Jakarta 498 Tahun: Menuju Kota Beradab

Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-498 di tengah babak baru sejarah: melepaskan status sebagai ibu kota negara. Untuk pertama kali dalam hampir lima abad, Jakarta menghadapi pertanyaan esensial—apa artinya menjadi Jakarta tanpa embel-embel ibu kota pemerintahan?

Sebagai urban planner, saya melihat ini bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah window of opportunity untuk merancang arah baru: membayangkan Jakarta sebagai kota dunia berbasis manusia—bukan sekadar kota besar yang terus membengkak tanpa kendali.

Jakarta adalah kota penuh paradoks. Di satu sisi, ia pusat kekuatan ekonomi, menyumbang hampir 17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Di sisi lain, Jakarta juga menjadi simbol ketimpangan: 28 persen penduduknya masih tinggal di kawasan dengan akses minim terhadap ruang terbuka hijau, hunian layak, dan transportasi publik terintegrasi.

Polusi udara, penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah berlebih, serta urban sprawl yang tak terkendali masih menjadi tantangan nyata. Jika Jakarta terus bertumbuh seperti sekarang—business as usual—kita berisiko mewariskan kota yang tidak layak huni bagi generasi mendatang.

Seperti dikatakan Jane Jacobs dalam The Death and Life of Great American Cities (1961): ”Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody”.

Kota yang baik adalah kota yang dirancang dengan melibatkan semua warga—untuk semua warga.

Pindahnya pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya menjadi peluang bagi Jakarta untuk melepaskan beban sebagai ”wadah” birokrasi. Ini saatnya Jakarta mentransformasikan dirinya menjadi: pusat inovasi dan ekonomi kreatif, global city yang berdaya saing di Asia Tenggara, kota berkelanjutan (sustainable city) yang resilient terhadap krisis iklim, dan kota inklusif yang tidak hanya melayani segelintir elite.

Perubahan ini membutuhkan pendekatan perencanaan baru. Tidak cukup hanya membangun MRT atau mempercantik taman kota. Dibutuhkan reformasi tata ruang dan tata kelola yang berani: 1) mengembangkan kota berbasis transit-oriented development (TOD)—agar warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, 2) mengintegrasikan blue-green infrastructure—memperluas jaringan ruang terbuka hijau dan memperkuat daya dukung lingkungan, 3) menata ulang zonasi—memungkinkan pengembangan hunian terjangkau di pusat kota, 4) memperkuat identitas budaya—menjaga warisan sejarah Jakarta tetap hidup di tengah modernitas.

Namun, di atas semua itu, ada satu fondasi yang tak kalah penting: tata kelola kota yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Selama ini, fragmentasi kewenangan antartingkatan pemerintahan dan lemahnya mekanisme partisipasi publik sering menjadi hambatan. Transformasi Jakarta pasca-ibu kota membutuhkan governance yang lebih kolaboratif—tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan komunitas, dunia usaha, dan warga sebagai mitra perencana kota.

Seperti dikemukakan Jan Gehl, arsitek dan urban designer asal Denmark: ”First life, then spaces, then buildings—the other way around never works.” Perencanaan kota harus berawal dari kehidupan manusia, baru ruang, lalu bangunan.

Kota-kota dunia yang sukses bertransformasi punya satu kesamaan: visi kolektif yang kuat. Seoul berani membongkar jalan tol Cheonggyecheon untuk menghidupkan kembali sungai di jantung kota. Singapura menjadikan blue-green infrastructure sebagai bagian inti dari masterplan kota. Amsterdam menerapkan prinsip 15-minutes city—semua kebutuhan warga dapat dijangkau dalam 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Barcelona mengembangkan konsep superblok—kawasan pejalan kaki yang memprioritaskan manusia di atas kendaraan.

Jakarta harus belajar dari pengalaman ini: kota yang beradab bukan yang paling canggih teknologinya, melainkan yang paling ramah bagi warganya.

Ancaman besar Jakarta ke depan adalah menjadi ”kota dua dunia”: dunia kecil bagi warga superkaya yang tinggal di kawasan eksklusif, dan dunia luas bagi mayoritas warga yang terpinggirkan dalam kualitas hidup.

Momentum 498 tahun ini seharusnya menjadi saat untuk mendorong kebijakan pro-keadilan ruang: mempercepat penataan kampung kota, memastikan ruang terbuka hijau tetap eksis, mengendalikan gentrifikasi yang meminggirkan warga kecil dari pusat kota.

Kota besar yang sehat adalah kota yang heterogen, inklusif, dan berkeadilan. Kota yang baik bukan hanya dibangun untuk investasi, melainkan untuk kehidupan warganya sehari-hari.

Dua tahun lagi, Jakarta akan genap berusia 500 tahun—sebuah tonggak sejarah yang langka bagi sebuah kota. Harapan saya, ketika momentum itu tiba, kita tidak lagi membicarakan Jakarta sebagai kota dengan ketimpangan akut atau polusi yang kronis. Sebaliknya, Jakarta bisa menjadi contoh kota dunia yang beradab: ramah lingkungan, ramah manusia, dan ramah masa depan.

Sebuah kota di mana setiap warganya—tanpa memandang kelas sosial—punya hak yang sama atas udara bersih, ruang publik yang layak, dan peluang hidup yang setara. Sebuah kota yang mampu berdamai dengan sejarahnya, bangga pada budayanya, dan terbuka terhadap inovasi.

Mewujudkan Jakarta seperti itu tentu bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan keberanian politik, kolaborasi lintas sektor, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Tetapi jika kita mulai dari sekarang, dengan visi kolektif yang berani dan keberpihakan pada keadilan ruang, saya yakin Jakarta 500 tahun kelak akan menjadi kota yang sungguh bisa dibanggakan—bukan hanya oleh warganya, tetapi juga oleh dunia.

Harry Miarsono, Pengajar Universitas Pelita Bangsa