Kala Kelas Menengah dalam Belenggu Pinjaman Instan

Masyarakat kelas menengah Indonesia kiranya tiada henti diterpa ujian. Kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa waktu terakhir telah mengakibatkan daya beli melemah. Tidak berhenti di situ, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK pun kian marak terjadi belakangan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, jumlah pekerja yang terkena PHK selama 2024 mencapai 80.000 orang, meningkat dibanding 2023 yang sebanyak 60.000 orang. Gelombang PHK pun berlanjut pada awal 2025 seiring dengan pailitnya Sritex Group dan perusahaan tekstil lainnya.

Tidak hanya kehilangan mata pencaharian, kenaikan harga kebutuhan pokok pun turut menekan kelas menengah. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 persen selama 2017-2023, sedangkan Indeks Harga Konsumen naik lebih tinggi, yakni 18,5 persen.

Sulitnya perekonomian yang dihadapi kelas menengah juga terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi kelas menengah Indonesia pada 2023 turun 8,5 juta orang menjadi 52 juta orang dibandingkan lima tahun sebelumnya. Alhasil, konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang perekonomian pun tumbuh di bawah 5 persen dalam dua tahun terakhir.

Dalam kondisi tersebut, urusan perut tetap harus dipenuhi. Tidak mengherankan jika sebagian masyarakat pun memanfaatkan berbagai aplikasi pinjaman instan guna menyambung hidup. Platform seperti Buy Now Pay Later (BNPL) dan pinjaman daring pun menjadi solusi cepat ketika layanan perbankan mensyaratkan administrasi yang cenderung sukar.

Kondisi itu tampak dari meningkatnya penyaluran kredit oleh BNPL dan pinjaman daring. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit BNPL per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 persen secara tahunan. Ini terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan sebesar Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan sebesar Rp 22,57 triliun.

Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring alias fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 persen secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14 persen secara tahunan.

Peningkatan tersebut turut terjadi di kredit rumah tangga oleh perbankan. Per Desember 2024, kredit rumah tangga perbankan tercatat sebesar Rp 1.836 triliun atau tumbuh 10,38 persen secara tahunan. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2023 yang tumbuh 9,17 persen secara tahunan.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berpendapat, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat terpaksa memenuhi kebutuhannya melalui pinjaman instan. Namun, di balik kemudahannya, terdapat risiko yang harus dipahami.

Ada korelasi juga dengan pelemahan daya beli, karena masyarakat yang kesulitan ekonomi, ya ini menjadi sasaran paling mudah untuk mendapatkan pinjaman atau berbelanja nyicil karena tidak mungkin dia pinjam ke bank, yang mengharuskan agunan.

Meski pengajuannya lebih mudah dari kredit perbankan, bunga kredit yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Suku bunga kredit pinjaman daring, misalnya, per harinya dikenakan 0,3 persen atau sebulan sebesar 9 persen dan setahun sebesar 108 persen.

Menurut Heri, besaran suku bunga kredit tersebut benar-benar harus dipertimbangkan oleh masyarakat, lantaran berpotensi akan menjadi beban dan berujung pada gagal bayar. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi yang memuat prasyarat minimal penghasilan dan usia dalam mengajukan pinjaman tersebut.

”Ada korelasi juga dengan pelemahan daya beli, karena masyarakat yang kesulitan ekonomi menjadi sasaran paling mudah untuk mendapatkan pinjaman atau berbelanja nyicil karena tidak mungkin dia pinjam ke bank, yang mengharuskan agunan,” ujar Heri saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, pertumbuhan pembiayaan BNPL dan pinjaman daring terjadi seiring dengan meningkatnya transaksi digital dan gaya hidup generasi muda yang akrab dengan berbagai platform digital.

Sekalipun masih diiringi dengan terjaganya rasio gagal bayar, minat masyarakat atau permintaan pembiayaan cenderung akan terus meningkat, sehingga tetap perlu diwaspadai. Peningkatan tersebut diperkirakan akan terjadi menjelang momentum Hari Raya Lebaran.

”Berkaca dari data tahun lalu dan melihat kondisi saat ini, diperkirakan untuk Lebaran tahun ini pembiayaan oleh BNPL dan pinjaman daring juga akan meningkat. Tentu saja kita harapkan akan lebih terkendali, agar tidak menimbulkan non-performing financing (gagal bayar) ke depannya,” kata Agusman dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Februari 2025 secara daring, Selasa (4/3/2025).

Senada, Perencana Keuangan Ahmad Ghazali berpendapat, kebutuhan masyarakat saat bulan puasa hingga Lebaran nanti memang akan terasa lebih besar dibanding hari-hari biasanya. Namun, bukan berarti kebutuhan tersebut dipenuhi dengan berutang semata.

Alih-alih mengandalkan pinjaman, kebutuhan tersebut sebaiknya dipenuhi dengan menggunakan penghasilan rutin. Bila terpaksa berutang saat penghasilan tidak bertambah, siap-siap beban finansial akan menghadang pada bulan-bulan berikutnya, karena porsi pengeluaran akan terpangkas oleh cicilan.

”Jadi, pikirkan ulang sebelum memutuskan untuk berutang. Lain cerita kalau berutang yang sudah jelas alokasi pembayarannya, entah karena THR (tunjangan hari raya) belum cair, tagihan piutang belum masuk, atau mungkin ada penghasilan tambahan bulan berikutnya,” kata Ahmad saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Perhatikan juga kepada siapa kita berutang. Pastikan sumbernya adalah lembaga resmi yang punya aturan main standar, tidak seenaknya sendiri. Perhatikan dan pertimbangkan risiko dalam berutang, baik itu risiko keuangan terkait bunga dan denda) maupun risiko nonkeuangan, seperti black list perbankan, nama baik, dan penagihan yang tidak nyaman.

Namun, belakangan, cicilan masyarakat justru meningkat. Hasil Survei Bank Indonesia menunjukkan, proporsi cicilan terhadap penghasilan (debt to income ratio) meningkat 11,1 persen, dari sebesar 10,5 persen pada Desember 2024 menjadi 11,1 persen pada Januari 2025. Bahkan, lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan Januari 2024 yang sebesar 9,74 persen.

Akibatnya, alokasi dana masyarakat untuk konsumsi dan ditabung pun turun. Ini tercermin dari rerata pendapatan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) yang turun, dari 74,1 persen per Desember 2024 menjadi 73,6 persen pada Januari 2025. Sementara itu, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) juga turun, dari 15,5 persen per Desember 2024 menjadi 15,3 persen pada Januari 2025.

Ahmad mengingatkan, masyarakat perlu berhitung terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berutang. Dalam hal ini, jumlah utang yang akan diambil harus cukup sesuai kebutuhan atau jangan sampai ”tanggung” atau ”sekalian”.

Lalu, hitung kembali kebutuhan untuk hari raya, agar tidak berlebihan ketika terpaksa berutang dan justru merusak suasana hari raya. Setelah itu, pertimbangkan kemampuan dalam membayar dengan memperhitungkan cicilan dan tenornya di awal.

”Perhatikan juga kepada siapa kita berutang. Pastikan sumbernya adalah lembaga resmi yang punya aturan main standar, tidak seenaknya sendiri. Perhatikan dan pertimbangkan risiko dalam berutang, baik itu risiko keuangan (terkait bunga dan denda) maupun risiko nonkeuangan, seperti black list perbankan, nama baik, dan penagihan yang tidak nyaman,” tutur Ahmad.

Sementara itu, Direktur Keuangan SeaBank Indonesia Lindawati Octaviani menyampaikan, dalam mengelola keuangan yang sehat, masyarakat dapat menerapkan aturan 50, 30, dan 20. Artinya, 50 persen dari penghasilan dialokasikan untuk kebutuhan, 30 persennya untuk keinginan, serta 20 persennya untuk tabungan atau investasi.

Selain itu, pastikan juga ketersediaan dana darurat minimal tiga bulan hingga enam bulan pengeluaran sebagai perlindungan dalam menghadapi kondisi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan. Kemudian, masyarakat juga perlu membuat dan mengevaluasi daftar sisa utang tahun lalu.

Pengelolaan utang yang baik dapat mencegah beban keuangan yang berlebihan sekaligus mengoptimalkan penggunaan dana berdasarkan jenis utang dan tingkat bunganya. Hal ini dimulai dengan mendata seluruh utang yang masih tersisa, lengkap dengan besaran bunga dan tanggal jatuh tempo.

”Prioritaskan pembayaran utang dengan bunga tertinggi. Hal tersebut dapat mengurangi beban bunga secara keseluruhan dan mempercepat proses pelunasan. Bayar lebih dari jumlah minimum, dengan membayar lebih kita dapat mengurangi pokok utang lebih cepat sehingga mengurangi beban bunga yang mesti dibayar,” katanya dalam siaran pers pada 21 Januari 2025 lalu.

Tidak ketinggalan disiplin pengelolaan keuangan juga harus dilakukan, seperti rutin mencatat setiap pengeluaran, mengurangi pengeluaran yang tidak dibutuhkan, dan evaluasi keuangan secara berkala. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi keuangan untuk memantau pengeluaran dan melihat sejauh mana pencapaian target yang telah dibuat.