Kamboja-Thailand Tak Berhenti Ribut Soal Perbatasan

BANGKOK, SENIN — Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk meredakan ketegangan di perbatasan. Namun, penyelesaian konflik terkendala usulan mekanisme. Thailand ingin perundingan bilateral, sedangkan Kamboja mau membawa sengketa ke Mahkamah Internasional.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Senin (9/6/2025), mengatakan akan mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas sengketa perbatasan tersebut. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kamboja menyampaikan hal itu ke Kemenlu Thailand pekan lalu.

”Mengingat kompleksitas, sifat historis, dan sensitivitas sengketa ini, semakin jelas bahwa dialog bilateral saja mungkin tidak lagi cukup untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan langgeng,” kata Menlu Kamboja Prak Sokhonn.

Sejak 2008, konflik meletus secara sporadis di perbatasan Thailand-Kamboja. Kedua negara kembali terlibat pertempuran singkat di daerah Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu, pada 28 Mei 2025. Satu tentara Kamboja tewas.

Thailand dan Kamboja berdiskusi tentang situasi terkini, Minggu (8/6/2025). Kedua negara setuju mengembalikan pasukan ke posisi sesuai kesepakatan tahun 2024. 

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan, pembicaraan telah mencapai kesimpulan yang positif. ”Kedua belah pihak telah sepakat untuk bersama-sama menyesuaikan pasukan militer di titik-titik konflik untuk mengurangi suasana konfrontasi,” tulis Shinawatra di X.

Paetongtarn melanjutkan, Thailand dan Kamboja akan memanfaatkan mekanisme bilateral yang tersedia demi menyelesaikan masalah. Kedua negara akan menggunakan Komite Batas Bersama (JBC) dalam pertemuan bertanggal 14 Juni 2025.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengonfirmasi kesepakatan kedua negara. Kamboja menyatakan, kedua pihak ingin meredakan ketegangan.

Presiden Senat yang juga mantan PM Kamboja, Hun Sen, mengatakan, penyesuaian kekuatan melalui saling pengertian ”penting untuk menghindari bentrokan kekerasan berskala besar”.

Pada 2013, ICJ telah memutuskan wilayah yang disengketakan itu milik Kamboja. Meski demikian, tetap saja Kamboja-Thailand berkonflik.

Sokhonn mengatakan, keputusan ICJ berdasarkan hukum internasional. Hal ini akan menawarkan resolusi yang adil, tidak memihak, dan tahan lama.

Pemerintah Thailand tidak mengakui yurisdiksi ICJ sejak 1960. Kepada kantor berita Thailand (TNA), Wakil PM sekaligus Menteri Pertahanan Thailand Phumtham Wechayachai menegaskan ulang komitmen negara lewat jalur JBC. Menurut dia, JBC hanya akan fokus pada titik-titik perbatasan yang masih menjadi sengketa dan insiden penembakan baru-baru ini.

Thailand dan Kamboja berbagi perbatasan sepanjang 817 kilometer. Selama satu abad lebih, dua negara tetangga ini memperebutkan kedaulatan di titik-titik yang belum punya batas jelas. Perbatasan Kamboja dipetakan oleh Perancis pada 1907 ketika Kamboja masih menjadi koloninya.

Sejak 2008, ketegangan di antara kedua negara meningkat ketika terjadi saling klaim atas Kuil Preah Vihear yang diakui UNESCO sebagai Daftar Warisan Dunia. Pada 1962, Mahkamah Internasional sudah memutuskan kuil itu milik Kamboja.

Konflik terus terjadi secara sporadis. Sedikitnya 28 orang meninggal selama beberapa tahun terakhir.

Menyusul gejolak terbaru, Thailand memangkas jam operasional di 10 titik penyeberangan dengan alasan keamanan. Thailand mengoperasikan 17 penyeberangan perbatasan resmi dengan Kamboja yang mencakup tujuh provinsi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, menyebutkan, pos pemeriksaan, termasuk yang tersibuk di Provinsi Sa Kaeo, mengurangi separuh jam operasional pada Minggu. Jam operasional dari awalnya pukul 06.00-22.00 menjadi pukul 08.00-16.00 waktu setempat.

Sementara Thailand dan Kamboja sebelumnya memiliki hubungan yang hangat berkat persahabatan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dengan mantan PM Kamboja Hun Sen. Anak-anak mereka sekarang menjadi PM di negara masing-masing. Konflik perbatasan ini menimbulkan pertanyaan tentang relasi mereka. (AFP/Reuters)