Kader PSI Masuk Tim FOLU Kemenhut Bergaji Puluhan Juta, Kompetensi Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ditunjuk oleh Menteri Kehutanan yang juga politikus PSI, Raja Juli Antoni, sebagai tim Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use Net Sink 2030. Honor mereka mencapai puluhan juta rupiah. Penunjukkan kader-kader PSI ke dalam tim ini pun dipertanyakan karena dikhawatirkan hanya untuk bagi-bagi jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensi.

Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, Menteri Kehutanan Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjalankan strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada 2030.

Ada 43 orang yang menjadi bagian dari tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dari jumlah tersebut, setidaknya lima orang berlatar belakang politikus PSI. Kelima kader PSI itu menempati berbagai posisi. Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasihat Ahli; Kokok Dirgantoro sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Yus Ariyanto sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.

Dikutip pula dari SK Menteri Kehutanan No 32/2025, mereka yang bekerja di tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 akan menerima honorarium dengan nominal berbeda setiap bulannya, tergantung jabatan dalam tim. Penanggung jawab mendapatkan honor Rp 50 juta, sementara setingkat dewan penasihat ahli akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp 25 juta.

Kemudian, ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang menerima honor Rp 30 juta per bulan. Adapun anggota bidang menerima Rp 20 juta.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Agus Mulyono Herlambang membenarkan bahwa ada beberapa kader PSI yang bergabung di struktur organisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Sebagaimana keterangan Humas Kemenhut, personel tim terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pensiunan ASN, dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu tim dalam menjalakan program-programnya.

”Bang Menteri (Raja Juli) menunjuk beberapa orang profesional nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” ujar Agus.

Agus juga menggarisbawahi keterangan dari Humas Kemenhut bahwa anggaran tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tim ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum.

”Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,” kata Agus menegaskan.

Ia pun menjamin kader-kader PSI yang namanya tercantum dalam SK Menteri Kehutanan No 32/2025 memiliki kapasitas dan integritas. Kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU.

Anggaran tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 tidak berasal dari APBN. Tim ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum.

Mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menyatakan, para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli. Dengan begitu, mereka akan lebih cepat memahami ritme kerja sang menteri.

”Karena sudah lama membantu Bang Menteri (Raja Juli), sudah bisa langsung bekerja tancap gas,” ujar Agus menambahkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman melalui keterangan tertulis mengkritisi proses penunjukan para kader PSI sebagai tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan Raja Juli. Raja Juli pun diminta membuka seluruh proses penetapan tim tersebut kepada publik. Apalagi, Raja Juli merupakan Sekretaris Jenderal PSI.

”Kami bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, melainkan publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” tutur Alex.

Alex menjelaskan, program tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 nantinya akan dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Namun, ia mengingatkan, dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program, bukan justru honor untuk anggota tim.

”Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” kata Alex menegaskan.

Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Alex menilai Menteri Kehutanan Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

Penilaian itu tak lepas dari pengamatan Alex terhadap personel yang mengisi berbagai posisi di tim Indonesia’s FOLU Net Sink periode sebelumnya di mana mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi prolingkungan.

Oleh karenanya, Alex mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 itu.

”Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto,” ucap Alex.

Fenomena serupa sebenarnya pernah terjadi ketika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melantik Bendahara Pro Relawan Joko Widodo (Projo) Panel Barus sebagai Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi pada 3 Januari 2025.

Kemudian, pada 13 Januari 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik pendengung Rudi Sutanto alias Rudi Valinka menjadi Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi. Kala itu, publik mengkritik keras pelantikan dua pejabat itu karena dinilai tak lebih dari bagi-bagi jabatan setelah pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, berpandangan, fenomena bagi-bagi jabatan yang disinyalir terjadi di sejumlah kementerian ini sangat memprihatinkan. Apalagi, yang ada di dalamnya adalah kalangan muda yang diharapkan memiliki idealisme untuk memperbaiki demokrasi yang mengalami kemunduran.

”Saya menyayangkan anak muda Indonesia jadi ikut (bagi-bagi jabatan). Itu ada pengusaha, aktivis partai, semua muda-muda. Kan, mereka tidak menganggur. Lebih baik dana untuk menggaji mereka itu diarahkan untuk menciptakan pekerjaan atau merapikan lingkungan,” ujarnya. Kondisi ini, lanjut Agus, juga membuktikan kehidupan berpolitik Indonesia yang buruk. Jika tidak dibenahi, Indonesia akan sulit maju di masa depan, apalagi dengan generasi muda yang turut melakukan praktik politik yang tidak demokratis.

”Biaya politik sangat mahal, sangat boros uang. Dan, sayangnya, yang dipakai itu uang negara. ditambah anak-anak muda yang seharusnya memimpin dan membangun negara ini dengan baik, tetapi ternyata kinerjanya seperti ini,” tutur Agus.