Elite Golkar mengaku belum ada komunikasi dengan Jokowi meski kabar Jokowi dan keluarganya bergabung dengan Golkar sudah lama beredar.
05 Des 2024 16:27 WIB · Politik & Hukum
JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar membuka pintu bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya untuk bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Hal ini merespons keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P yang menyatakan Jokowi dan keluarganya sudah bukan lagi bagian dari partai tersebut.
Sementara itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution, disebut telah lama memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra. Keputusan itu diambil saat Bobby maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 dengan tiket pencalonan dari Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024), menyampaikan, partainya terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung, termasuk Jokowi dan keluarganya. Siapa pun yang berniat untuk bergabung pasti diterima oleh Golkar.
Meski Jokowi sempat disebut-sebut bakal menjadi kader Golkar sejak pertengahan 2024, kepastiannya sepenuhnya bergantung pada mantan presiden itu. Sejauh ini, menurut Adies, belum ada pembicaraan di internal Golkar untuk mengajak Jokowi dan keluarganya bergabung.
”Pertama, itu kan hak prerogatif Pak Presiden (ke-7 Joko Widodo). Jadi, mau bergabung ke mana, itu kami serahkan kepada beliau. Yang kedua, Partai Golkar kan partai terbuka, jadi terbuka kepada siapa pun, boleh Pak Jokowi, boleh yang lain,” ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/04/21/f9b3c5f7-e918-44a7-a07f-d8b35a17f8e1_jpeg.jpg)
Di sisi lain, upaya atau sinyal dari Jokowi untuk bergabung dengan Partai Golkar juga belum dilihat oleh Adies. Meski demikian, dia mengakui hubungan Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sangat dekat. Karena itu, ia tidak mengetahui pasti apakah pembahasan personal tengah berlangsung.
”Tapi kalau secara organisatoris, belum ada (pembicaraan),” tambahnya.
Pertama, itu kan hak prerogatif Pak Presiden (ke-7 Joko Widodo). Jadi, mau bergabung ke mana, itu kami serahkan kepada beliau. Yang kedua, Partai Golkar kan partai terbuka, jadi terbuka kepada siapa pun, boleh Pak Jokowi, boleh yang lain.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan berkomentar banyak mengenai Jokowi yang tidak dianggap lagi sebagai bagian dari PDI-P. Dia pun berdalih tidak bisa menanggapi hal tersebut mengatasnamakan Partai Gerindra.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/05/21/e9472307-d260-4cee-9c58-40cbe2449af8_jpg.jpg)
Meski demikian, menurut Dasco, menantu Jokowi, Bobby Nasution, sudah menjadi kader partainya sewaktu mendaftar ke Gerindra untuk maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.
”Seingat saya kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA (kartu tanda anggota) Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumatera Utara,” katanya.
Menurut peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, PDI-P berusaha mengakhiri berbagai polemik terkait sikap partai terhadap Joko Widodo dan keluarganya dengan menyatakan Jokowi sekeluarga tak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Tak hanya itu, sikap itu menunjukkan ketegasan PDI-P karena tidak ada perbedaan perlakuan antarkader.
PDI-P, lanjut Wasisto, tentu sudah mempertimbangkan dengan matang soal tidak menganggap Jokowi sebagai kader lagi setelah Pilkada 2024. Begitu pula dengan dampak atau konsekuensi yang bakal terjadi di internal kader.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/10/21/b098694b-4903-4996-9cb9-26af20042ef9_jpg.jpg)
Yang jelas, PDI-P perlu menjaga soliditas kader sebagai mesin partai saat tidak adanya figur Jokowi. ”Saya pikir PDI-P agar tetap menjaga soliditas para kader sehingga mesin partai terus bekerja maksimal,” tuturnya.
Pada Rabu (4/12/2024), PDI-P menyatakan Joko Widodo bersama putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah bukan lagi bagian dari partai, bukan dipecat seperti diberitakan sebelumnya. Mereka dinilai tidak lagi sejalan dengan cita-cita PDI-P.
”Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
PDI-P menganggap praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno. PDI-P melihat ambisi kekuasaan Jokowi tidak pernah berhenti. Ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam menjalankan disiplin partai.
PDI-P juga akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap 27 kader yang dinilai melanggar disiplin. Mereka juga akan dipecat. Pelanggaran yang dilakukan mereka, antara lain, mendukung calon lain, politik dua kaki, dan tidak menjalankan perintah partai. Pelanggaran itu ada yang melakukannya sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
”Ada yang kombinasi karena ada rentetan. Dulu saat pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang makin tegas,” ungkapnya.
PDI-P menyampaikan status Jokowi dan keluarganya setelah sebelumnya Jokowi menyatakan masih menyimpan kartu tanda anggota PDI-P. Padahal, di ajang kontestasi politik nasional ataupun daerah, gerak-gerik Jokowi justru berseberangan dengan PDI-P.
Di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng), misalnya, Jokowi terang-terangan mendukung calon yang tak diusung PDI-P. Begitu pula di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gerak-gerik Jokowi condong mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju mendampingi Prabowo Subianto, alih-alih mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDI-P.
Penulis:
Willy Medi Christian Nababan, Kurnia Yunita RahayuEditor:
A. Ponco AnggoroPenyelaras Bahasa:
Apolonius Lase