Kebijakan Stop Impor Pangan Tetap Perlu Mitigasi Risiko

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan meyakini kebijakan menstop impor beras pada 2025 dapat dilakukan. Sebaliknya, kebijakan menstop impor gula konsumsi dan jagung pakan di tahun yang sama bakal memunculkan risiko. Mitigasi risiko tetap diperlukan.

Pada 2025, pemerintah menstop impor beras, gula konsumsi, dan jagung pakan. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 9 Desember 2024 di Jakarta.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santoso, Selasa (10/12/2024), sependapat dengan pemerintah. Ia memperkirakan impor beras tidak diperlukan tahun depan karena produksinya naik berkat efek El Nino sudah berakhir.

Selain itu, rasio stok terhadap penggunaan (stock to use ratio) beras di awal 2025 akan mencapai 20 persen sehingga stok dalam posisi aman. Pada awal 2024, rasio tersebut hanya 14 persen sehingga impor beras hingga sekitar 3,5 juta ton dilakukan.

”Kelebihan impor tahun ini akan menyumbang stok beras awal tahun depan cukup besar. Penghitungan saya, stok beras awal 2025 di atas 6 juta ton, di atas stok awal 2024 yang sebanyak 4,1 juta ton. Stok beras itu berada di petani; penggilingan; pedagang; konsumen; pemerintah; serta hotel, restoran, dan kafe (horeka),” ujar Dwi ketika dihubungi dari Jakarta.

Rasio stok terhadap penggunaan (stock to use ratio) beras di awal 2025 akan mencapai 20 persen, sehingga stok dalam posisi aman.

Lain halnya dengan jagung pakan dan gula konsumsi. Dwi memperkirakan produksi jagung dalam negeri tidak akan meningkat. Kalaupun meningkat, kenaikan produksinya tidak terlalu besar sehingga impor jagung pakan masih diperlukan.

Jika hal itu terjadi, pemerintah harus mengantisipasi dampaknya. Harga pakan ayam akan naik sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga daging dan telur ayam.

Adapun terkait gula konsumsi, Dwi menilai, pemerintah akan kesulitan menutup selisih produksi dan konsumsi yang sekitar 800.000 ton. Peningkatan produksi sebesar itu tidak mungkin, bahkan ada potensi produksi gula dalam negeri tahun 2025 akan stagnan.

”Keputusan tidak mengimpor gula konsumsi tahun depan akan melonjakkan harga gula di masyarakat, merembesnya gula rafinasi ke pasar, dan penyelundupan gula,” katanya.

Tenaga ahli Asosiasi Gula Indonesia Yadi Yusriadi sedikit berbeda pendapat. Kebijakan tidak impor gula konsumsi pada 2025 tetap bisa dilakukan. Namun, pemerintah tetap perlu memitigasi potensi risiko yang muncul.

Ia menjelaskan produksi gula konsumsi tahun ini mencapai 2,46 juta ton, naik dibandingkan tahun lalu yang 2,27 juta ton. Pada 2025, produksi gula konsumsi nasional diperkirakan mencapai 2,6 juta ton. Sementara stok gula konsumsi awal 2025, yang merupakan selisih antara produksi dan impor dengan konsumsi sepanjang 2024, diperkirakan 1,4 juta ton.

Di sisi lain, konsumsi atau kebutuhan gula nasional pada cenderung turun dari rerata 3,1 juta ton per tahun menjadi 2,8 juta ton per tahun. Hal itu terjadi lantaran masyarakat mulai mengurangi konsumsi gula terutama akibat penurunan daya beli.

”Dengan stok awal dan produksi gula konsumsi pada 2025 masing-masing 1,4 juta ton dan 2,6 juta ton, kebutuhan gula yang sebanyak 2,8 juta ton dapat tercukupi,” kata Yadi.

Kendati begitu, Yadi meminta pemerintah tetap berhati-hati dan memitigasi potensi risiko yang muncul. Salah satunya terkait perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi dan rendemen tebu.

Pemerintah perlu mencermati produksi dan rendemen tebu pada musim giling tebu yang dimulai pada Mei 2025. Jika produksi atau rendemen turun, sebaiknya pemerintah segera menyiapkan kebijakan mitigasinya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut peningkatan produksi menjadi kunci keberhasilan kebijakan tidak mengimpor beras, gula konsumsi, dan jagung pakan tahun depan. Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat stok komoditas yang tidak lagi diimpor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harganya.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, melalui kebijakan tidak mengimpor sejumlah pangan pokok, pemerintah akan berfokus pada produksi dalam negeri. Semangatnya adalah swasembada pangan, komoditas pangan yang dapat diproduksi dalam negeri harus dipenuhi dari dalam negeri.

Bapanas juga telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 sebagai pijakan kebijakan tersebut. Beras, misalnya. Stok beras awal 2025 diperkirakan 8,4 juta ton dan kebutuhan beras sepanjang tahun depan sebesar 31,04 juta ton.

Namun, untuk gula konsumsi, lanjut Arief, produksinya masih perlu digenjot sedikit lagi untuk mengejar kebutuhan konsumsi tahunan.

Produksi beras nasional ditargetkan 32 juta ton. Stok beras Perum Bulog pada 31 Desember 2024 diperkirakan bisa sekitar 2 juta ton. Stok itu sudah dikurangi bantuan pangan beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah untuk Desember ini sebanyak 220.000 ton.

”Dengan melihat data itu, impor beras tahun depan memang tidak diperlukan. Namun, syaratnya, kementerian teknis harus mampu merealisasikan target produksi 32 juta ton beras tahun depan,” katanya.

Namun, untuk gula konsumsi, lanjut Arief, produksinya masih perlu digenjot sedikit lagi untuk mengejar kebutuhan konsumsi tahunan. Hal itu mengingat produksi gula konsumsi dalam negeri pada 2024 saja baru sebesar 2,4 juta ton dan kebutuhan konsumsinya 2,8 juta ton.

Adapun terkait jagung pakan, pemerintah optimistis produksi jagung nasional tahun depan dapat mencukupi kebutuhan. Bahkan, Indonesia berpotensi mengekspor jagung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, produksi jagung nasional pada 2025 diperkirakan 16,7 juta ton. Kebutuhan jagung nasional sepanjang tahun tersebut diperkirakan 13 juta ton.

”Produksinya sudah melebihi kebutuhannya. Jadi ada potensi kita bisa mengekspor jagung tahun depan,” tuturnya di Menara Kompas, Senin (9/12/2024).

Untuk itu, lanjut Zulkifli, pemerintah menstop impor jagung pakan tahun depan. Namun, guna memenuhi kebutuhan industri pangan olahan, pemerintah masih mengizinkan impor jagung konsumsi mengingat kualitas jagung lokal belum sepenuhnya memenuhi standar industri.

Kendati begitu, pemerintah mengurangi kuota impor jagung konsumsi tahun depan menjadi 900.000 ton dari permintaan awal 1,7 juta ton.Langkah itu akan dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas jagung agar sesuai standar industri.