Solidaritas untuk Keadilan Iklim ala Keanu Reeves

Keanu Reeves duduk tenang di dalam kereta komuter di New York. Aktor ternama itu kemudian berdiri dan memberikan tempat ke penumpang lain. Sampai sekarang, rekaman yang beredar di berbagai media sosial sejak beberapa bulan lalu itu terus memanen banyak komentar maupun tanda jempol dari warganet. Ia tidak sedang berakting.

Reeves tidak sekali itu saja terekam bepergian layaknya urbanis kebanyakan dengan menumpang angkutan umum di kota yang disebut ibu dari kota-kota dunia tersebut. Ia sering didapati berpakaian minus glamor, memakan roti lapis dari kedai di pinggir jalan, bersantap bersama tunawisma di jalanan, tanpa pengawalan, tanpa eksklusivitas. Orang-orang memujinya sebagai si kaya yang tetap membumi.

Apa yang ditampilkan Reeves terasa menghangatkan di tengah dunia yang kian mengkota dan tak disangkal makin tersekat dalam kelas-kelas, termasuk dalam soal mobilitas dan akses terhadap ruang kota.

Saat kamera publik atau media massa menangkap kesederhanaan Reeves, sebagian elite di kota dunia terekam berpesta di gedung pencakar langit, di kapal-kapal pesiar mewah, diantar mobil-mobil mewah yang menghabiskan energi berlipat dari kendaraan biasa, apalagi moda angkutan umum. Tak jarang pemberitaan mengedarkan informasi tentang miliuner A, artis B, pejabat C, menumpang helikopter bahkan pesawat jet pribadi untuk urusan kerja sampai wisata atau sekadar pulang kampung.

Banyak pula di antara mereka memamerkan aneka makanan minuman secara berlebihan. Benarkah semua habis dikonsumsi atau justru menambah sampah sisa makanan di saat banyak orang lain sulit mengakses pangan sehat? Belum lagi tren fast fashion yang sengaja ataupun tidak diembuskan oleh orang-orang di puncak piramida kelas sosial itu.

Kaum berpunya memiliki kemudahan akses dalam menguasai lahan luas untuk hunian, usaha, hiburan, hingga investasi. Kini, mereka tak sungkan pula mempertontonkan segala sisi kemewahan kehidupannya untuk dimonetisasi di banyak platform media sosialnya.

Semua itu mungkin terasa normal saja bagi mereka yang terbiasa dengan privilese. Namun, di baliknya, energi dikuras, emisi dipompa, dan ruang kota tanpa dinyana terasa menyempit bagi banyak orang lainnya.

Artikel di Nature yang terbit pada 15 Mei 2025 menyebutkan bahwa konsumsi dan investasi dari 10 persen orang terkaya di dunia berkontribusi secara tidak proporsional terhadap emisi yang memicu gelombang panas dan kekeringan.

Sebelumnya, fakta yang sama diungkap dari jurnal di Nature berjudul ”High-income groups disproportionately contribute to climate extremes worldwide” . Para peneliti menghubungkan ketimpangan emisi selama periode 1990–2020 dengan kejadian iklim ekstrem regional menggunakan kerangka kerja berbasis emulator.

Selama tiga dekade, emisi karbon paling banyak berasal dari kelompok 10 persen orang terkaya dunia. Jejak karbon mereka 6 hingga 20 kali lipat lebih besar dibanding rata-rata global per orang. Dua pertiga dari pemanasan global saat ini dapat ditelusuri akarnya ke kelompok ini.

Para peneliti menyatakan, emisi dari aktivitas kaum superkaya menyebabkan suhu naik, memicu gelombang panas ekstrem, dan kekeringan berkepanjangan, termasuk di hutan tropis paru-paru bumi, Amazon. Di Amerika Serikat dan China, gaya hidup para elite masyarakat memperparah bencana iklim di wilayah dengan perlindungan paling lemah. Dari temuan tersebut, dibuktikan bahwa krisis iklim terkait erat dengan keadilan sosial.

Untuk itu, jika serius berjuang mengatasi perubahan iklim global dan dampak buruknya, kaum berpunya ”pemilik dunia” harus pula mau mengubah perilakunya. Tentu harus didukung kebijakan pemerintah dan dunia yang minim emisi.

Namun, itu tidak akan mudah. Dalam jurnal ”I can't compromise the quality of my life I'm sorry”, dijelaskan tentang hasil riset terhadap kaum kaya di Inggris. Orang-orang dengan kekayaan luar biasa memiliki kemauan sangat rendah untuk mengubah perilakunya. Temuan itu dapat mewakili sikap atau pendapat kelas elite lain di banyak negara.

Sebagai pihak yang memegang dan mengendalikan sebagian besar uang di dunia, mereka leluasa untuk membeli rasa aman. Mereka bisa membeli air bersih dari pegunungan mana saja sampai membangun bunker darurat. Mereka juga merasa telah membayar pajak besar. Belum lagi berbagai kegiatan amal yang mereka ikuti atau inisiasi.

Kelompok paling elite itu identik dengan kaum urban karena di kota lah pusat kegiatan mereka bergulir. Di kota pula kelas menengah yang berlabel cukup berpunya lebih banyak berada. Tindak-tanduk kelas menengah ini terpengaruh, bahkan cenderung mengikuti kaum terkaya.

Kondisi tersebut mengkhawatirkan. Hal ini terkait dengan Policy Research Working Paper terbitan Bank Dunia pada 2020, yang menjelaskan bahwa jika tidak ada tindakan nyata, diperkirakan lebih dari 100 juta orang bisa terdorong ke jurang kemiskinan akibat dampak iklim sebelum 2030.

Pembangunan yang cepat dan inklusif sangat penting untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Setiap wilayah memiliki kerentanan dan prioritas aksi yang berbeda, tergantung pada faktor dan ketidakpastian lokal. Ketahanan jangka panjang masyarakat terhadap guncangan, seperti perubahan iklim menentukan apakah jebakan kemiskinan dapat dicegah atau tidak.

Kota dapat menjadi motor memperkuat ketahanan jangka panjang publik menghadapi perubahan iklim asalkan mampu mewujudkan pembangungan kawasan berkelanjutan. Kuncinya, melibatkan seluruh penghuni dari berbagai kelas untuk mengubah perilaku menjadi lebih berwawasan lingkungan.

Gagasan tentang kota sebagai milik bersama diangkat oleh Sheila Foster dan Christian Iaione dalam konsep urban commons dan Co-Cities. Kota adalah ruang hidup yang harus dikelola bersama oleh warganya—dari air, udara, taman, jalan, hingga infrastruktur digital—sebagai bagian dari milik bersama yang dilindungi dan dipakai dengan tanggung jawab kolektif.

Pendekatan ini berbeda dari logika privat yang menganggap ruang kota bisa dijual kepada siapa saja yang mampu membeli. Jalan-jalan utama disesaki mobil pribadi, sementara trotoar lenyap atau sempit. Berlubang pula! Taman-taman kota kalah luas dibanding lapangan golf yang tertutup bagi publik. Proyek-proyek prestisius perkotaan kerap berpihak pada investor, bukan warga.

Konsep kota milik bersama mendorong pendekatan kolaboratif antara negara, komunitas, sektor swasta, dan warga dalam mengelola kota. Praktiknya bisa berupa ruang komunitas yang dikelola warga, taman kota hasil gotong royong, atau sistem distribusi air yang melibatkan partisipasi warga miskin kota.

Kota milik bersama dapat diperkuat dengan konsep Joan Martínez-Alier, yaitu environmentalism of the poor—perjuangan lingkungan yang muncul dari rakyat miskin dan komunitas lokal. Ekonom dan aktivis lingkungan asal Spanyol tersebut menegaskan perlu membangun kesadaran bahwa bagi kaum miskin, menjaga lingkungan bukan idealisme. Mereka bergantung langsung pada jaminan akses terhadap air bersih, udara sehat, dan akses ruang terbuka agar dapat hidup manusiawi bermartabat.

Sayangnya, perjuangan ini kerap diabaikan. Contohnya, kawasan pesisir yang menjadi sumber penghidupan nelayan direklamasi untuk apartemen mewah, kota baru, dan kawasan bisnis utama. Ketika lahan pertanian kota hingga ruang terbuka biru digantikan superblock atau dikepung mal, itu bukan sekadar konflik tata ruang. melainkan ketidakadilan ekologis. Orang miskin tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga hak ekologisnya. Fenomena lama yang tak juga mati.

Untuk itu, perlu ditegaskan lagi bahwa kesadaran tentang keadilan iklim harus dibangun di perkotaan dengan sasaran utama kalangan empunya akses, kuasa, dan gaya hidup dengan jejak karbon tertinggi. Krisis iklim tak mengenal batas sosial, tapi dampaknya sangat bias kelas.

Dalam konteks ini, menggunakan transportasi publik atau bermobilitas dalam satu kendaraan (carpool) bukan sekadar alternatif hemat, tapi pernyataan solidaritas. Mengurangi konsumsi energi bukan soal menekan tagihan listrik atau alokasi anggaran bahan bakar, tapi sebuah gerakan, keberpihakan, atau cara menghormati hak udara bersih bagi semua.

Kota adalah cermin dari nilai-nilai masyarakatnya. Jika kota terus dibangun hanya untuk mereka yang kaya dan segelintir orang superkaya, dengan logika eksklusivitas dan kapital, kota akan menjadi ruang yang tidak ramah bagi mayoritas warganya, rapuh di hadapan krisis iklim. Kelak kenyamanan kelas paling elite pun bakal tergerus.

Pembangunan kota yang berkeadilan iklim menuntut lebih dari sekadar perencanaan fisik. Ia butuh imajinasi sosial: bagaimana kota dapat menjadi tempat berbagi, bukan berebut; tempat hidup bersama, bukan sekadar bertahan.

Kita dan kota butuh lebih banyak ”Keanu Reeves” dalam kehidupan urban. Mereka yang paham bahwa kenyamanan pribadi tidak boleh dibayar dengan penderitaan kolektif. Karena pada akhirnya, krisis iklim dan krisis kota adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu krisis solidaritas. Dan, kita tidak bisa mengatasi salah satunya tanpa menjawab yang lainnya.