Kabar Gembira, Transportasi Jakarta Peringkat Ke-17 Dunia

Sistem transportasi umum di Jakarta menempati peringkat ke-17 dari 50 kota dunia berdasarkan survei internasional yang dirilis oleh Time Out, melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok. Meski begitu, warga berharap kualitas layanan terus ditingkatkan agar Jakarta mampu menyalip Singapura yang kini berada di posisi ke-12.

Capaian ini menjadi kabar menggembirakan, terlebih setelah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir sempat dilanda kerusuhan yang merusak sejumlah fasilitas transportasi umum. Namun, warga mengingatkan agar pemerintah tidak cepat puas dengan prestasi ini.

”Ini capaian yang bagus, tapi jangan cepat puas, karena masih banyak pekerjaan rumah, terutama soal integrasi,” kata Vriska (29), warga Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Menurut dia, masih banyak kawasan di Jakarta yang belum terjangkau transportasi umum secara memadai. Akibatnya, warga di daerah tertentu terpaksa bergantung pada kendaraan pribadi yang justru memperparah kemacetan dan polusi.

Vriska menilai, tantangan besar lainnya adalah konektivitas antarmoda. Ia berharap stasiun dan halte MRT, LRT, Transjakarta, serta KRL dapat terhubung dengan jalur pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass yang aman dan nyaman.

Dengan begitu, masyarakat dapat berpindah moda transportasi tanpa harus berjalan terlalu jauh atau keluar dari area transit yang semestinya terintegrasi.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya penerapan sistem single payment atau satu kartu/aplikasi yang berlaku untuk seluruh moda transportasi, termasuk untuk transportasi pengumpan seperti ojek online (ojol) dan angkot feeder.

”JakLingko memang langkah awal yang baik, tapi harus dikembangkan jadi sistem all-in-one, bahkan mencakup parkir dan layanan pendukung lain,” katanya.

Sebagai perbandingan, Vriska menilai Singapura unggul karena sistem transportasinya andal, tepat waktu, dan sepenuhnya terintegrasi. Warga cukup menggunakan satu kartu atau aplikasi untuk mengakses MRT, bus, hingga parkir sehingga mobilitas terasa jauh lebih mudah dan efisien.

Ia juga menekankan bahwa faktor kenyamanan tidak boleh diabaikan. Menurut Vriska, halte-halte besar sebaiknya dilengkapi pendingin ruangan, kursi yang memadai, ruang tunggu yang nyaman, CCTV, hingga jaringan Wi-Fi.

Ketepatan waktu bus dan kereta juga menjadi sorotan. Ia menilai bahwa transportasi publik baru bisa menjadi pilihan utama jika benar-benar bisa diandalkan tanpa sering mengalami keterlambatan.

Selain itu, budaya tertib dan rasa aman juga penting dijaga. Edukasi agar penumpang mau antre, menjaga kebersihan, serta tidak merusak fasilitas harus terus digencarkan.

Meski banyak catatan, Vriska tetap optimistis Jakarta punya peluang mengejar. Kuncinya ada pada pemeliharaan infrastruktur yang konsisten, disertai pengembangan dan penambahan layanan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Arifin (31), warga Jakarta Selatan, menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik juga harus menjadi perhatian serius. Ia berpendapat, Pemprov Jakarta perlu membuka data mengenai biaya operasional, besaran subsidi, serta rencana pengembangan transportasi publik secara terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberi masukan.

Dengan adanya survei kepuasan publik yang dilakukan secara rutin, kebijakan transportasi yang lahir pun dapat lebih tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Arifin, yang setiap hari menumpang KRL dari Kebayoran ke Sudirman, mengaku keluhan terbesarnya adalah kondisi kereta yang selalu sesak pada jam padat, baik saat berangkat maupun pulang kerja.

”Kalau pagi benar-benar penuh sesak. Kadang harus nunggu 2–3 kereta dulu baru bisa masuk,” ujarnya.

Ia menambahkan, situasi tersebut membuat penumpang terpaksa berangkat lebih awal, bahkan ada yang rela keluar rumah sebelum subuh hanya untuk mendapatkan tempat duduk. Kondisi berdesakan juga menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi penumpang disabilitas dan lansia.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, menilai capaian Jakarta yang berhasil menembus peringkat ke-17 dunia merupakan hal yang wajar. Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan moda transportasi di Jakarta memang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.

Ketersediaan jaringan backbone seperti KRL Commuter Line, BRT Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek menunjukkan kemajuan besar. Sementara itu, layanan angkutan pengumpan dan kawasan seperti Mikrotrans juga kian meluas dan sangat terjangkau, bahkan gratis.

Namun, Aditya menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan jika Jakarta ingin sejajar atau bahkan melampaui Singapura. Salah satunya adalah memperluas jaringan angkutan mikro sebagai feeder yang benar-benar bisa menjangkau permukiman warga.

”Idealnya, setiap 200 meter dari tempat tinggal sudah ada akses menuju transportasi umum,” ujarnya, Selasa (9/9/2025) sore.

Integrasi antarmoda, lanjutnya, masih menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi. Perbaikan tidak hanya sebatas integrasi fisik antarstasiun atau halte, tetapi juga mencakup aspek layanan, tarif, sistem tiket, hingga mekanisme pembayaran.

Dengan adanya integrasi penuh, tarif perjalanan akan lebih murah meski pengguna harus berpindah moda sehingga minat masyarakat beralih ke transportasi umum bisa semakin tinggi.

Dari sisi infrastruktur pendukung, Aditya menilai Jakarta masih tertinggal. Trotoar dan jalur pedestrian yang aman, bersih, dan nyaman masih minim, begitu pula dengan fasilitas jembatan penyeberangan dan terowongan yang memadai.

”Bahkan, penyeberangan zebra cross atau pelican crossing yang memadai pun masih minim, padahal pada dasarnya pengguna transportasi umum juga adalah pejalan kaki yang berhak mendapat fasilitas yang aman dan layak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti layanan bus Transjakarta, baik BRT maupun non-BRT, yang masih perlu ditingkatkan. Jumlah armada dinilai belum sebanding dengan kebutuhan, sehingga frekuensi perjalanan, waktu tunggu, kepastian jadwal, hingga sistem informasi layanan masih kurang optimal.

”Masalah ini muncul karena armada bus yang tersedia belum mencukupi, jalur busway yang belum sepenuhnya steril, serta sistem informasi layanan yang belum diperbarui secara memadai,” kata Aditya.

Selain itu, jaringan transportasi berbasis rel juga masih terbatas. Meski pembangunan MRT, LRT, dan KRL terus berjalan, cakupan jalurnya harus diperluas secara lebih intensif agar benar-benar bisa menjadi tulang punggung transportasi perkotaan.

Aditya juga menyoroti belum optimalnya pembangunan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini seharusnya tidak hanya memudahkan masyarakat berpindah moda dengan nyaman, tetapi juga mengonsentrasikan mobilitas masyarakat pada satu titik tertentu dan menciptkan kultur bertransportasi publik bagi masyarakat.

Di sisi lain, upaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi juga belum dilakukan secara konsisten. Kebijakan strategis seperti pembatasan BBM bersubsidi, penerapan tarif parkir tinggi, peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor, hingga implementasi jalan berbayar elektronik (ERP) masih belum terealisasi secara menyeluruh.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut capaian peringkat ke-17 dunia dalam survei transportasi internasional Time Out sebagai motivasi penting bagi pemerintah daerah. Targetnya Jakarta bisa terus meningkatkan layanan hingga melampaui kota-kota besar lain, termasuk Singapura.

Ia mengatakan, survei yang melibatkan 18.000 responden dari berbagai negara itu menempatkan Jakarta di peringkat ke-17 dunia sekaligus urutan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Posisi tersebut bahkan membuat Jakarta unggul atas Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok.

”Mudah-mudahan ini menjadi motivasi agar kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan layanan, bukan lagi hanya ranking ke-17, tetapi bisa lebih dari itu,” ujar Pramono.

Adapun lima besar transportasi publik terbaik dunia versi survei internasional Time Out ditempati oleh Hong Kong, Shanghai, Beijing, Abu Dhabi, dan Taipei. Sementara Singapura berada di peringkat ke-12.

Survei Time Out sendiri menilai sejumlah aspek, mulai dari keterjangkauan tarif, kenyamanan, keamanan, kemudahan akses, hingga integrasi antarmoda. Jakarta disebut unggul dalam upaya membangun sistem transportasi yang terhubung, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, hingga KRL.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI akan terus memperkuat integrasi transportasi publik dengan memastikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Ia juga menekankan bahwa layanan transportasi di Jakarta sudah kembali normal usai kerusuhan yang merusak beberapa halte Transjakarta akhir Agustus lalu.

”Peringkat ini menunjukkan bahwa kerja keras kita membangun sistem transportasi terintegrasi sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Pramono.

Saat ini, layanan transportasi publik di Jakarta terus menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2025, LRT Jabodebek resmi menambah dua rangkaian kereta (trainset) sehingga total armada bertambah dari 24 menjadi 26 rangkaian.

Penambahan ini tidak hanya memperkuat kapasitas layanan, tetapi juga bertujuan memperpendek headway atau jarak kedatangan antarkereta, sekaligus meningkatkan frekuensi perjalanan harian. Jika sebelumnya hanya 396 perjalanan, kini jumlahnya naik menjadi 424 per hari.

Sementara itu, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome–Manggarai juga terus dikebut. Per 5 September 2025, progres konstruksinya telah mencapai 67,12 persen, meliputi pemasangan jalur atas (slab deck), rel, hingga struktur girder di atas Tol Wiyoto Wiyono.

Tak hanya itu, KRL Jabodetabek juga mendapatkan suntikan armada baru. Per 1 Juni 2025, KAI Commuter resmi mengoperasikan tiga rangkaian KRL baru seri CL-125.

Dua rangkaian difokuskan untuk lintas Bogor dengan formasi 12 kereta (SF12), sementara satu rangkaian melayani lintas Cikarang menggantikan rangkaian 10 kereta (SF10).

Transjakarta pun terus melebarkan sayap dengan menjangkau daerah Bodetabek. Hingga September 2025, terdapat 14 rute Transjabodetabek yang telah beroperasi.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga terus mendorong pembangunan MRT Jakarta. Proyek MRT Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI hingga Kota saat ini tengah berjalan, dengan target penyelesaian pada 2027.

Tak berhenti di situ, Pramono Anung juga bercita-cita agar MRT Jakarta kelak diperpanjang hingga masuk ke wilayah Banten pada 4-5 tahun ke depan.