Jelang Ramadhan, Pemerintah Jamin Situasi Aman

JAKARTA, KOMPAS — Sepekan menjelang Ramadhan, pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas kesiapan mudik Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah menjamin bahwa ibadah Ramadhan, arus mudik, dan arus balik Lebaran akan aman dan terkendali.

Rapat koordinasi digelar selama lima jam dari pukul 13.30-18.30, Senin (24/2/2024). Sebanyak 12 kementerian dan lembaga berkumpul untuk memaparkan kesiapan dan antisipasi mudik Lebaran itu. Rapat di antaranya dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Agama. Selain itu juga Kementerian Perdagangan; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perhubungan; TNI; Polri; serta Badan Intelijen Negara.

Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik saat Lebaran nanti lebih dari 100 juta orang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjamin pelaksanaan dan keamanan, mulai dari ibadah Ramadhan, Idul Fitri, arus mudik, hingga arus balik.

”Pemerintah menjamin terpenuhinya bahan kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan juga perayaan Idul Fitri. Termasuk, tentunya, kami mengecek ada instruksi Presiden atau kebijakan pemerintah dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri ini,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus seusai rapat.

Pemerintah juga ingin memastikan sejauh mana diskon untuk tiket moda transportasi untuk mudik, seperti tiket pesawat, kereta api, hingga bus. Sampai saat ini, pemerintah masih berkomunikasi dengan penyedia pelayanan apakah tiket pesawat, kereta api, dan bus bisa diturunkan hingga 10 persen.

”Waktu Natal dan Tahun Baru kemarin, penurunan harga tiket itu mencapai lebih dari 10 persen. Tentunya, setelah dikoordinasikan kami berharap diskonnya lebih dari 10 persen,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan tarif tol, dipastikan akan diterapkan diskon sebesar 20 persen untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

Kebutuhan pokok

Pemerintah juga mengecek kecukupan kebutuhan bahan pokok masyarakat menjelang Ramadhan dan menuju Lebaran. Ketersediaan gas, bahan bakar minyak, dan sebagainya pun dijamin cukup. Pada saat Natal dan Tahun Baru lalu, harga komoditas yang naik adalah minyak goreng dan bawang putih. Namun, hingga saat ini, harga kedua komoditas itu masih dapat dikendalikan.

”Kami akan menjaga terus kestabilan harga itu. Mulai hari ini, pemerintah akan melaksanakan operasi pasar. Tentunya, operasi pasar itu penting untuk menjaga stabilitas harga tadi. Termasuk, dari pemerintah daerah tentunya menjaga agar inflasi di daerah tidak terjadi. Dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi,” jelasnya.

Kementerian dan lembaga terkait pun diminta segera bekerja dan mengeluarkan kebijakan untuk persiapan Ramadhan dan Lebaran itu. Untuk kesiapan fasilitas infrastruktur jalan, terutama jalan nasional, dipastikan agar tidak ada yang berlubang.

”Kami koordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PU menjamin tidak ada jalan nasional yang berlubang. Tentang jalan provinsi dan jalan tingkat kabupaten dan kota. Ini tentunya akan ada instruksi ataupun imbauan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Dari sisi Kementerian Tenaga Kerja yang mengurusi masalah tunjangan hari raya (THR), THR masih dibicarakan kepada siapa yang berhak menerima. Kemenaker diberi batas waktu untuk menentukan perusahaan harus membayar berapa besaran THR yang harus dibayarkan kepada pegawai. Prinsipnya, tujuh hari sebelum Lebaran diharapkan THR sudah dapat diterima oleh karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia.

”Intinya, diharapkan pada H-7 Lebaran, masalah-masalah ini sudah dapat kita atasi,” tegasnya.

Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Endi Sutendi menambahkan, Polri akan menggelar Operasi Ketupat pada tanggal 26 Maret-8 April. Arus mudik diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 28-30 Maret. Adapun untuk arus baliknya diperkirakan terjadi pada 8 April sampai selesai.

Skema pengaturan lalu lintas dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi terkini di jalan. Seperti biasanya, Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti contraflow, satu arus, dan hal-hal lainnya untuk melancarkan arus lalu lintas di tol tersebut.

Berdasarkan pengalaman mudik Natal dan Tahun Baru, jumlah pemudik bisa mencapai di atas 100 juta orang. Pada pertengahan Maret nanti, diharapkan survei oleh Kementerian Perhubungan akan segera keluar sehingga bsia digunakan untuk analisis Operasi Ketupat 2025.