Keadaan Darurat Militer Dicabut, Presiden Korsel Didesak Mundur

SEOUL, RABU — Enam jam setelah memberlakukan keadaan darurat militer, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut status itu, Rabu (4/12/2024) pukul 04.30 waktu setempat. Yoon harus tunduk pada keputusan parlemen yang sepakat menolak pemerintahan militer dan membatalkan keadaan darurat militer itu. Keadaan darurat militer ini dinilai ilegal dan inkonstitusional.

Kini Yoon menghadapi tuntutan pemakzulan karena memberlakukan darurat militer, Selasa (3/12/2024) malam, setelah frustrasi dengan oposisi. Ketika memberlakukan keadaan darurat militer itu, Yoon bersumpah akan melenyapkan pasukan ”antinegara” di parlemen dan yang ia tuding berpihak kepada Korea Utara.

Saat mengumumkan rencana mencabut keadaan darurat militer, Yoon terus mengkritik upaya parlemen untuk memakzulkan pejabat utama pemerintahan dan jaksa senior. Dia menuding para anggota parlemen telah terlibat dalam manipulasi legislatif dan anggaran yang tidak bermoral yang melumpuhkan fungsi negara.

”Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut status darurat. Kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer. Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat Kabinet,” kata Yoon.

Setelah keadaan darurat militer dicabut, polisi dan tentara meninggalkan halaman parlemen. Sebelumnya, mereka mengepung parlemen hingga suasana di dalam dan sekitar parlemen tegang. Parlemen bertindak cepat setelah darurat militer diberlakukan.

Sekitar 190 anggota parlemen berhasil masuk ke gedung parlemen pada Rabu dini hari lalu dengan suara bulat memberikan suara mendukung mosi untuk memblokir deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya.

Ketua Majelis Nasional Korsel Woo Won-shik menyatakan status keadaan darurat militer itu tidak sah. Ia menegaskan, anggota parlemen akan melindungi demokrasi bersama rakyat. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan parlemen dan menuntut Yoon mundur atau dimakzulkan.

Partai oposisi juga menuntut Yoon mundur karena telah melakukan pemberontakan dengan memberlakukan keadaan darurat militer. ”Bahkan, jika darurat militer dicabut, dia (Yoon) tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan. Jelas terlihat bahwa Presiden Yoon tidak dapat lagi menjalankan negara secara normal. Dia harus mengundurkan diri,” kata anggota senior DPR dari Partai Demokrat, Park Chan-dae.

Langkah mengejutkan Yoon itu mengingatkan akan era pemimpin otoriter yang belum pernah terjadi di Korsel sejak tahun 1980-an. Keadaan darurat militer yang terakhir pernah diberlakukan pada Oktober 1979, menyusul pembunuhan mantan diktator militer Park Chung-hee.

Sejak Korsel menjadi republik pada tahun 1948, keadaan darurat militer sering diberlakukan. Pada 1980, sekelompok perwira militer yang dipimpin Chun Doo-hwan memaksa Presiden Choi Kyu-hah saat itu untuk mengumumkan darurat militer guna menghancurkan seruan oposisi, buruh, dan mahasiswa untuk pemulihan pemerintahan yang demokratis.

Yoon menetapkan darurat militer setelah oposisi utama, Partai Demokratik, dalam sidang parlemen menolak pengesahan anggaran negara. Oposisi juga mengusulkan pemakzulan jaksa agung dan kepala BPK Korsel.

Tindakan Yoon kali ini dikecam, baik oleh oposisi maupun partai konservatif pimpinan Yoon. Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat Liberal yang memegang mayoritas di parlemen yang beranggotakan 300 orang, mengatakan, para anggota parlemen partai tersebut akan tetap berada di aula utama parlemen hingga Yoon secara resmi mencabut perintahnya. Woo memuji bagaimana pasukan dengan cepat meninggalkan parlemen setelah pemungutan suara.

Berdasarkan konstitusi Korsel, presiden dapat mengumumkan darurat militer selama ”masa perang, situasi seperti perang, atau keadaan darurat nasional sejenis lainnya” yang mengharuskan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dan ketertiban.

Ketika darurat militer diberlakukan, ”tindakan khusus” dapat digunakan untuk membatasi kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan hak-hak lainnya, serta kekuasaan pengadilan.

Siapa pun yang melanggar dekrit tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah. Konstitusi juga menyatakan bahwa presiden harus patuh ketika Majelis Nasional menuntut pencabutan darurat militer dengan suara mayoritas.

Segera setelah keadaan darurat militer diberlakukan, KBRI Seoul mengeluarkan imbauan bagi WNI yang berada di Korsel, khususnya Seoul dan sekitarnya. WNI dimohon untuk tenang, waspada, dan memantau perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

WNI juga dimohon untuk tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa, serta daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa dan/atau unjuk rasa.

Khusus untuk kota Seoul, dimohon sebisa mungkin untuk menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor kepresidenan di Yongsan, dan lokasi strategis lainnya. WNI juga dimohon untuk tidak mendekati atau menonton atau berpartisipasi dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak mana pun meski dilakukan secara damai dan tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan.

Selain mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi aparat keamanan setempat, WNI juga diimbau senantiasa membawa kartu identitas/tanda pengenal.

Kedutaan Besar China di Seoul juga memperingatkan warganya di Korsel untuk berhati-hati setelah pemberlakuan keadaan darurat militer. Mereka mengimbau warganya untuk tenang dan waspada terhadap keselamatan, membatasi perjalanan yang tidak perlu, dan berhati-hati saat menyampaikan pendapat politik.

Kedubes AS di Seoul juga mengeluarkan imbauan serupa.

Saat mengumumkan keadaan darurat militer, Yoon sesumbar akan membangun kembali dan melindungi negara agar tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran. Dia akan memberantas pasukan pro-Korut dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.

Dia lalu meminta rakyat untuk percaya kepadanya dan menoleransi situasi yang tidak nyaman. Tingkat dukungan Yoon anjlok dalam beberapa bulan terakhir. Jajak pendapat Gallup minggu lalu menyebutkan tingkat dukungan terhadap Yoon turun menjadi 19 persen karena banyak yang tidak puas dengan caranya menangani masalah ekonomi.

Dia telah berjuang untuk mendorong agendanya melawan parlemen yang dikendalikan oposisi sejak menjabat pada tahun 2022. Karena oposisi yang menjadi mayoritas, partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, sering buntu saat merancang anggaran tahun depan dengan oposisi liberal.

Anggota parlemen oposisi pada pekan lalu menyetujui rencana anggaran yang dikurangi secara signifikan melalui komite parlemen. Oposisi telah memangkas sekitar 4,1 triliun won atau 2,8 miliar dollar AS dari rencana anggaran 677 triliun won yang diusulkan Yoon, memotong dana cadangan pemerintah dan anggaran kegiatan untuk kantor Yoon, kejaksaan, polisi, dan badan audit negara.

Oposisi juga berusaha untuk memakzulkan tiga jaksa penuntut utama, termasuk kepala kantor kejaksaan pusat Seoul. Yoon selama ini dikenal bersikap tegas terhadap Korut karena ambisi nuklirnya.

Dia berbeda dari kebijakan pendahulunya, Moon Jae-in, yang liberal dan ingin memperbaiki hubungan antar-Korea. Yoon juga menolak seruan untuk investigasi independen atas skandal yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, dan pejabat tingginya.

Ketua Korea di Center for Strategic and International Studies Sydney Seiler menilai langkah yang diambil Yoon itu merupakan cara Yoon mengekspresikan rasa frustrasinya dengan parlemen yang dikendalikan oposisi.

Natalia Slavney, analis riset di situs web 38 North milik Stimson Center yang berfokus pada urusan Korea, mengatakan bahwa penerapan darurat militer oleh Yoon adalah ”kemunduran serius demokrasi” Korsel sejak Yoon menjabat sebagai presiden.

”Korsel punya sejarah pluralisme politik yang kuat dan sudah biasa dengan protes massa dan pemakzulan yang cepat. Contohnya, mantan Presiden Park Geun-hye, perempuan presiden pertama Korsel, yang digulingkan dan dipenjara karena penyuapan dan kejahatan lain pada 2017,” kata Slavney. (REUTERS/AFP/AP)