Jajak Pendapat Kompas: Pemerintah Perlu Perbaiki Komunikasi Publik

Keterbukaan informasi dan pola dalam mengomunikasikan kebijakan ataupun program masih menjadi catatan bagi pemerintah. Padahal, hal ini penting untuk meraih simpati dan kepercayaan publik.

Kebijakan publik menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikeluarkan pemerintah saat ini sering kali berkembang menjadi ”bola liar” karena tidak terkomunikasikan dengan baik sebelum diberlakukan.

Akibatnya, mengutip pernyataan Uni Lubis, jurnalis senior dan pemimpin redaksi IDN Times, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ibarat permainan yoyo, setelah dilempar kemudian ditarik kembali.

Sebut saja rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal tahun yang kemudian dibatalkan. Lalu, aturan baru elpiji 3 kilogram tidak bisa lagi dijual pengecer yang kemudian direvisi karena muncul penolakan dari masyarakat.

”Yoyo policy” atau tarik ulur kebijakan menggambarkan pemerintah yang tidak konsisten atau sering berubah-ubah dalam membuat kebijakan.

Ketika ada penolakan atau respons negatif, kebijakan yang telah diumumkan segera direvisi atau ditunda. Ini mengesankan kebijakan yang diputuskan pemerintah tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.

Alhasil, berbagai kebijakan pemerintah yang diluncurkan empat bulan terakhir memicu respons publik hingga muncul tagar #Indonesia Gelap yang menjadi tren di media sosial.

Tagar tersebut semakin menggema seiring dengan demonstrasi mahasiswa yang dipelopori badan eksekutif mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia, 17 Februari 2025.

Demonstrasi dengan tajuk ”Indonesia Gelap” yang berlangsung hampir sepekan di berbagai daerah tersebut menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai merugikan dan menyulitkan rakyat serta mengancam masa depan generasi muda.

Masyarakat justru merasa sering dibayangi isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat. Salah satu kebijakan yang disoroti mahasiswa adalah efisiensi anggaran, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari proses komunikasi. Setiap kebijakan publik perlu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk menjamin setiap kebijakan publik tersampaikan dan dipahami masyarakat secara utuh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan gejolak.

Dewan Pers pada Hari Pers Nasional 2025 juga mengingatkan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel terkait dengan kebijakan publik.

Keterbukaan informasi dan akuntabilitas tersebut dibutuhkan bagi tata kelola pemerintahan yang baik, bahkan menjadi prasyarat ketahanan nasional. Sayangnya, keterbukaan informasi terkait kebijakan publik belum optimal diterima masyarakat.

Hal ini paling tidak terekam dari hasil jajak pendapat Kompas pada 10-13 Februari 2025. Tujuh dari 10 responden menyebut, setiap ada kebijakan/aturan/program baru dari pemerintah (kementerian/lembaga) belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi untuk mengomunikasikan suatu kebijakan menjadi hal yang penting. Sebab, kebijakan tentunya memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian penghidupan masyarakat, yakni kesejahteraan secara umum. Kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi catatan bahwa komunikasi kebijakan publik belum berjalan semestinya.

Padahal, keterbukaan informasi merupakan satu hal yang penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disebutkan, antara lain, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat separuh responden jajak pendapat yang menyatakan pemerintah sebaiknya menyosialisasikan rancangan kebijakan/aturan/program yang berdampak luas kepada masyarakat.

Sosialisasi kepada masyarakat hendaknya dilakukan sebelum kebijakan/aturan/program pemerintah diterapkan. Adanya keterbukaan informasi justru akan semakin mendorong partisipasi publik dalam pembangunan karena menyangkut hajat hidup mereka.

Dengan demikian, kepercayaan terhadap pemerintah pun semakin kuat. Rentetan aksi demonstrasi mahasiswa di daerah menandakan adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang perlu mendapat perhatian serius.

Mendapat kepercayaan publik sebagai bentuk legitimasi sangat dibutuhkan pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya. Dukungan positif publik tentu akan memperlancar pemerintah mencapai tujuan atau visi dan misinya.

Oleh karena itu, publik juga berharap pemerintah melakukan kajian mendalam berdasarkan data terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan, apalagi akan berdampak bagi masyarakat luas. Pendapat ini disampaikan oleh 30,7 persen responden.

Selain itu, juga penting untuk menghitung dampaknya. Hal ini disuarakan sekitar 19 persen responden.

Melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait juga menjadi perhatian 16,9 persen responden untuk dipertimbangkan sebelum mengeluarkan kebijakan. Hal yang juga penting diperhatikan adalah tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan demi kebaikan orang banyak. Seperlima responden menggarisbawahi poin tersebut.

Jika kebijakan yang akan dikeluarkan sudah bisa diterima masyarakat, potensi akan menimbulkan polemik hingga penolakan berujung aksi massa bisa dihindari.

Jajak pendapat juga memotret pendapat responden yang menyoroti tiga hal utama supaya kebijakan yang diambil pemerintah tidak menimbulkan polemik dan mendapat penolakan dari masyarakat. Ketiga hal itu adalah memihak rakyat kecil, dikaji secara mendalam, dan tidak terburu-buru.

Bagaimanapun, cara berkomunikasi pemerintah yang berujung mendapat kepercayaan publik akan memengaruhi citra dan penilaian kinerjanya di mata publik.

Mayoritas responden (87,3 persen) menyatakan demikian. Jika model komunikasi terkait kebijakan publik yang terjadi saat ini masih dipraktikkan pemerintah, bisa dimaklumi apabila terjadi blunder atas keputusan yang diambil.

”Bola liar” yang berkembang atas kebijakan yang dikeluarkan semakin tidak menyelesaikan masalah justru dapat mengikis kepercayaan publik.

Krisis kepercayaan kepada pemerintah bisa lebih besar apabila tidak ada perubahan dalam cara-cara pemerintah memutuskan dan mengomunikasikan suatu kebijakan. (Litbang Kompas)