Jurus Prabowo Genjot Ekonomi 2025, Stimulus Lanjutan sampai Mencari ”Bali” Baru

JAKARTA, KOMPAS — Berkaca dari capaian tahun 2024 yang meleset dari target, pemerintah akan menempuh sejumlah cara untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025, antara lain melanjutkan kebijakan stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memaksimalkan potensi sektor pariwisata.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 adalah 5,03 persen. Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 persen sekaligus di bawah target 5,2 persen yang dipatok pemerintah. 

Secara umum, ekonomi Indonesia memang sudah ”berjalan di tempat” dan meleset dari target selama satu dekade terakhir. Sepanjang 2014-2024, kecuali periode pandemi Covid-19, ekonomi terus-menerus tumbuh di kisaran 5 persen.

Ekonomi juga selalu tumbuh di bawah target kecuali pada 2022. Saat itu, ekonomi tumbuh sampai 5,31 persen di atas target 5,2 persen akibat naiknya harga komoditas (commodity boom) dan basis pertumbuhan tahun sebelumnya yang rendah akibat pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (5/2/2025), mengatakan, kondisi ekonomi pada 2024 memang menantang sehingga meleset dari target. Meski ada beberapa faktor pendorong pada 2024, seperti penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), ketidakpastian ekonomi global juga tinggi. 

”Ketidakpastian relatif tinggi meski ada pemilu dan pilkada. Apalagi kita sangat terpengaruh jika harga komoditas melandai dan jika ada harga komoditas yang imun terhadap gejolak, seperti harga minyak sehingga akhirnya memang revenue kita dari ekspor relatif tertahan,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. 

Menurut dia, kondisi ekonomi pada 2025 akan lebih menantang. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi untuk menggerakkan perekonomian sesuai target 5,2 persen yang sudah dipatok di APBN 2025.

Pertama, melanjutkan program stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggenjot konsumsi rumah tangga. Misalnya, stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang diperkenalkan saat Natal dan Tahun Baru 2024. ”Itu sudah kami usulkan untuk dilanjutkan di hari raya Idul Fitri,” katanya. 

Kebijakan stimulus HBKN untuk Ramadhan itu, antara lain, diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sales, Belanja di Indonesia Saja (BINA) 2025, diskon tarif jalan tol, serta stabilisasi harga pangan. 

Awal tahun ini, pemerintah juga menjalankan stimulus, seperti diskon tarif listrik dan bantuan pangan beras pada Januari-Februari serta Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif. Ada pula pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor padat karya dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan.

”Jadi, kuncinya tentu kita akan bisa menggenjot konsumsi rumah tangga kalau daya beli masyarakat meningkat. Untuk kuartal II sampai IV nanti, kita akan evaluasi lagi stimulus yang sudah diberikan di triwulan I ini. Sambil bergerak nanti kita akan lihat program-program selanjutnya,” kata Airlangga. 

Strategi lainnya adalah memaksimalkan potensi dari sektor pariwisata. Berdasarkan paparan BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 cukup terbantu oleh geliat sektor tersebut. Sebagai contoh, sektor jasa lainnya tumbuh paling tinggi hingga 11,36 persen pada triwulan IV-2024 dan tumbuh 9,8 persen sepanjang tahun 2024.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, pertumbuhan tinggi itu didukung oleh peningkatan aktivitas rekreasi seiring peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, serta berbagai event olahraga dan hiburan. “Ekspor jasa kita juga meningkat, salah satunya disebabkan oleh peningkatan kunjungan wisman,” kata Amalia. 

Melihat potensi yang besar itu, Airlangga mengatakan, pemerintah akan lebih mengoptimalkan sektor pariwisata. Salah satunya adalah mencari ”Bali” baru. Pariwisata dapat mendorong kinerja ekspor jasa demi mengimbangi ekspor barang dan komoditas yang saat ini sedang menghadapi tantangan berupa penurunan harga komoditas. 

”Kita lagi akan menggenjot pariwisata. Tidak melulu Bali karena Bali mulai padat. Kita akan lihat daerah lain, seperti Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur),” ujarnya. 

Untuk mendorong geliat sektor pariwisata, pemerintah juga sedang membicarakan rencana pemberian fasilitas visa untuk wilayah pariwisata tertentu demi menarik lebih banyak wisman. ”Kita juga akan mendorong tujuan Batam dan Bintan (Kepulauan Riau) sebagai jembatan untuk menarik sektor turisme, untuk mengimbangi kinerja ekspor kita,” kata Airlangga. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat pada 2025, ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan peningkatan aktivitas investasi yang didorong oleh kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah. 

Konsumsi rumah tangga diyakini akan meningkat didukung oleh inflasi yang terkendali, penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate), stimulus ekonomi pemerintah, dan pembatalan kenaikan tarif PPN untuk sebagian besar barang dan jasa. 

“Secara keseluruhan, pertumbuhan PDB Indonesia pada 2025 diperkirakan sekitar 5,11 persen, meningkat dari 5,03 persen pada 2024,” kata Josua.