Pengamat menilai, langkah Kazakhstan menunjukkan perjanjian itu bisa meluas ke negara lain, termasuk Indonesia.
07 Nov 2025 15:00 WIB · Internasional
AP PHOTO/KREMLIN POOL/SPUTNIK/VLADIMIR S
WASHINGTON, JUMAT — Kazakhstan akan bergabung dengan Abraham Accords atau Perjanjian Abraham. Keputusan simbolis ini bertujuan untuk memperkuat misi Amerika Serikat di Timur Tengah. AS juga sedang mengincar Arab Saudi untuk bergabung dalam perjanjian ini.
Pengumuman itu muncul saat Presiden AS Donald Trump menjamu Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan para pemimpin Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kirgistan di Gedung Putih, Washington DC, Kamis (6/11/2025), waktu setempat. Kazakhstan akan menjadi negara Asia Tengah pertama yang menandatangani perjanjian itu.
”Persoalan ini berada dalam tahap akhir negosiasi. Aksesi Perjanjian Abraham merupakan kelanjutan yang wajar dan logis dari arah kebijakan luar negeri Kazakhstan, yang berdasarkan pada dialog, saling menghormati, dan stabilitas regional,” demikian pernyataan Pemerintah Kazakhstan.
Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel. Sesungguhnya, Kazakhstan telah menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel sejak tahun 1992, tak lama setelah Uni Soviet runtuh.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/11/07/8d3b3227-5160-4ae8-bd4b-5b3e02e6149f_jpg.jpg)
Bergabungnya Kazakhstan ke Perjanjian Abraham merupakan cara kreatif untuk memberikan kemenangan politik pada Trump. Astana tidak perlu melakukan konsesi apa pun. Lokasi Kazakhstan juga jauh dari Israel.
Sebelum terbang ke Gedung Putih, Tokayev menggambarkan pentingnya penandatanganan perjanjian tersebut, terutama dari segi ekonomi. ”Kami selalu memiliki hubungan baik dengan Israel dan negara-negara Timur Tengah. Ini merupakan kelanjutan logis dari kebijakan kami, kebijakan saya,” ujarnya, menurut The New York Times.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kazakhstan pada tahun 2016. Kedua negara memiliki beberapa perjanjian bilateral.
Kazakhstan menjadi negara terbaru yang bergabung sejak Perjanjian Abraham muncul tahun 2020. Saat itu, negara-negara yang pertama menandatangani adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.
Daniel B Shapiro, peneliti di Scowcroft Middle East Security Initiative, berpendapat, keputusan Kazakhstan bukan terobosan besar, tetapi memiliki nilai simbolis. Astana tampaknya hanya ingin menyenangkan Trump.
Namun, ada nilai simbolis yang sederhana dalam langkah tersebut. Sebuah momentum tercipta untuk menuju pembangunan komunitas negara-negara di Timur Tengah dan sekitar demi kepentingan bersama.
”Keberhasilan atau kegagalannya akan diukur dari proyek-proyek kerja sama praktis yang muncul di bidang perdagangan, pertahanan, kesehatan, energi, pendidikan, teknologi, dan pariwisata yang membawa manfaat integrasi regional bagi warga negara-negara peserta,” kata Shapiro di laman Atlantic Council.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/11/07/66b10693-ffdf-4102-9d13-e4279225c3d1_jpg.jpg)
Sarah Zaaimi, peneliti senior di Program Timur Tengah Atlantic Council, menambahkan, bergabungnya Kazakhstan menjadi bukti Perjanjian Abraham melampaui kemitraan Arab-Israel. Perjanjian ini berpotensi meluas ke negara-negara mayoritas Muslim lain yang berpengaruh secara geostrategis dan ekonomi di Asia, Afrika, dan Eurasia.
”Sebagaimana kita saksikan konferensi Perdamaian Gaza Sharm El-Sheikh di Mesir pada 13 Oktober 2025, negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Indonesia dan Pakistan, memiliki peran yang lebih besar dalam menstabilkan kawasan dan membangun blok Pan-Abraham yang lebih luas dan lebih kuat,” kata Zaaimi.
Selain Kazakhstan, Azerbaijan dan Uzbekistan juga telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham. Negara-negara Asia Tengah ini belakangan semakin menjauh dari poros Rusia dan Iran serta semakin dekat dengan AS, Israel, dan sekutu-sekutu mereka.
Bergabungnya Kazakhstan dan Azerbaijan turut menguntungkan AS dan Israel. ”Astana dan Baku memiliki cadangan gas dan uranium serta lokasi yang berbatasan langsung dengan Laut Kaspia sehingga memberi keunggulan strategis atas Rusia dan Iran yang memiliki kawasan strategis dengan pengaruh eksklusif mereka,” ucap Zaaimi.
Sementara itu, Trump sedang mati-matian memperkuat kesepakatan perdamaian antara Hamas-Israel di Gaza yang rapuh. Dia berusaha mendulang dukungan sebanyak mungkin untuk inisiatif damai yang lebih luas, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan, dirinya, Tokayev, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan ”panggilan telepon yang luar biasa”. Kazakhstan menjadi negara pertama yang bergabung dalam Perjanjian Abraham selama periode kedua ia menjabat.
”Ini adalah langkah maju yang besar dalam membangun jembatan di seluruh dunia. Saat ini, semakin banyak negara yang berbaris untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran melalui Perjanjian Abraham. Masih banyak lagi negara yang mencoba bergabung,” ujar Trump.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/05/15/1c91a20c-dde5-4be0-9c97-eb8cb312367b_jpg.jpg)
Arab Saudi adalah negara incaran AS untuk bergabung dalam Perjanjian Abraham. Jika bergabung, sejarah baru akan tercatat karena kerajaan itu merupakan rumah bagi dua situs suci bagi umat Islam. Namun, Riyah urung setelah perang Hamas-Israel meletus pada 2023. Riyadh berkomitmen tidak akan menormalisasi hubungan tanpa negara Palestina yang merdeka, sebuah prospek yang ditentang Netanyahu.
Pada Rabu (5/11/2025) lalu, Trump saat berada di Forum Bisnis Amerika di Miami turut menyampaikan, dirinya berharap agar Arab Saudi segera bergabung dalam perjanjian itu. Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Putri Reema binti Bandar Al Saud, hadir dalam acara itu. Namun, Trump lalu menyatakan hanya bercanda.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman diproyeksikan akan mengunjungi Gedung Putih pada 18 November 2025. Agenda kunjungan kenegaraan ini akan mencakup penandatanganan pakta pertahanan bersama Arab Saudi-AS.
Pengamat Kerajaan Arab Saudi, Ali Shihabi, mengatakan, menjalin hubungan resmi antara Arab Saudi-Israel hampir mustahil tercapai pada tahun ini. Kecuali, jika terjadi perubahan ajaib di Israel.
”Kesepakatan Saudi-Israel adalah satu-satunya daya tawar serius yang tersisa bagi negara Arab untuk digunakan demi kepentingan Palestina. Kerajaan ingin menggunakan kartu itu untuk mencoba menyelesaikan masalah ini untuk sekali dan selamanya demi stabilitas regional,” tutur Shihabi.
(AP/AFP/Reuters)
Penulis:
Elsa Emiria LebaEditor:
Nur HidayatiPenyelaras Bahasa:
Galih Rudanto