Jelang Pilpres, AS Bergegas Sodorkan Usulan Gencatan Senjata di Gaza dan Lebanon

BEIRUT, KAMIS — Jelang pemilihan presiden pekan depan, Amerika Serikat bergegas mencari cara menenangkan situasi di Timur Tengah. Ini guna mengurangi beban politik Partai Demokrat, Presiden AS Joe Biden, dan calon presiden Kamala Harris.

Menurut rencana, proposal gencatan senjata di Lebanon diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Sementara di Gaza, gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih suram.

Utusan Khusus Pemerintah AS untuk Timur Tengah Amos Hochstein dan pejabat senior Gedung Putih, Brett McGurk, dikirim Biden untuk bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (31/10/2024). Mereka akan menyodorkan tawaran gencatan senjata di Lebanon dan Gaza. Direktur Badan Pusat Intelijen AS (CIA) Bill Burns akan terbang ke Kairo, Mesir, untuk membahas proposal tersebut dengan jaringannya.

Biden juga turun tangan menemui Presiden Siprus Nikos Christodoulides, negara anggota Uni Eropa yang paling dekat dengan Gaza. Negara pulau kecil di Mediterania itu memainkan peran penting dalam upaya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak operasi militer Israel dimulai setahun lalu.

”Yang paling penting, prioritas nomor satu masyarakat internasional sekarang adalah mencapai gencatan senjata di kawasan itu,” kata Christodoulides seusai bertemu Biden di Gedung Putih.

Meski situasi di lapangan terus berubah, pembicaraannya dengan Biden menyiratkan optimisme bahwa gencatan senjata Lebanon dapat tercapai dalam satu hingga dua minggu.

Lembaga penyiaran publik Israel, Kan, mengutip proposal gencatan senjata yang bocor. Disebutkan, Israel akan menarik pasukannya dari Lebanon dalam pekan pertama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Bocoran yang diperoleh Kan diketahui merupakan rancangan pada Sabtu (26/10/2024). Isinya sebagian besar selaras dengan rincian yang pernah dilaporkan kantor berita Reuters, mengutip dua sumber anonim yang mengetahui hal tersebut.

Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan, tidak percaya kesepakatan akan mungkin terjadi sampai setelah pemilihan presiden AS. Namun, setelah dia berbicara dengan Hochstein via telepon, Rabu (30/10/2024), optimisme muncul.

”Panggilan telepon hari ini dengan Hochstein memberi kesan kepada saya, mungkin kami dapat mencapai gencatan senjata dalam beberapa hari mendatang, sebelum 5 November,” kata Mikati kepada stasiun televisi Al Jadeed. ”Kami melakukan segala yang kami bisa dan kami harus tetap optimistis dalam beberapa jam atau hari mendatang, kami akan melakukan gencatan senjata.”

Saat berkunjung ke Beirut beberapa waktu lalu, Hochstein mengatakan, mekanisme penegakan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2006 menjadi landasan utama setiap proposal gencatan senjata. Dalam pandangan banyak pihak, Israel dan Lebanon—dalam hal ini Hizbullah—belum sepenuhnya menerapkan setiap isi resolusi yang telah berusia 18 tahun.

Resolusi DK PBB 1701 menyerukan pelucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon, termasuk Hizbullah. Adapun Resolusi 1559 berisi pelucutan senjata dan pembubaran milisi yang ada di Lebanon. Namun, saat ini, hal tersebut bukan bagian dari implementasi awal berdasarkan beberapa proposal gencatan senjata yang muncul. Draf gencatan senjata lainnya mendorong penciptaan pengaturan internasional independen untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.

Mikati tidak berkomentar soal rancangan proposal gencatan senjata yang dilaporkan Kan. Sebab, gencatan senjata permanen berlaku setelah 60 hari periode awal berdasarkan implementasi resolusi DK PBB 1701 dan 1559. Dia menyatakan, Beirut siap mengarahkan demiliterisasi di Lebanon selatan dan membentuk misi penjaga perdamaian PBB di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, Israel harus menarik pasukannya dari wilayah Lebanon.

”Tentara Lebanon siap memperkuat kehadirannya di Lebanon selatan dan memastikan satu-satunya senjata dan infrastruktur militer di daerah itu adalah yang dikendalikan negara,” kata Mikati.

Pejabat Lebanon mengatakan, setelah gencatan senjata tercapai, periode 60 hari dimulai. Saat itulah, tentara Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dikerahkan di daerah perbatasan bersamaan dengan mundurnya pasukan Israel dan Hizbullah. Dia juga mengungkapkan, proposal gencatan senjata mencakup peningkatan jumlah pasukan penjaga perdamaian PBB dari 10.000 menjadi 15.000 personel serta peningkatan jumlah pasukan Lebanon di selatan dari 4.000 menjadi 15.000 personel.

Media Israel, Channel 12, melaporkan, PM Netanyahu pada Selasa (29/10/2024) bertemu dengan sejumlah anggota kabinetnya membahas tuntutan Israel sebagai imbalan atas gencatan senjata selama 60 hari. Seorang pejabat Israel menyebut, Israel meminta agar kesepakatan apa pun mencakup langkah-langkah untuk mencegah Hizbullah mempersenjatai diri kembali dan menjamin Israel dapat bertindak di zona penyangga untuk memerangi ancaman dari kelompok tersebut.

Menteri Energi Israel Eli Cohen mengakui hal itu. ”Ada diskusi, saya pikir itu masih akan memakan waktu,” katanya.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Savett, mengatakan, ”Ada banyak laporan dan rancangan yang beredar. Itu tidak mencerminkan keadaan negosiasi saat ini.” Savett tidak menanggapi pertanyaan apakah versi yang diterbitkan oleh Kan setidaknya menjadi dasar untuk negosiasi lebih lanjut.

Sementara, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, mengatakan, mereka akan menyetujui gencatan senjata dengan Israel dengan persyaratan yang dapat diterima, tepat, dan sesuai. Namun, kesepakatan yang layak belum diajukan, tanpa menyebut Palestina di dalamnya.

Berbagai tindakan militer Israel menghalangi Hamas untuk menerima setiap proposal gencatan senjata. Menurut seorang pejabat Hamas, Netanyahu terus menghalangi upaya gencatan senjata dengan mendorong agenda genosida hingga pembersihan bangsa Palestina.

”Kami telah memberi tahu para mediator Hamas siap jika (Israel) menyetujui proposal untuk gencatan senjata, menarik pasukan sepenuhnya dari Jalur Gaza, mengembalikan orang-orang yang mengungsi ke rumah mereka di Gaza, memasukkan bantuan yang cukup untuk rakyat kami, dan mengadakan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius,” katanya, mengacu syarat-syarat gencatan senjata yang berulang kali dibawa Hamas ke dalam negosiasi.

Sebaliknya, Hamas dipandang enggan karena mereka tidak mau membebaskan sandera warga Israel seperti yang disyaratkan oleh Netanyahu dan kabinet keamanannya.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant kepada militer Israel di lapangan menyatakan, mereka harus melancarkan tekanan militer untuk menjamin pemulangan para sandera. ”Masalah utama di sini adalah untuk terus memberikan tekanan sebanyak mungkin kepada Hamas, untuk menciptakan kondisi yang diperlukan guna memastikan pemulangan para sandera,” kata Gallant dalam pernyataan yang dikeluarkan kantornya.

AS, Mesir, dan Qatar diketahui telah mengusulkan proposal gencatan senjata baru di Gaza. Dalam proposal itu disebutkan, gencatan senjata berlangsung selama empat minggu di Gaza di mana 8-10 sandera akan dibebaskan. Berdasarkan rencana tersebut, bantuan kemanusiaan ke Gaza akan ditingkatkan. Namun, tidak akan ada jaminan pembicaraan di masa mendatang tentang gencatan senjata permanen. (AP/AFP/REUTERS)