Jelang Pertemuan Israel-Lebanon, Hizbullah Menolak Berpartisipasi

BEIRUT, SELASA — Israel dan Lebanon berencana menggelar pembicaraan untuk mendorong gencatan senjata, Selasa (14/4/2026) waktu setempat, di Washington DC, Amerika Serikat. Namun, Hizbullah menolak pembicaraan itu.

Pembicaraan bertujuan untuk mengakhiri perang Israel-Lebanon. Perang ini dampak dari perang AS-Israel melawan Iran yang mulai sejak 28 Februari 2026. Hizbullah balas menyerang Israel guna mendukung Iran pada 2 Maret 2026.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan menjadi mediator. Pertemuan diikuti oleh Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter, Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh Moawad, dan Duta Besar AS untuk Lebanon Michel Issa. 

”Pemerintah Israel dan Lebanon sedang terlibat dalam pembicaraan diplomatik tingkat tinggi yang terbuka dan langsung, pembicaraan pertama sejak tahun 1993, yang dimediasi oleh Amerika Serikat,” kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri dengan syarat anonim.

AS sudah pernah menjadi mediator Israel-Hizbullah pada November 2024. Israel-Lebanon tidak memiliki hubungan diplomatik. Pertemuan tersebut akan menjadi momen perdana pejabat kedua negara bertatap muka dalam pembicaraan langsung.

Perang Israel-Hizbullah telah berdampak serius bagi Lebanon. Pada 8 April 2026, Tel Aviv melancarkan serangan besar-besaran di Beirut. Militer Israel telah menginvasi Lebanon bagian selatan. Hingga kini, perang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang serta membuat 1 juta orang mengungsi.

Komunitas internasional menyerukan gencatan senjata. Baik pemimpin Israel maupun Lebanon telah menyatakan harapan agar bisa berdamai.

Presiden Lebanon Joseph Aoun, Senin (13/4/2026), mengatakan, ia berharap pembicaraan di Washington akan menghasilkan ”kesepakatan tentang gencatan senjata di Lebanon, dengan tujuan untuk memulai negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel”.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan hal senada pada Sabtu (11/4/2026). ”Kami menginginkan pelucutan senjata Hizbullah dan kami menginginkan perjanjian perdamaian nyata yang akan berlangsung selama beberapa generasi,” ujarnya.

Namun, upaya perdamaian itu kembali mendapat tantangan, termasuk unjuk rasa dari ratusan pendukung Hizbullah selama 10-11 April 2026. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menyerukan agar pembicaraan itu dibatalkan.

”Kami menolak negosiasi dengan Israel. Kami menyerukan sikap bersejarah dan heroik dengan membatalkan pertemuan negosiasi ini,” ujar Qassem.

”Negosiasi itu sia-sia serta membutuhkan kesepakatan dan konsensus di Lebanon. Kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap berada di medan perang sampai napas terakhir kami,” ujarnya.

Qassem juga melontarkan ancaman kepada Israel. Wilayah-wilayah di Israel utara disebut tidak akan aman, bahkan jika Israel memasuki wilayah mana pun di Lebanon. Ia lalu menuduh Beirut berkhianat karena menyatakan aktivitas militer Hizbullah ilegal di masa awal perang.

”Israel dan AS dengan jelas mengatakan bahwa mereka ingin memperkuat tentara Lebanon untuk melucuti senjata dan melawan Hizbullah. Namun, tentara Lebanon tidak dapat melakukan itu,” kata Qassem.

Hubungan antara Pemerintah Lebanon dan Hizbullah memang renggang. Namun, Hizbullah adalah partai politik dengan basis yang besar dan memiliki kursi di parlemen. Tahun lalu, Beirut menyetujui rencana untuk menyingkirkan semua senjata yang bukan milik negara.

Hizbullah tidak berkomunikasi langsung dengan Presiden Aoun atau Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam. Semua komunikasi terjalin melalui Ketua Parlemen Nabih Berri, kepala Partai Amal yang bersekutu dengan Hizbullah.

”Mengenai hasil negosiasi antara Lebanon dan Israel, kami sama sekali tidak tertarik atau peduli dengan hal itu. Kami tidak terikat oleh apa yang mereka setujui,” tutur Wafiq Safa, pejabat senior dari Dewan Politik Hizbullah, Senin.

Hizbullah bersikap keras meski militer Israel mengklaim sudah mengepung seluruh Bint Jbeil, kota penting Lebanon di selatan. Tel Aviv turut mengklaim sudah membunuh Sekretaris Pemimpin Hizbullah Naim Kassem serta beberapa komandan tingkat tinggi, tetapi dibantah Hizbullah. Sementara Hizbullah terus mengklaim serangan terhadap pasukan Israel di sana.

Israel dan Hizbullah telah berperang berkali-kali sejak Hizbullah lahir pada 1980-an. Pada saat itu, kelompok ini adalah pasukan gerilya yang melawan pendudukan Israel di Lebanon selatan.

Otoritas Lebanon awalnya menekankan, Beirut pertama-tama ingin memastikan gencatan senjata Israel-Hizbullah. Namun, Israel menolak karena ingin fokus pada pembicaraan perdamaian formal dengan Lebanon. Kedua negara sudah berperang selama beberapa dekade.

Dalam pertemuan di Washington, pembicaraan kedua negara akan mencakup isu keamanan jangka panjang perbatasan utara Israel dan upaya Lebanon merebut kembali kedaulatan wilayahnya. Menurut juru bicara Pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, Senin, dialog itu juga membahas upaya melucuti senjata Hizbullah, tetapi tidak gencatan senjata.

Sayangnya, kedua pihak masih memiliki pandangan yang bertentangan tentang isu-isu tersebut. Alhasil, tidak banyak pihak berharap akan ada hasil yang menjanjikan.

”Perlu banyak imajinasi dan optimisme untuk berpikir bahwa masalah antara Israel dan Lebanon dapat diselesaikan di Washington pada hari Selasa. Harapannya tipis,” kata seorang mantan pejabat pertahanan Israel dengan syarat anonim.

Menurut mantan pejabat itu, akan sangat sulit mencapai kesepakatan apa pun. ”Israel akan menciptakan zona penyangga di utara yang sangat mirip dengan apa yang dimiliki di Gaza,” tambahnya.

Menurut jajak pendapat oleh Institut Demokrasi Israel, Senin, 80 persen warga Israel berpikir bahwa Israel harus melanjutkan pertempuran di Lebanon melawan Hizbullah. Mereka mendukung perang itu terlepas perkembangan apa pun terkait Iran, bahkan jika bisa membuat Israel bersitegang dengan AS.

Sebagai mediator, AS berada dalam posisi yang sulit. Para diplomat juga harus memastikan agar pembicaraan Israel-Lebanon tidak mengganggu gencatan senjata AS-Iran yang sedang berlangsung selama dua pekan.

Iran memasukkan Lebanon dalam kesepakatan gencatan senjata. Teheran ingin agar Israel tidak menyerang Beirut selama gencatan berlangsung. Sebaliknya, AS-Israel bersikeras bahwa Lebanon tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.

Sama seperti Israel, pemerintahan Presiden AS Donald Trump bersikeras agar pelucutan senjata Hizbullah terwujud sembari menjunjung kepentingan Israel. Pada saat yang bersamaan, Washington ingin menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon. Semua kepentingan ini sulit untuk selaras. (AP/AFP)