Kecewa dengan Pilkada 2024, Ini Pernyataan Lengkap Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024.

Megawati mengkritisi rakyat yang seharusnya berdaulat saat pemilu, tetapi justru dinilainya telah dimanipulasi hanya karena kekuasaan. Tak hanya itu, ia juga menilai, demokrasi kini telah terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara.

”Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” tuturnya, Rabu (27/11/2024) malam.

Selain itu, Presiden ke-5 RI itu pun menyampaikan lima pesan kepada kadernya, utamanya setelah tuntasnya pemungutan suara Pilkada 2024, hari ini. Apa saja pesannya? Bagaimana lengkapnya pernyataan Megawati menyikapi penyelenggaraan Pilkada 2024? Berikut pernyataan lengkapnya:

Saudara-saudara, seluruh rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini, seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan.

Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya.

Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan.

Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?

Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai.

Saudara-saudara sekalian,

Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.

Di Jawa Tengah, misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.

Saudara-saudara sekalian,

Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya ”kandang banteng”, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan.

Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani.

Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus: ”Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran.”

PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan.

Saudara-saudara sekalian,

Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidaknetralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.

Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.