Kebangkitan Nasional di Tengah Gejolak Global

Di tengah arus zaman yang terus berubah, makna kebangkitan hari ini tak lagi semata-mata sejarah masa lalu, tetapi refleksi ke mana bangsa ini harus melangkah.

Setiap tanggal 20 Mei, kita mengenang berdirinya Budi Utomo, organisasi modern pertama yang menjadi penanda lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia.

Didirikan para pelajar Stovia seperti dr Wahidin Soedirohoesodo dan dr Soetomo, Budi Utomo bukan sekadar gerakan budaya, melainkan titik awal lahirnya perjuangan kolektif melawan penjajahan melalui pendidikan dan intelektualitas. Sejarawan MC Ricklefs (2008) mencatat bahwa inilah momen saat semangat perlawanan rakyat Indonesia mulai terorganisasi secara rasional dan strategis.

Empat dekade kemudian, Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional sebagai penegasan bahwa bangsa ini dibangun bukan hanya dengan darah dan senjata, melainkan juga dengan gagasan dan cita-cita.

Di tengah dinamika global yang kian menegangkan—terutama akibat konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China—Indonesia dihadapkan pada persimpangan. Perang tarif yang dimulai sejak 2018 masih berlangsung, dan kini memasuki fase baru pada 2025.

Meski konflik ini bersifat bilateral, dampaknya bersifat global, mengacaukan rantai pasok, menekan ekspor, dan menciptakan ketidakpastian investasi.

Namun, seperti ditegaskan dalam laporan Bank Dunia (2023), relokasi industri dari China ke Asia Tenggara membuka peluang strategis bagi Indonesia. Investasi besar dari Hyundai dan LG dalam sektor baterai kendaraan listrik di Karawang adalah contoh konkret.

Namun, kita harus berhati-hati. Ketergantungan semata pada investasi asing tanpa penguatan industri hulu dan penguasaan teknologi hanya akan menjerumuskan Indonesia dalam jebakan kelas menengah (CSIS, 2024).

Saat negara-negara saling menjauh akibat strategic decoupling, Indonesia harus berani mengambil posisi sebagai connector baru, penghubung di antara blok kekuatan besar yang terpecah, bukan sekadar pasar, melainkan pemain strategis dalam rantai nilai global (ADB, 2024).

Tantangan tak berhenti di geopolitik. Dana Moneter Internasional (IMF, 2024) memprediksi perlambatan pertumbuhan, dengan ekonomi global hanya tumbuh 2,7 persen pada 2025. Indonesia, meski masih mencatat pertumbuhan di kisaran 4,8–5,1 persen, tetap rentan terhadap guncangan eksternal, terutama karena masih bergantung pada ekspor komoditas mentah.

Sektor-sektor penting, seperti pariwisata, manufaktur, dan pertanian, menunjukkan performa yang timpang. Bali mungkin pulih dengan cepat, tetapi banyak daerah lain masih terseok. Produktivitas pertanian stagnan, dan industri tekstil terpukul oleh pesaing regional yang lebih efisien (BPS, 2024).

Di sinilah semangat kebangkitan nasional harus dimaknai ulang: bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan membangun daya tahan. Penguatan sektor UMKM, digitalisasi ekonomi lokal, dan ekosistem wirausaha harus menjadi prioritas. Seperti dikatakan Joseph Stiglitz (2023), pertumbuhan yang hanya menguntungkan segelintir elite justru akan memperbesar ketimpangan dan merusak kohesi sosial.

Meskipun BPS (2025) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,2 persen—terendah dalam sejarah—kita tak bisa berpesta. Sebab, di balik angka tersebut, UNDP (2024) mengungkap bahwa 40 persen penduduk masih sangat rentan jatuh miskin hanya karena guncangan harga pangan atau bencana alam.

Kebijakan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Ke- luarga Harapan (PKH), memang efektif sebagai penyangga, tetapi tak bisa diandalkan sebagai strategi jangka panjang. Program padat karya bisa mengurangi pengangguran sesaat, tetapi tanpa pelatihan dan peningkatan keterampilan, para pekerja akan kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.

Maka, saatnya kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial yang presisi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta membangun mobilitas sosial yang nyata—bukan ilusi statistik.

Era digital dan disrupsi teknologi menuntut Indonesia untuk bertransformasi dari bangsa konsumen menjadi bangsa inovator. Sayangnya, dalam Global Innovation Index 2024, Indonesia masih tertinggal di posisi ke-87, jauh di bawah negara tetangga, seperti Malaysia (33) dan Thailand (43) (WIPO, 2024).

Akar persoalannya jelas, anggaran penilitan dan pengembangan (R&D) masih minim—hanya 0,2 persen dari PDB, kolaborasi riset antara kampus dan industri lemah, serta sistem pendidikan belum sepenuhnya mendorong kreativitas serta daya cipta.

Padahal, Indonesia memiliki modal besar: populasi muda, biodiversitas tinggi, dan pasar digital yang tumbuh cepat. Tokopedia, Gojek, dan biofuel sawit adalah contoh bahwa inovasi bisa lahir dari tanah kita sendiri. Tapi untuk menjadikannya sistemik, dibutuhkan ekosistem yang mendukung: insentif fiskal, regulasi adaptif, dan pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Math), dan kewirausahaan.

Seperti diajarkan pendiri Budi Utomo, kebangkitan sejati dimulai dari penguatan kapasitas manusia.

Bangsa yang ingin bangkit harus mandiri, terutama di tiga sektor strategis: pangan, energi, dan pertahanan.

Indonesia masih mengimpor 11 juta ton gandum setiap tahun (FAO, 2024), sebuah ironi di negeri agraris. Diversifikasi pangan lokal, seperti sorgum, sagu, dan singkong, harus digenjot, bukan hanya sebagai cadangan, melainkan sebagai bagian dari kedaulatan.

Begitu pula di energi, target 23 persen energi terbarukan pada 2025 masih jauh dari kenyataan, dan baru tercapai 12,5 persen. Tanpa percepatan, transisi energi hanya akan menjadi slogan.

Di sektor pertahanan, ketergantungan pada alutsista impor masih di atas 75 persen (Kementerian Pertahanan, 2024). Sementara, ancaman masa kini tak hanya militer, tetapi juga siber, informasi, dan ekonomi. Maka, membangun industri pertahanan dalam negeri dan kemandirian teknologi adalah agenda yang tak bisa ditunda. Seperti dicatat Lemhannas RI (2024), ”Ketahanan nasional kini tak bisa hanya diukur dari jumlah senjata, tapi juga dari kedaulatan pangan, energi, dan teknologi.”

Hari ini, 120 tahun setelah Budi Utomo lahir, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan besar: turbulensi global, ancaman stagnasi, dan ketimpangan sosial. Namun, justru dari titik inilah kebangkitan baru bisa dimulai—bukan dengan retorika, melainkan langkah konkret.

Pahlawan hari ini bukan hanya mereka yang berperang di medan tempur, melainkan mereka yang membangun inovasi, menjaga integritas, dan menciptakan solusi. Untuk itu, tiga agenda prioritas perlu digulirkan. Pertama, transformasi pendidikan menuju literasi sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) serta semangat kewirausahaan.

Kedua, industrialisasi hijau, yang tak hanya bernilai tambah, tetapi juga berkelanjutan. Ketiga, diplomasi ekonomi yang lincah menjadikan Indonesia aktor strategis di antara kekuatan besar.

Seperti kata Bung Karno, ”Kita bangsa besar, bukan bangsa tempe.” Kini saatnya membuktikan bahwa kita juga bangsa inovator, pencipta nilai, dan pelopor perubahan.

Bambang D Suseno, Guru Besar Ilmu Manajemen, Universitas Bina Bangsa