Banjir hingga Pergerakan Tanah Melanda Jawa Barat, Kepala Daerah Baru Diminta Lebih Sigap

Sejumlah bencana alam terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat, setidaknya dalam sepekan terakhir. Ada banjir dan banjir bandang memakan korban jiwa hingga longsor dan tanah ambles yang memicu pengungsian. Kepala daerah, meski baru menjabat, diminta lebih sigap menghadapi kejadian bencana ini.

Banjir terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, hingga Kabupaten Bekasi. Selain kondisi lingkungan kritis, curah hujan tinggi memicu luapan sungai.

Di Kabupaten Bandung, luapan Sungai Citarum lagi-lagi meluber hingga permukiman di Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Bojongsoang, Selasa (25/2/2025).

Meski hanya terjadi sehari, banjir merendam 1659 rumah yang dihuni 7298 orang. Sebanyak 233 orang diantaranya kembali mengungsi.

Seperti Kabupaten Bandung yang berada di dataran tinggi, Kabupaten Bogor, juga masih rawan banjir. Curah hujan tinggi memperbesar risiko bencana di daerah dengan banyak atraksi wisata itu.

Pada Kamis (27/2/2025), sedikitnya 1.700 warga di Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Citeureup terdampak banjir. Mereka tinggal di 487 rumah.

Berselang tiga hari kemudian atau Minggu (2/3/2025), bencana menerjang kawasan Puncak. Sebanyak 346 jiwa di Kecamatan Cisarua susah payah menghadapi banjir bandang.

Luapan Sungai Cisarua itu bahkan memakan korban jiwa. Asep Maulana (59), warga setempat, tewas terseret air. Pada Senin (3/3/2025) pagi, jasadnya ditemukan di Bendungan Ciawi.

Dari data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Asep terseret air bah setelah berhasil menyelamatkan istrinya. Ironisnya, Asep justru gagal menyelamatkan dirinya sendiri.

Berselang sehari, Selasa (4/3/2025), giliran Kota Bekasi dihajar banjir luapan Kali Bekasi. Air dengan ketinggian 70 sentimeter hingga 3 meter merendam 20 titik, diantaranya Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Selain banjir, pergerakan tanah mendera warga Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Pada Selasa (25/2), tercatat 497 warga terdampak. Sebanyak 241 diantaranya mesti mengungsi ke rumah kerabat dan aula Desa Cikondang.

Hal ini disebabkan rusaknya 90 rumah akibat retakan dan amblesan tanah sedalam 1-3 m. kondisi ini juga memutus akses jalan dari Cineam ke Kecamatan Cijulang di Pangandaran.

Teranyar adalah kejadian amblesnya Jembatan Loji di Karawang, Senin (3/3). Jembatan ini menghubungkan Bogor dan Karawang. Kondisi ini disebabkan struktur jembatan yang tidak dapat menahan luapan Sungai Cicangor.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan penanganan pasca bencana telah dilakukan. Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD Jabar dengan BPBD kota/kabupaten telah dilakukan. Bentuknya seperti penanganan di lokasi bencana hingga bantuan logistik.

Ke depan, dia berharap mitigasi tetap diutamakan. Di Tasikmalaya, misalnya, selain rencana relokasi, Dedi mengusulkan perubahan desain hunian masyarakat dari rumah tembok ke rumah panggung. Itu seperti diterapkan di kampung-kampung adat, termasuk di Tasikmalaya.

Rumah panggung dengan konstruksi yang tepat dapat lebih adaptif terhadap kondisi tanah yang labil. Rumah panggung juga diproyeksikan dibangun untuk warga terdampak banjir Karangligar di Karawang.

Mitigasi juga diharapkan terjadi di kawasan Puncak. Dedi menduga salah satu penyebab bencana banjir bandang di Puncak akibat alih fungsi lahan.

Padahal, Kawasan Puncak semestinya dimanfaatkan untuk perkebunan teh maupun perhutanan, sehingga punya daya resapan air yang baik dan tidak memicu terjadinya bencana.

"Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita akan evaluasi. Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting lebih penting dari apapun," tuturnya.

Oleh karena itu, dia akan segera melakukan inspeksi ke Puncak bersama Menteri Lingkungan Hidup. Hasil kunjungan, ujar Dedi, bakal menjadi bekal untuk mengambil keputusan penting selanjutnya.

Salah satu langkah yang hendak dilakukannya adalah mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar yang mengelola salah satu objek wisata di Kawasan Puncak.

"Ada Jaswita (BUMD Jabar), itu membangun sarana rekreasi di puncak. Dari keterangan Bupati Bogor, ada salah satu kubah terjatuh masuk sungai, menyumbat dan memicu luapan air. Itu berdasarkan Bupati Bogor ngomong di telepon dengan saya. Ini yang harus segera dibenahi," ucap Dedi.

Sementara itu, terkait roboh Jembatan Loji, dia menyebut, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBPMR) bakal memasang jembatan darurat (bailey) untuk memastikan akses masyarakat tetap terhubung.

Lebih lanjut, Dedi memastikan bahwa pembangunan ulang Jembatan Loji akan dilakukan tahun ini agar masalah ini terselesaikan secara permanen. Selanjutnya, Jembatan Loji akan dibangun tahun ini.

Ke depan, Dedi meminta DBPMR mendata seluruh jembatan di Jawa Barat yang telah melebihi usia konstruksi. "Ini langkah penting agar kita bisa mencegah insiden serupa di masa depan. Jangan sampai jembatan-jembatan yang sudah tua tiba-tiba ambruk dan membahayakan masyarakat," katanya.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati menegaskan peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial. Itu, terutama dalam memastikan setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan.

Dwikorita mengatakan, peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata. Kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

Menurut Dwikorita, pihaknya terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, sms blasting dan media sosial BMKG. Namun, efektivitas peringatan dini ini sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam meresponsnya dengan langkah konkret.

“Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi  secara lebih cepat dan efektif,” ujar Dwikorita dalam siaran pers pada Selasa (4/3).

Dwikorita memahami, banyak daerah saat ini dipimpin kepala daerah baru. Terbuka kemungkinan, mereka masih beradaptasi dengan perangkat di bawahnya.

Oleh karena itu, BMKG siap memberikan pendampingan lebih lanjut, agar pemahaman terhadap sistem peringatan dini semakin optimal dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan mitigasi yang efektif.

Hujan dengan intesitas tinggi diprediksi masih akan terjadi pada 4 - 11 Maret 2025. Kondisi ini sangat rentan memicu bencana di berbagai wilayah Indonesia. Mitigasi dan kesiapsiagaan semua pihak, warga atau pemerintah, mesti disiapkan sejak dini mencegah dampak buruk selalu terulang lagi.