”Kabur Saja Dulu, tapi Ke Mana?”

Kondisi di dalam negeri dipandang sebagian orang sedang kurang kondusif. Seiring itu, tagar #KaburAjaDulu sempat kembali mencuat.

Belum sepekan lewat kegaduhan tabung elpiji 3 kilogram yang tak lagi mudah didapat akibat penertiban tata niaga yang tak mulus. Bulan Februari ini tak kalah ramai dibandingkan dengan bulan Januari yang diisi kegaduhan pagar laut hingga efisiensi anggaran di pusat dan daerah, yang berdampak pada kelangsungan berbagai program kerja pemerintah ataupun fasilitas publik.

Beberapa keputusan pemerintah dalam beberapa bulan ini benar-benar menyedot perhatian publik, baik yang dimuat di media arus utama atau media sosial, bahkan di ruang-ruang publik hingga arus bawah. Kebijakan yang ada seperti diluncurkan begitu saja tanpa ada analisis dampak dan antisipasi yang memadai.

Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak program seperti tak terasa, kalau tak bisa dibilang nol. Reaksi publik keras, hingga ”orang biasa” bisa memarahi seorang menteri di tempat terbuka atau berdebat di forum-forum resmi.

Seperti kaget dan kebingungan, pemerintah lantas meresponsnya dengan pembatalan kebijakan dalam hitungan hari menjelang atau sejak keputusan ditetapkan. Hal ini terjadi berulang dalam dua bulan terakhir. Keserempakan aparat birokrasi itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi setelah Presiden memimpin pembekalan seluruh anggota kabinet di sekitar Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, akhir Oktober 2024.

Banyak orang gerah. Banyak pula yang merasa tidak memiliki harapan bahwa situasi bakal lebih baik dalam waktu-waktu mendatang. Jadi, kalau bisa meninggalkan keabsurdan ini, mengapa tidak?

Lewat #KaburAjaDulu warganet membahas cara kabur dengan mencari peluang bekerja atau studi di luar negeri. Ikut suami atau istri juga sah-sah saja. Negara atau kota tujuan tentunya yang dinilai lebih baik dari Indonesia.

Namun, hampir di seluruh dunia kini sedang dilanda tren pemimpin populis. Mereka terang-terangan berpihak pada kepentingan internal atau lebih tepatnya fokus pada diri dan kelompok pendukungnya saja.

Jadi, apakah negara dan kota impian yang lebih baik itu masih ada?

Karl Aiginger dari University of Economics and Business, Austria, dalam artikelnya, ”Populism: Root Causes, Power Grabbing and Counter Strategy”, menuliskan bahwa populisme dalam arti luas berarti interpretasi tentang problem-problem publik yang terlalu disederhanakan.

Aiginger menyatakan, strategi menjadi populis bukan tren baru. Jejaknya ada sejak abad ke-20 sampai sekarang. Komunikasi populis menggunakan penyampai pesan yang fasih kepada para pemilih. Kini, lembaga media atau juru bicara yang mampu mengubah kata-kata menjadi lebih mengena di hati dan di benak publik, termasuk pemengaruh di media sosial, ikut digandeng.

Populisme menjadi berbahaya ketika membagi masyarakat menjadi dua kelompok, ’kita’ dan ’mereka’. Yang pertama merujuk pada warga negara biasa yang tertindas dan yang lain adalah elit korup dan mementingkan diri sendiri. Masalahnya, pengelompokan ini tak selalu benar, terkadang sekadar menunggangi asumsi tak berdasar.

Kaum populis menempatkan diri menjadi yang memahami ”kita” dan pihak tunggal yang dapat melayani rakyat. Kutub berbeda dikembangkan dengan memunculkan homogenitas bahwa ”kita” berbeda dengan kekuatan dan budaya asing yang jahat dan berusaha mengganggu negara, bangsa, dan agama kita. Memupuk nasionalisme buta lagi semu.

Ada empat akar masalah yang mendorong populisme bersemi kembali di berbagai belahan dunia saat ini, yaitu ekonomi, budaya, kecepatan perubahan yang disebabkan oleh globalisasi dan digitalisasi, serta kegagalan kebijakan dalam mengelola transisi menuju kesejahteraan yang lebih tinggi, baik secara global maupun lokal.

Keempatnya saling bertalian dan dapat memicu konflik internal sampai perang antarnegara. Migrasi sebagai salah satu ekses terbesarnya dan menjadi akselerator populisme.

Pemimpin populis—dalam perspektif ini—merebut kekuasaan dan mempertahankannya dengan menempatkan imigran, warga pendatang, bahkan merujuk kelompok warga yang berbeda suku, agama, dan ras sebagai ”mereka”, si biang kerok banyak masalah. Jika ”mereka” ini dihalau dari negaranya, banyak pula problem rumit teratasi. Pemimpin populis tak ambil pusing untuk mengatasi keempat akar masalah.

Saya berpendapat bahwa cara hidup masyarakat perkotaan cukup tangguh dalam melawan pembalikan demokrasi, bahkan ketika saluran perlawanan politik formal lainnya ditindas dan gagal.

Sedikit berbeda, Andrés Rodríguez-Pose dalam ”The Rise of Populism and the Revenge of the Places That Don’t Matter” menekankan bahwa ada fenomena ketika penduduk kota besar, kecil, dan daerah mengalami kemerosotan ekonomi dan industri dalam jangka panjang. Warga semakin tertekan karena hilangnya lapangan kerja serta menipisnya peluang untuk mencapai kesejahteraan.

Kekesalan masyarakat di wilayah yang pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih baik tersebut menjadi pendorong utama berseminya populisme. Bukan semata kesenjangan antarpribadi atau teritorial. Kaum populis memanfaatkan kesempatan untuk mendulang dukungan dengan menyuarakan secara lantang dan berulang perihal ketidakpuasan, kebencian, dan kemarahan warga terhadap sistem yang dianggap tidak menawarkan masa depan.

Rodríguez-Pose menambahkan, ketika kelompok masyarakat itu melihat ada prospek untuk kembali ke masa jayanya dulu di tangan pemimpin populis, mereka langsung menyambut baik tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pihak lain.

Meskipun identik dengan negara berkembang, populisme juga sukses merasuki negara-negara maju dan adidaya, terutama yang mengalami guncangan ekonomi dan politik alias dalam ketidakstabilan. Negara yang selama ini dikenal modern, percaya pada kemajuan ilmu pengetahuan dan riset ilmiah, mapan, serta demokratis bisa berubah cepat tunduk pada populisme, melupakan logika atau akal sehat.

Para pendukungnya menolak fenomena perubahan iklim dan hak asasi manusia. Populisme bisa memiliki agenda sayap kiri atau sayap kanan, yang kala ada bumbu ideologi dapat pula menjadi radikal.

Partai populis menjadi bagian dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan membentuk koalisi dengan partai arus utama. Ketika berhasil mengambil alih kepemimpinan, mereka bergerak cepat mengubah peraturan, menggerus atau menghilangkan pembagian kekuasaan yang berarti meniadakan fungsi kontrol antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Saat ini, masih ada sederet negara atau kota dengan jaminan kepastian hukum, kesetaraan, dan kesejahteraan lebih baik dari yang lain. Meskipun demikian, tak pula dapat dijamin apakah populisme berbahaya dapat dicegah merasuki negara itu atau hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum perubahan itu terjadi.

Akan tetapi, bahkan dalam negara yang telah dikuasai pemimpin dan partai populis, tetap ada secercah harapan. Perlawanan justru muncul dan mengental di kawasan metropolitan di negara yang dibelit populisme. Istanbul di Turki juga Jakarta di Indonesia adalah segelintir contohnya.

”The Contested City as a Bulwark against Populism: How Resilient is Istanbul?” artikel Berna Turam dalam International Journal of Urban and Regional Research (IJURR) mengisahkan Istanbul sebagai kota yang melahirkan pemimpin populis, tetapi juga tak kalah sengit menggalang kekuatan untuk menentangnya.

Turam menjelaskan bahwa sebelum menjadi perdana menteri kemudian Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan adalah Wali Kota Istanbul. Pemimpin populis itu mencitrakan diri sebagai pemimpin dengan aliran politik condong pada satu agama tertentu, berbeda dengan Turki yang sekuler.

Banyak perubahan kebijakan pembangunan Erdogan demi mendukung citranya di seantero negeri. Di Istanbul, tata kota diubah dengan mengalihfungsikan beberapa ikon bangunan dan monumen untuk disesuaikan dengan sikap politik Erdogan. Warga kota protes, bahkan sampai turun ke jalan.

Pada 2019, Ekrem Imamoğlu dari partai oposisi menang tipis atas pesaingnya yang didukung partai pendukung Presiden Erdogan dalam perebutan kursi Wali Kota Istanbul. Kubu lawan mencoba membatalkan kemenangan Imamoğlu lewat Dewan Pemilihan Tertinggi dan Dewan Agung Pemilu. Namun, Imamoğlu akhirnya resmi menjadi Wali Kota Istanbul.

Imamoğlu terpaksa melepas kursi wali kota ketika ia harus menjalani hukuman sekitar 2,5 tahun karena tuduhan menghina pemilihan umum. Akan tetapi, ia kembali memenangi pilkada Istanbul pada 2024. Ia pun digadang-gadang sebagai kandidat presiden berikutnya melawan Erdogan.

”Saya berpendapat bahwa cara hidup masyarakat perkotaan cukup tangguh dalam melawan pembalikan demokrasi, bahkan ketika saluran perlawanan politik formal lainnya ditindas dan gagal,” tulis Turam.

Kota-kota metropolitan dengan kompleksitas lapisan masyarakat dan budayanya memiliki kemampuan alami untuk memberdayakan dan membebaskan manusia, memupuk emansipasi dan kesetaraan. Apalagi ketika aturan politik populis menyasar dan mengganggu pergerakan perkotaan, menindas protes publik dengan melemahkan aksi kolektif, kota—dan warganya—tidak akan membiarkannya menang terlalu lama.

Ketika kelembagaan makro pada skala nasional dan internasional gagal menghalangi meningkatnya kekuatan populis di seluruh dunia, kota-kota dan kaum urban menjadi garda depan mempertahankan demokasi, menjamin kebebasan dan hak-hak perempuan, kelompok minoritas, migran, serta perbedaan pendapat politik.

Di metropolitan, seperti Jakarta dalam perhelatan pilkada yang baru saja berlalu, warga belajar bahwa demokrasi bukanlah hasil dari pengurangan konflik, melainkan kemampuan untuk membentuk aliansi baru yang sukses mengalahkan kubu penguasa populis. Kota adalah benteng melawan erosi demokrasi dan bersamaan dengan itu memenuhi fungsinya sebagai pusat ekonomi, budaya, sosial, dan politik.

#KaburAjaDulu memang terasa tetap menggoda. Namun, tidak kabur pun bukan berarti hidup bakal suram. Di tengah belitan populisme, warga metropolitan membuktikan tetap dinamis dan berdaya selagi terus memperjuangkan demokrasi.