Menjelang Tahun Baru, Presiden ke Lokasi Bencana, Wapres Kunjungi IKN

Sehari menjelang pergantian tahun 2025, Presiden Prabowo kembali meninjau penanganan bencana ekologis di Sumatera. Ini merupakan kunjungan kelima sejak banjir dan longsor melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, empat pekan lalu. Senada dengan sebelumnya, ia meninjau perbaikan infrastruktur, mendatangi pengungsian, serta bercengkerama dengan para warga dan petugas.

Kali ini, Presiden bertolak dari Jakarta menuju Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Seperti sebulan lalu, ketika pertama kali Presiden meninjau penanganan bencana di Sumatera Utara, Presiden juga terbang dari Jakarta menuju Bandara Sisingamangaraja di Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, lalu melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju Tapanuli Selatan.

Setiba di Batang Toru, Presiden langsung meninjau perbaikan jembatan Sungai Garoga yang menghubungkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Ia menyapa para petugas dan memeriksa kualitas perbaikan dengan berjalan menyeberangi jembatan tersebut. Didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan para petugas, Presiden disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di ujung jembatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga berada di lokasi mengatakan, Presiden meninjau penanganan bencana di Batang Toru karena di kecamatan ini terdapat desa yang terdampak sangat berat. Untuk itu, Prabowo ingin memastikan proses penanganan berjalan maksimal, terutama perbaikan jembatan Sungai Garoga.

”Supaya (jembatan) dapat segera berfungsi untuk mempercepat pemulihan. Termasuk, (untuk segera masuk ke) tahap rekonstruksi,” kata Prasetyo.

Tak hanya itu, lanjutnya, Prabowo juga melihat masih banyak rumah yang rusak di sepanjang jalan dan daerah aliran sungai. Prabowo pun meminta kepada jajarannya agar menangani itu semua dengan tepat dan cepat.

"Sekali lagi, ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di tiga provinsi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Prasetyo.

Menurut rencana, selain meninjau perbaikan jembatan, Presiden juga diagendakan untuk bermalam di Tapanuli Selatan. Ia akan menghabiskan malam pergantian tahun bersama para korban bencana.

Langkah Presiden Prabowo meninjau langsung penanganan bencana diikuti oleh lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendirikan posko Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana di Aceh. Selasa (30/12/2025), sejumlah unsur pimpinan DPR bersama para menteri Kabinet Merah Putih hadir untuk mengadakan rapat koordinasi di sana.

Pimpinan DPR itu antara lain Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal, dan dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa. Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Dalam rapat tersebut, Dasco menyatakan bahwa pimpinan DPR akan bekerja secara langsung di posko itu secara bergantian. Hal itu dilakukan agar bisa mempercepat koordinasi dalam penanganan bencana dalam skala nasional.

”Koordinasi akan terus berlanjut dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. DPR membuat posko di sini, yang kemudian ada Satgas Pemulihan Pascabencana. Pimpinan DPR akan bergantian ngantor di Aceh, untuk melakukan koordinasi-koordinasi secara intens,” kata Dasco.

Ia melanjutkan, salah satu langkah yang akan dipioritaskan adalah perbaikan tempat tinggal para korban. Oleh karena itu, dibutuhan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan hunian sementara dan relokasi ke hunian tetap. Pekan ini, DPR akan membuatkan simulasi koordinasi itu agar semua pihak bisa bergerak secara lebih cepat.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap, kehadiran pimpinan DPR untuk berkantor di Aceh bisa menghasilkan langkah konkret, terutama untuk memulihkan infrastruktur dan mempercepat penyediaan hunian untuk korban bencana. Rapat koordinasi yang digelar itu pun disebut sebagai momentum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Sekalipun Presiden sudah berulang kali meninjau langsung penangangan bencana dan pimpinan DPR berkantor di Aceh, proses pemulihan pasca-bencana dinilai belum merata. Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengatakan, di daerahnya jumlah korban terdampak mencapai 81 persen dari total populasi kabupaten. Akan tetapi, hingga saat ini perhatian pemerintah pusat belum mengarah ke Aceh Utara.

”Selama ini Pak Presiden selalu ke Tamiang dan ke Takengon, Aceh Tengah, dan juga hadir di Pidie Jaya, termasuk Pak Wakil Presiden. Tapi di Aceh Utara kayaknya, kayak mana saya rasa, apa enggak tahu ada banjir?” ungkapnya di dalam rapat.

Ia melanjutkan, di wilayahnya hingga saat ini listrik dan sinyal telepon belum pulih. Dengan kondisi itu, warga pun tak bisa mengabarkan situasi di sana di media sosial hingga menjadi viral seperti di daerah lain. Padahal, sama dengan di daerah lain, Aceh Utara juga membutuhkan bantuan dan langkah penanganan cepat.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah juga memberikan perhatian ke Aceh Utara. Warga juga tidak perlu membuat situasi di daerahnya viral di media sosial untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

”Di Aceh Utara, dari 27 kecamatan, 25 kecamatan terdampak dan sinyal HP mati. Kami bisa melihat saja bagaimana rumah hanyut, kemudian bagaimana sarana ibadah hanyut, kemudian manusianya hanyut dibawa arus,” tutur Ismail.

Sementara Presiden dan unsur pimpinan DPR berada di lokasi bencana, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengadakan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sejak Selasa (30/12/2025) dan masih berada di sana hingga Rabu (31/12/2025). Melalui keterangan tertulis, Gibran menyatakan bahwa dirinya meninjau sejumlah proyek strategis sebagai bukti komitmen bahwa pemerintah akan melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Sepanjang Rabu, Wapres meninjau fasilitas pendidikan di kawasan hunian aparatur sipil negara (ASN). Di kawasan itu, sudah dibangun sekolah dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.

”Fasilitas pendidikan yang dirancang secara terpadu ini tidak hanya berisikan ruang kelas, tapi juga termasuk laboratorium teknologi, sains, ruang kegiatan siswa, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya,  untuk mendukung proses belajar-mengajar yang berkualitas di ibu kota baru,” kata Gibran.

Seusai melihat fasilitas pendidikan, Gibran juga mengunjungi pasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Tak hanya itu, ia juga berkunjung ke Pasar Sepaku, pasar tradisional di kawasan IKN yang kini sudah ditata ulang.

Di sana, Gibran pun sempat menyapa warga dan para pedagang. Ia menegaskan, pembangunan IKN juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

”Pembangunan Pasar Sepaku ini sangat istimewa karena dilakukan di tengah aktivitas dan kehidupan masyarakat. Proses menuju kontrak pekerjaannya membutuhkan waktu sedikit lebih lama, untuk memastikan pembangunan berjalan dengan pendekatan yang humanis, menghormati ruang hidup warga, dan tetap menjaga keberlangsungan aktivitas para pedagang,” tutur Gibran.

Selain itu, Wapres juga meninjau pembangunan kawasan legislatif dan yudikatf IKN. Pembangunan sejumlah gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif itu dimulai sejak awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung dua tahun setelahnya atau Desember 2027.