untuk mengoperasikan Rafale. Kami juga mengirimkan personel radar ke Thales, Perancis. Ini untuk penyiapan sumber daya manusia, seperti kata pepatah, man behind the gun. Jadi, kami harus profesional dan cakap dalam mengoperasikan alutsista ini,” paparnya.

Peningkatan kemampuan pengawasan ruang udara ini juga dibutuhkan dalam menghadapi tantangan yang semakin besar. Ruang udara IKN berdekatan dengan milik negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Sementara itu, sejak Maret 2024, ruang udara di wilayah Kepulauan Riau yang sebelumnya dikelola Singapura telah beralih dan diatur oleh Indonesia. Hal ini membuat Flight Information Region (FIR) yang diatur oleh Indonesia bertambah seluas 249.575 kilometer persegi dan berbatasan dengan ruang udara Malaysia serta Singapura. Penambahan tersebut membuat ruang udara yang dikelola Indonesia mencapai 7,78 juta kilometer persegi.

”Untuk mengawal itu semua, ada beberapa radar yang akan diganti agar jarak jangkau deteksinya menjadi semakin jauh. Tentunya kemampuan radar ini berbeda dengan sipil, yang bisa intercept (mencegat) manakala ada ancaman atau black flight (pelanggaran kedaulatan wilayah udara oleh pesawat asing) yang akan mengarahkan kepada sasaran untuk diidentifikasi,” kata Tedi.

Posisi IKN juga disebut rawan karena relatif dekat dengan tiga titik ketegangan hegemonik, yakni Laut China Selatan, Taiwan, serta Diayou dan Senkaku. Andi Widjajanto dalam acara Seminar Nasional Pasis Sekkau A-112 bertajuk ”Strategi Pertahanan guna Menghadapi Ancaman Udara dalam Rangka Menjamin Keamanan Ibu Kota Nusantara”, 2 November 2022, menyebutkan, IKN berpotensi menjadi jalur lintas apabila perang hegemonik dari tiga titik tersebut terjadi.

Di samping itu, IKN juga masuk dalam radius kekuatan udara milik Amerika Serikat dan China. Menurut Andi, kondisi ini membuat ruang udara IKN sangat rawan gangguan eksternal.

”Bayangkan kita akan membangun rumah, lalu tiba-tiba pagarnya baru siap empat tahun setelah kita diami rumah itu. Tingkat kerawanannya tinggi,” ujar Andi yang saat itu menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas (Kompas.id, 2/11/2022).