Kebijakan Energi Diselaraskan dengan Program Presiden Prabowo

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Energi Nasional menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional belum ditetapkan karena masih menunggu penyelarasan dengan kebijakan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut rencana, kebijakan baru itu akan meliputi antara lain peningkatan implementasi biodiesel hingga pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebelumnya, Komisi VII DPR periode 2019-2024 telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) pada 5 September 2024. RPP tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Namun, kemudian dikembalikan lagi kepada Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Menteri Sekretaris Negara.

”Masih ada hal-hal yang harus dimasukkan terkait kebijakan kabinet pemerintahan baru. Kami akan sempurnakan (RPP KEN) dalam waktu yang tidak lama,” kata Ketua Harian Dewan Energi Nasional yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Bahlil menjanjikan KEN baru akan lebih bijak, terutama terkait dengan penggunaan energi fosil, termasuk batubara. Ia tak merincinya, tetapi menekankan bahwa penggunaan energi fosil akan dikurangi perlahan demi tercapainya emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang baru juga akan disinkronkan.

Salah satu program yang didorong oleh DEN dalam kebijakan energi ke depan ialah terkait implementasi campuran biodiesel 40 persen atau campuran 40 persen olahan minyak sawit dan 60 persen solar, mulai 1 Januari 2025. Pemerintah juga akan meningkatkannya lagi menjadi B50 kelak. Sebagai catatan, saat ini implementasi baru B35 yang dilakukan secara serentak se-Indonesia pada 1 Agustus 2023.

Energi lain yang didorong yaitu nuklir, yang dikategorikan sebagai energi baru. ”Kami di DEN sudah membicarakan ini. Kami targetkan pada tahun 2032 nuklir sudah jalan. Sebab, ini bisa menurunkan cost listrik, sekaligus menuju (era) energi baru terbarukan. Tahap awal tidak skala besar, berkisar 250-500 megawatt. Tahun 2025, kami mulai fokus membahas terkait aturan-aturan,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, kebijakan energi baru mendorong kedaulatan energi. ”Kami mencari solusi dan mengkaji agar sejalan dengan apa yang menjadi arahan Presiden, termasuk pertumbuhan ekonomi 6-8 persen. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, konsumsi listrik kami dorong hingga 6.300 kilowatt-jam (kWh) per kapita,” ujarnya. Saat ini, konsumsi listrik Indonesia masih sekitar 1.300 kWh per kapita.

Sebagai catatan, KEN yang berlaku saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. KEN itu disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7-8 persen, yang kenyataannya tak tercapai. Target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi primer pada 2025, misalnya. Menurut data Kementerian ESDM, hingga semester I-2024, realisasinya baru 13,9 persen.

Hemat devisa

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam Rraker, Senin, menuturkan, pihaknya mendapat penugasan untuk penyediaan bahan baku bahan bakar nabati. Untuk B40, hingga nantinya B50, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Uji coba implementasi B50 juga sudah dilakukan. Menurut dia, secara produk berhasil sehingga ke depan tak perlu impor solar.

”Kita memproduksi sawit 46 juta ton CPO (minyak kelapa sawit mentah). Untuk domestik 20 juta ton dan ekspor 26 juta ton. Untuk naik jadi B50, ada 5,7 juta kiloliter (dari 26 juta ton CPO) yang harus kita ambil untuk dikonversi menjadi biosolar. Tentu, kita menjadi kehilangan potensi ekspor 5,7 juta ton, tetapi kita bisa hemat devisa Rp 266,5 triliun. Ini menjadi tantangan bagi kami di Kementan,” tutur Sudaryono.

Ia menambahkan, Kementan juga akan terus mengupayakan agar produktivitas sawit dapat meningkat. ”Kami ingin meningkatkan produksi tanpa harus menambah luasan kebun sawit. Jadi, produktivitas per hektar bisa ditingkatkan,” katanya.

Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mendorong Ketua Harian DEN untuk segera menyampaikan hasil penyelarasan RPP KEN. ”Kami ingin mengetahui seperti apa penyelerasannya dengan Pak Prabowo. Kemudian untuk mendapatkan persetujuan (RPP KEN) kembali (oleh DPR),” ujarnya.