Karhutla Masih Jadi Ancaman, 184 Titik Panas Terdeteksi

JAKARTA, KOMPAS — Sampai 9 Mei 2025, sebanyak 184 titik panas yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terdeteksi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat upaya pengendalian untuk mencegah kebakaran semakin membesar.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, jumlah titik panas (hotspot) tersebut menurun sekitar 61 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Namun, karhutla masih menjadi ancaman besar, terutama di beberapa wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

”Angka hotspot ini adalah indikator nyata dari meningkatnya kerawanan kebakaran. Meskipun ada penurunan, kita tidak boleh lengah. Kami harus lebih proaktif, memperkuat sistem peringatan dini, dan merespons lebih cepat setiap tanda-tanda bahaya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Senin (12/5/2025).

Hanif menyoroti sejumlah faktor yang menyebabkan kebakaran lahan agar bisa dikendalikan. Beberapa di antaranya ialah penyiapan lahan untuk pertanian, kebakaran di lahan konflik, dan kebakaran yang terjadi di area gambut selama musim kering.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi faktor utama peningkatan kerawanan kebakaran. Salah satu faktor utama tersebut ialah perubahan iklim dan pola cuaca yang semakin ekstrem, termasuk musim kemarau yang panjang.

Saat rapat koordinasi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Riau, Sabtu (10/5), Hanif menekankan bahwa masalah kebakaran lahan tidak hanya tantangan bagi lingkungan, tetapi juga ancaman serius untuk ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintah.

Angka ’hotspot’ ini adalah indikator nyata dari meningkatnya kerawanan kebakaran. Meskipun ada penurunan, kita tidak boleh lengah.

Oleh karena itu, semua pihak terus diingatkan soal pentingnya kesiapsiagaan dini dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan gambut dan perkebunan. Pemerintah daerah dan korporasi juga perlu mengendalikan kebakaran sebelum api mulai menyebar.

Di sisi lain, Gapki dan seluruh perusahaan anggotanya juga diminta senantiasa berperan aktif dalam pengendalian kebakaran lahan. Setiap perusahaan perlu menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran dan patroli secara rutin di area konsesi masing-masing.

Selain itu, perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan peralatan pemadaman dan sumber daya lainnya akan dijatuhi sanksi. Bahkan, sanksi berupa pidana ataupun perdata bisa diberikan kepada perusahaan sawit yang terbukti lalai menjaga area konsesinya hingga menimbulkan karhutla dengan luasan yang besar.

Sebelumnya, Hanif menyebut bahwa pemerintah akan menuntut perusahaan yang lalai hingga menyebabkan karhutla. Sampai hari ini, terdapat tuntuan karhutla dengan nilai sekitar Rp 19 triliun yang sedang dikejar dan didalami.

Salah satu upaya mengendalikan karhutla juga dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah prioritas, yakni Riau, hingga 12 Mei 2025. Operasi ini sebelumnya berlangsung pada 1-7 Mei 2025.

Wilayah target OMC difokuskan pada pesisir timur bagian utara dan selatan Riau yang merupakan area dengan sejarah kebakaran tinggi. Tujuannya adalah mengisi kembali kubah air dalam tanah gambut agar tidak mudah mengering dan terbakar saat musim kemarau berlangsung.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, BNPB menyediakan armada helikopter untuk water bombing dan operasi cuaca, sementara Badan Meteologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bertugas menyuplai data berbasis satelit. TNI juga dilibatkan untuk mengelola keamanan wilayah strategis.

Dalam tahap pertama operasi modifikasi cuaca, satu pesawat Caravan PK-DPI digunakan untuk rekayasa cuaca guna membasahi lahan gambut. Total penerbangan mencapai 15 jam 12 menit dengan 5,6 ton natrium klorida (NaCl) digunakan sebagai bahan semai.

Berdasarkan sistem peringatan dini BMKG, musim kemarau di Indonesia, termasuk Riau, telah dimulai sejak April dan diprediksi mencapai puncaknya antara Juni hingga Agustus 2025. Khusus wilayah Riau mengalami dua kali musim kemarau dalam setahun, yakni Februari–Maret dan Mei–September, sehingga berisiko menghadapi karhutla dengan frekuensi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain.