Kanal Penyaluran Beras SPHP di Jatim Diperluas Melalui Polsek dan Koramil

SIDOARJO, KOMPAS — Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP dinilai belum optimal. Oleh karena itu, di Jawa Timur, selain melalui gerakan pangan murah atau GPK, kanal penyaluran beras SPHP diperluas dengan bantuan kepolisian sektor dan komando rayon militer.

Kanal-kanal penyaluran beras SPHP itu dinilai masih perlu diperluas lagi. Salah satu alasannya agar tidak tersentralisasi hanya di tempat tertentu. Semakin banyak kanal akan memudahkan akses masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Penyaluran beras SPHP melalui kepolisian antara lain dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Sidoarjo Inspektur Satu Tri Novi Handono mengatakan, untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pangan pokok, pihaknya telah bekerja sama dengan Perum Bulog lewat program Gerakan Pangan Murah (GPK).

”Kegiatan gerakan pangan murah ini dilakukan serentak di 18 kepolisian sektor (polsek) di Sidoarjo sejak akhir pekan lalu hingga 17 Agustus 2025,” ujar Novi, Selasa (12/8/2025).

Polresta Sidoarjo menerima alokasi 50 ton beras SPHP yang kemudian didistribusikan ke masing-masing polsek. Setiap polsek menerima jatah 2-3 ton beras untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 60.000 per kemasan 5 kg.

Penjualan beras murah ini disambut antusias oleh masyarakat, seperti di Kecamatan Balongbendo dan Sidoarjo. Kepala Polsek Balongbendo Ajun Komisaris Sugeng Sulistyono mengatakan, pihaknya mendapatkan alokasi 3 ton beras atau 600 zak kemasan 5 kg.

”Sampai Senin (11/8/2025), beras SPHP yang terjual sudah mencapai 248 kemasan. Antusias masyarakat cukup tinggi,” ujar Sugeng.

Sugeng mengatakan, penjualan beras dilakukan mulai Sabtu (9/8/2025) di Kantor Polsek Balongbendo. Selain itu, pihaknya juga menggandeng Bhabinkamtibmas dari 20 desa di wilayahnya untuk mengumumkan penjualan beras murah kepada warga.

Setiap warga yang ingin membeli beras disyaratkan membawa kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu, agar pendistribusian beras bisa merata, setiap keluarga dibatasi maksimal 2 kemasan atau 10 kg beras.

Salah satu pembeli, Lailatul Isnaini, warga Desa Wonokarang, senang bisa membeli beras dengan harga Rp 60.000 atau Rp 12.000 per kg. Alasannya, harga beras itu jauh lebih murah dari beras kemasan di toko pengecer yang mencapai Rp 70.000-Rp 75.000 untuk kualitas medium.

Pembeli lain, Rosyid, warga Desa Suwaluh, juga menyambut antusias penjualan beras murah tersebut. Menurut dia, harga beras SPHP tersebut sangat terjangkau dengan daya beli warga, terutama yang penghasilannya masih di bawah upah minimum kabupaten/kota.

Di Polsek Sidoarjo, penjualan beras SPHP juga disambut positif. Kepala Polsek Sidoarjo Komisaris Hery Setyo Susanto mengatakan, polisi menggelar bazar beras murah di depan kantor polsek yang berada di pinggir jalan utama.

Lokasi bazar tersebut sangat strategis sehingga banyak pengguna jalan yang melintas tertarik membeli beras murah. Namun, persyaratan tetap berlaku, yakni menunjukkan KTP dan pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan.

Adapun penyaluran beras SPHP melalui TNI antara lain dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 Jember. Kepala Staf Kodim 0824 Jember Mayor Czi Slamet Wahyudi mengatakan, penyaluran beras SPHP dilakukan pada 4-9 Agustus 2025.

”Kodim 0824 Jember membantu menyalurkan 310 ton beras SPHP melalui 31 koramil. Setiap koramil mendapatkan alokasi 10 ton beras untuk disalurkan secara langsung kepada masyarakat,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, pihaknya hanya membantu Perum Bulog menyalurkan beras SPHP agar mudah diakses masyarakat dan tepat sasaran. Adapun mekanisme pembeliannya setiap orang dibatasi maksimal 2 kemasan atau 10 kg agar pendistribusiannya merata.

Sementara itu, harga yang ditawarkan mengacu pada harga eceran tertinggi, yakni Rp 12.000 per kg atau Rp 60.000 per kemasan 5 kg. Pendistribusian beras SPHP melalui koramil di wilayah Jember saat ini sudah selesai.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (11/8/2025), terungkap, penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog belum optimal sehingga harga beras lambat turun.

Oleh karena itu, Perum Bulog berupaya memperluas penyaluran beras SPHP. Bulog mewajibkan penyaluran 5 ton beras per hari dari setiap gudang Perum Bulog dan mendistribusikan beras SPHP melalui jaringan ritel moden. Selain itu, Bulog akan menjadikan pedagang pasar tradisional sebagai penyalur permanen beras SPHP.

Di Jatim, berdasarkan data pada sistem informasi kebutuhan pokok (siskaperbapo) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, harga rata-rata beras kualitas medium Rp 12.969 per kg, melampui HET. Harga beras medium terendah di Bangkalan Rp 11.500 per kg, sedangkan harga tertinggi di Sidoarjo dan Lamongan masing-masing Rp 14.000 per kg.

Di Kabupaten Jember, misalnya, harga beras medium Rp 13.050 per kg atau Rp 65.250 per kemasan 5 kg. Harga beras di pedagang pengecer bisa lebih tinggi lagi, yakni di kisaran Rp 13.500 per kg. Harga beras yang tinggi itu melemahkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah.

Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jumantoro menyambut positif upaya pemerintah memperluas kanal penyaluran beras SPHP untuk mempercepat penurunan harga beras di pasaran. Namun, pihaknya menilai upaya yang dilakukan tersebut belum optimal.

”Kanal penyaluran beras SPHP masih perlu diperbanyak lagi agar daya jangkaunya lebih lebih luas dan merata,” ucap Jumantoro.

Menurut dia, penyaluran beras SPHP setidaknya sampai ke tingkat desa tidak hanya di tingkat kecamatan. Alasannya, wilayah kecamatan cukup luas, yakni memiliki 10-20 desa. Selain itu, idealnya ada gerai beras SPHP di tingkat desa yang mudah diakses warga.

Terkait rencana pemerintah menyalurkan beras SPHP melalui Koperasi Desa Merah Putih, menurut Jumantoro, hal itu belum bisa berjalan optimal saat ini. Sebab, masih banyak koperasi yang belum beroperasi meski lembaganya sudah terbentuk dan hukumnya sudah ada.