Jika Patuhi AS, Korea Selatan Terancam Krisis Finansial

SEOUL, SENIN — Korea Selatan berada dalam dilema. Amerika Serikat terus menuntut investasi dalam jumlah besar, tetapi tanpa jaminan. Persoalannya, Korsel bisa terjerumus dalam krisis finansial jika memenuhi tuntutan tersebut.

AS-Korsel baru secara lisan menyetujui kesepakatan perdagangan, Juli lalu. Kesepakatan itu mencakup penurunan tarif impor atas produk Korsel menjadi 15 persen dan janji investasi Seoul di AS sebesar 350 miliar dollar AS.

Presiden Korsel Lee Jae Myung mengatakan, kedua negara belum menandatangani perjanjian tersebut. Masih ada perselisihan mengenai detail implementasi investasi, termasuk currency swap yang mencakup kesepakatan lindung nilai. Soal wewenang Presiden AS Donald Trump dalam menentukan investasi juga belum disepakati.

”Tanpa swap mata uang, jika kita menarik 350 miliar dollar AS dengan cara yang dituntut AS dan menginvestasikan semuanya dalam bentuk tunai di AS, Korea Selatan akan menghadapi situasi seperti krisis keuangan 1997,” ujar Lee, Jumat (19/9/2025), dalam wawancara khusus dengan kantor berita Reuters yang dirilis pada Senin (22/9/2025).

Meski demikian, Korsel berkomitmen untuk menyelesaikan kesepakatan dagang yang macet itu. ”Kita harus mengakhiri situasi yang tidak stabil ini sesegera mungkin,” ujar Lee.

Sebelumnya, pada 11 September 2025, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyebutkan, pada Juli 2025, Jepang-AS telah mencapai kesepakatan dagang. Sebagai imbalan atas investasi Korsel di AS, tarif yang ditetapkan AS untuk produk impor asal Jepang turun menjadi 15 persen.

Di sisi lain, Jepang pun berencana berinvestasi 550 miliar dollar AS di AS. Dalam perjanjian Jepang-AS, dana investasi akan ditransfer dalam 45 hari setelah AS memilih sebuah proyek. Lutnick sengaja mengungkap hal itu sebagai cara untuk menekan Korsel.

”Masalahnya ada pada detailnya. Saya rasa mereka sudah melihat Jepang, jadi tidak ada fleksibilitas. Jepang menandatangani perjanjian. Korea harus menerima kesepakatan itu atau membayar tarif,” ujar Lutnick.

Dinamika perundingan kesepakatan perdagangan AS-Korsel terjadi seiring meningkatnya ketegangan di kawasan. Ketegangan itu merupakan dampak dari menguatnya relasi Korea Utara, China, dan Rusia. Suasana juga semakin rumit karena insiden penggerebekan Hyundai-LG di Georgia, AS, oleh kantor imigrasi AS, awal September ini. Ratusan pekerja Korsel ditangkap. Efeknya, investor jadi khawatir masuk AS.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika topik negosiasi dagang AS-Korsel membayangi perjalanan Lee menuju New York, AS, Senin. Lee akan berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia bakal menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Sejumlah tantangan dalam negosiasi AS-Korsel, antara lain, terkait mata uang. Selain itu, Presiden AS Donald Trump ingin memilih dan mengendalikan investasi yang akan dilakukan.

Menurut kantor berita Yonhap, Korsel telah mengusulkan perjanjian swap mata uang bilateral ”tanpa batas”. Perjanjian ini bakal membuat Bank of Korea serta Federal Reserve AS menukar won dan dollar AS dengan nilai tukar yang telah ditentukan.

Korea Selatan bisa mendapat akses ke likuiditas dollar AS. Dengan demikian, nilai mata uang won tetap tidak terdepresiasi. Hingga akhir Agustus lalu, cadangan devisa Korea Selatan mencapai 416,3 miliar dollar AS.

AS-Korsel baru menandatangani perjanjian pertukaran mata uang sebanyak dua kali. Perjanjian pertama terjadi sewaktu krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi Covid-19 tahun 2020.

Lee mengatakan, Korsel berbeda dari Jepang. Tokyo memiliki cadangan devisa dua kali lipat dari Seoul serta jalur pertukaran mata uang dengan AS. Namun, terkait usulan swap mata uang, Lee tidak membahas seberapa besar kemungkinan AS akan menyetujui usulan itu atau apakah usulan tersebut bisa menjadi pendorong pembahasan yang sedang mandek itu.

”Mencapai kesepakatan terperinci yang menjamin kewajaran komersial kini menjadi tugas utama, tetapi hal itu juga tetap menjadi hambatan terbesar,” ujar Lee.

Penasihat Kebijakan Presiden Korsel Kim Yong-beom mengatakan, Juli lalu, Seoul telah menambahkan mekanisme keamanan untuk mengurangi risiko pembiayaan saat investasi. Tujuannya untuk mendukung proyek-proyek yang layak secara komersial daripada sekadar memberikan dukungan keuangan tanpa syarat.

Terkait isu pertahanan, Lee mengatakan, Korsel dan AS sudah sepakat untuk meningkatkan kontribusi Seoul. Sebagaimana diketahui, Trump ingin agar pembicaraan kesepakatan perdagangan dan pertahanan terpisah. Saat ini, sekitar 28.500 tentara AS ditempatkan di Korea Selatan. Mereka menjadi bagian dari payung perlindungan AS untuk Korsel.

Lee juga sedang berupaya meredakan ketegangan dengan Korut yang terus mengembangkan senjata nuklir. Sejauh ini uluran tangan itu ditampik Pyongyang. Efeknya, untuk saat ini, Seoul tidak optimistis tentang prospek perundingan antar-Korea.

Dalam pertemuan dengan Trump di Gedung Putih, Agustus lalu, Lee mendorong Trump untuk mencoba bertemu kembali dengan Pemimpin Korut Kim Jong Un saat kunjungan Trump ke Korsel, bulan depan. Korsel akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 31 Oktober-1 November 2025.

Namun, Lee tidak memiliki informasi detail mengenai status perundingan antara Washington dan Pyongyang. ”Menurut penilaian kami, mereka tidak terlibat dalam pembicaraan konkret,” ujarnya.

Isu yang turut menjadi perhatian Lee adalah peningkataan hubungan Korut-Rusia serta Korut-Rusia-China. Dalam upaya untuk mendekati Korut-Rusia, Lee sependapat dengan pendahulunya, Yoon Suk Yeol.

Bagi mereka, kerja sama militer Korut-Rusia merupakan ancaman signifikan bagi keamanan Korsel. Korut-Rusia memiliki perjanjian pertahanan agar saling membantu jika terjadi perang di negara masing-masing.

Selain itu, Korut, Rusia, dan China baru-baru ini juga menunjukkan kedekatan. Pemimpin Korut Kim Jong Un, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Xi Jinping berdiri berdampingan dalam parade militer megah di Beijing.

Melihat itu, menurut Lee, ada peningkatan konfrontasi antara kubu negara sosialis, yaitu Korut-Rusia-China, dan kubu negara kapitalis demokratis, yaitu Korsel-AS-Jepang. Letak geografis Korea Selatan juga membuatnya berada di garis depan konflik apa pun.

”Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi Korea dan kita harus menemukan jalan keluar dari ketegangan militer yang meningkat. Kita harus menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai,” kata Lee. Namun, Korsel menginginkan agar penanganan isu itu terjadi melalui dialog dan koordinasi. (Reuters)