Arsip Foto ”Kompas”: Jalan Terjal Mewujudkan Indonesia Indah

Indonesia Indah adalah mula dari gagasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Indonesia Indah diawali dari mimpi Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto atau Tien Suharto tentang taman terbuka yang mewakili identitas dan cerita setiap daerah di Nusantara dari Sabang  sampai Merauke. Di taman tersebut masyarakat dapat menjelajah cerita Indonesia dari setiap daerah di Nusantara yang dirangkai di Indonesia Indah.

Munculnya ide ini tidak terlepas dari beragam kunjungan yang dilakukan Presiden Soeharto beserta Ibu Negara ke berbagai obyek wisata monumental di sejumlah negara, salah satunya yang membekas adalah Tim Land atau Thailand in Miniature. Melalui arsip berita Harian Kompas berjudul ”Indonesia Indah di Pondok Gedeh Diharapkan Selesai Tahun 1974” tanggal 11 Oktober 1971.

Ibu Tien Suharto selaku Ketua Yayasan Harapan Kita berbicara di hadapan pejabat pemeritah dan pimpinan surat kabar ibu kota perihal proyek Indonesia Indah. Proyek tersebut akan dibangun di lahan seluar 100 hektar di dekat proyek Jalan Tol Jagorawi. Tepatnya di daerah Kecamatan Pondok Gede atau sekitar 10 kilometer selatan Jakarta.

Secara detail dijelaskan, sebagian dari luasan lahan tersebut akan diubah menjadi danau. Di dalam danau akan ditransformasi seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia yang diperkecil atau dimungilkan. Indonesia mungil atau miniatur Indonesia merupakan tiruan dari Indonesia dalam keadaaan sesungguhnya. Meliputi keadaan geografis lengkap dengan pulau-pulau, lautan, gunung, serta flora fauna, dan manusianya.

Selain itu, juga akan dibangun sebuah tugu megah yang memancarkan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Tugu Api Pancasila. Masih di tempat yang sama, dibangun tempat pementasan, tempat ibadah, serta hotel dengan 1.000 kamar.

Untuk memudahkan pengunjung, fasilitas transportasi di lokasi akan dibangun cable car untuk meninjau dari atas, kereta api, kereta api monorail, dokar, andong, hingga perahu dan sepeda air. Semua fasilitas dibangun pada tahun 1972 dan rampung pada tahun 1974.

Proyek Indonesia Indah diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 10,5 miliar. Ibu Tien menunjuk Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin bersama wakilnya Ali Moertopo sebagai pemimpin proyek yang saat itu disebut-sebut sebagai proyek mercusuar.

Pada suatu kesempatan, rencana besar itu disosialisasikan oleh Menteri Dalam Negeri Ali Machmud kepada para gubernur dan mengharapkan setiap daerah tingkat I dapat memberi sumbangan sebesar Rp 40 juta-Rp 50 juta. Sebanyak 5.000 pekerja terlibat dalam proyek pembangunan dan ketika sudah beroperasi akan menyerap sekitar 2.000 pekerja.

Proyek Indonesia Indah dinilai sebagian kalangan sebagai langkah menghamburkan uang. Anggaran yang besar menuai berbagai protes termasuk unjuk rasa dari elemen masyarakat dan mahasiswa. Menurut perhitungan para mahasiswa dan pelajar saat itu, dana untuk pembangunan Indonesia Indah dapat digunakan untuk membangun tujuh kampus sebesar Universitas Gadjah Mada (Kompas, 17 Desember 1971). Gelombang penolakan juga terjadi di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Medan.

Di tengah gencarnya penolakan, peristiwa berdarah terjadi di Jalan Matraman Raya, Jakarta, pada 23 Desember 1971. Saat itu sekitar 20 pemuda yang menamakan diri Gerakan penyelamat Uang Rakyat bermaksud untuk menemui pengurus proyek pembangunan Indonesia Indah ataupun pengurus Yayasan Harapan Kita.

Sambil menunggu, mereka memasang spanduk protes bertuliskan ”Sekretariat Pemborosan Uang Negara”. Tanpa disangka, sekelompok orang tak dikenal tiba di lokasi dan langsung menyerang massa aksi. Setelah selesai menyerang, sekelompok orang bersenjata tersebut segera melarikan diri. Menurut catatan wartawan Kompas yang saat itu meliput aksi ini, terdengar sekitar 10 kali suara tembakan. Akibat peristiwa tersebut, tiga orang peserta aksi mengalami luka-luka, dua di antaranya mengalami luka tusukan belati.

Di balik aksi protes dan peristiwa berdarah dalam pembangunan Indonesia Indah, Ibu Negara Tien Suharto di kediamannya di jalan Cendana mengatakan, ”Pelaksanaannya selangkah pun tidak akan ditunda.”

Ketika ditanya apakah waktunya sudah tepat, Ibu Negara dengan spontan menjawab, ”Timing-nya saya anggap tepat, mumpung saya belum mati, kalau sudah dipanggil Tuhan tentunya tidak bisa. Sebab, sebagai pemrakarsa, tidak mungkin saya tidak melakukannya sendiri.”

Hal serupa juga diperlihatkan Presiden Soeharto yang menanggapi dinamika terkait proyek Indonesia Indah. Pada awal Januari 1972, Soeharto dengan gaya khasnya menegur tindakan masyarakat yang dinilai menimbulkan kekacauan, khususnya terkait pembangunan Indonesia Indah.

”Kalau ada perbedaan wajar, tapi kalau ini mengganggu stabilitas nasional…,” ujar Soeharto yang tidak melanjutkan kalimatnya (Kompas, 7 Januari 1972).

Menurut Soeharto, Indonesia Indah adalah proyek swasta bukan pemerintah. Dan, dinilai proyek ini akan memberikan keuntungan bagi pariwisata daerah karena dapat memancing wisatawan untuk mengunjungi lokasi aslinya setelah melihat miniatur di Jakarta. Selain itu, proyek ini juga diyakini akan membuka lapangan pekerjaan jika jumlah wisatawan ke daerah meningkat.

Proyek Indonesia Indah yang  kemudian diberi nama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1975.  Peresmian yang dilakukan dalam upacara yang  megah di bawah Tugu dan Alun-alun Pancasila dihadiri 10.000 tamu undangan. Ketua Yayasan Harapan Kita sekaligus penggagas pembangunan taman, Tien Soeharto, menyerahkan taman seluas 120 hektar berikut dengan bangunannya kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Soeharto.

”Taman ini merupakan bagian dari pembangunan nasional kita serta tambahan kekayaan nasional kita. Taman ini merupakan Indonesia yang kecil yang menggambarkan secara utuh Indonesia yang besar,” kata Presiden Soeharto dalam sambutannya.

Namun, Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 yang berisi tentang keputusan penyerahan penguasaan dan pengelolaan TMII pada Yayasan Harapan Kita. Sejak saat itulah TMII resmi dikelola oleh yayasan tersebut.

TMII benar mejadi etalase Indonesia untuk tamu negara yang berkunjung. Setiap tamu negara selalu dibawa berkunjung ke TMII khususnya ke taman burung. Di sana, Presiden Soeharto memperlihatkan burung-burung khas Papua ke tamu negara.

Salah satu tamu yang berkunjung ke TMII adalah Presiden Singapura Lee Kwan Yew yang berkunjung ke Indonesia tahun 1982. Melalui arsip foto Kompas tampak Presiden Soeharto memamerkan seekor burung cendrawasih yang bertengger di tangannya. 

Setelah 44 tahun berlalu di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pada Maret 2021, Pemerintah memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Kondisi sebagian besar infrastruktur yang dimakan usia, pandemi Covid-19, hingga merosotnya kunjungan menjadi penyebab.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah diputuskan bahwa penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan Kementerian Sekretariat Negara. Lalu pada 1 Juli 2021, PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan,  dan Ratu Boko menandatangani kerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait pemanfaatan TMII dengan jangka waktu selama 25 tahun.

Presiden Joko Widodo meresmikan wajah baru TMII setelah direvitalisasi pada 1 September 2023. Dalam sambutannya, Presiden menuturkan, program revitalisasi TMII sekaligus mengembalikan sebagaimana semangat awalnya yang digagas ibu Tien Soeharto. Dengan wajah baru, Taman Mini Indonesia Indah diharapkan menjadi ikon pariwisata Jakarta dan Indonesia.