Indonesia Kecam Serangan ke Iran, Ingatkan Fasilitas Nuklir Tak Boleh Diserang

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah eskalasi serangan Israel terhadap Iran dan intervensi Amerika Serikat, Indonesia kembali mengingatkan bahwa tindakan tersebut telah melanggar dan merusak dasar-dasar hukum internasional. Indonesia juga mengingatkan bahwa dalam situasi apa pun, fasilitas nuklir tidak boleh diserang karena bisa membahayakan manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sidang ke-51 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Sabtu (21/6/2025). ”Melalui serangkaian serangan terkutuk baru-baru ini terhadap Iran, Israel kian menunjukkan pengabaian terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum, melemahkan dasar-dasar hukum internasional, serta merugikan semua proses perdamaian dan stabilisasi kawasan,” ujar Sugiono dalam pidatonya, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas, Minggu (22/6/2025).

Sugiono menambakan, Indonesia ingin kembali menegaskan pernyataan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional yang mengatakan, fasilitas nuklir tidak boleh diserang, apa pun konteks atau keadaanya, karena dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Terkait dengan hal itu, Indonesia juga menegaskan kembali dukungan untuk mewujudkan kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.

Berangkat dari situasi Timur Tengah, tidak hanya di tengah eskalasi serangan Israel ke Iran, tetapi juga kekerasan dan pemblokiran bantuan kemanusiaan yang terus terjadi di Palestina, Indonesia mengimbau semua pihak agar menahan diri dan menghindari tindakan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan dan semakin mengganggu stabilitas kawasan.

”Kedua, kita tidak boleh menyerah pada diplomasi. Namun, kita juga harus melihat peran kita dalam memperkuat multilateralisme dan hukum internasional. OKI harus lebih tegas dan proaktif,” ujar Sugiono.

Pernyataan Sugiono ini disampaikan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menyerang Iran. Serangan AS pada Minggu (22/6/2025) itu diarahkan pada tiga situs nuklir Iran, salah satunya Fordo. Situs nuklir tersebut merupakan salah satu lokasi pengayaan uranium Iran.

”Kami telah dengan sangat sukses menyerang tiga lokasi fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Esfahan,” ujar Trump melalui unggahan di akun media sosialnya. ”Seluruh pesawat (penyerang) kini sudah berada di luar wilayah udara Iran. Bom dalam jumlah besar telah dijatuhkan di lokasi nuklir utama Fordo.”

Kantor Berita Iran, IRNA, mengutip Akbar Salehi, Deputi Gubernur Isfahan yang menangani urusan keamanan, membenarkan adanya serangan di sekitar lokasi fasilitas nuklir Iran, tetapi tidak menerangkan lebih detail. Pejabat lain mengonfirmasi, serangan ditargetkan ke fasilitas nuklir bawah tanah Fordo.

Trump menyebutkan, serangan ke Iran itu sebagai momen historik bagi Amerika Serikat, Israel, dan bagi dunia. ”Iran sekarang pasti setuju untuk mengakhiri perang ini. Terima kasih!” tulisnya dalam pernyataan terpisah yang diunggah berikutnya (Kompas.id, Minggu 22 Juni 2025).

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan terus berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri untuk memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Iran. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengevakuasi mereka jika situasi kian memburuk.

Secara terpisah, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah untuk cepat tanggap dan tidak menunggu situasi memburuk di Timur Tengah. Pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk melindungi WNI. ”Kita harus mengupayakan keselamatan WNI yang berada di Iran. Evakuasi perlu dilakukan menghadapi eskalasi yang terus memanas,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin, Minggu.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini juga mendesak pemerintah agar segera menyiapkan skenario evakuasi darurat bagi ratusan WNI di Iran. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan antisipatif demi mencegah jatuhnya korban di tengah konflik yang semakin memburuk.

PKS juga meminta pemerintah mengaktifkan seluruh jalur diplomatik dan kemanusiaan untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk memperkuat komunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Teheran serta perwakilan RI terdekat, seperti di Kairo. Jazuli mengusulkan peningkatan status kewaspadaan dan penyesuaian travel warning ke wilayah terdampak.