Kehancuran Palestina Seharusnya Dorong Negara Arab Lebih Lantang Bersuara

RIYADH, SENIN — Para pemimpin negara Arab dan negara Islam mulai berdatangan di Riyadh, Arab Saudi. Mereka menghadiri pertemuan puncak luar biasa yang membahas invasi Israel di Gaza dan Lebanon. Serbuan Israel ke kedua wilayah itu, terutama ke Gaza, telah menyebabkan krisis kemanusiaan.

Kelompok Hamas dan rakyat Palestina pun menantang para pemimpin yang hadir untuk bersuara lebih lantang demi membela dan membebaskan mereka dari penghancuran dan genosida.

Stasiun televisi Arab Saudi, Al-Ekhbariya, Minggu (10/11/2024), menyiarkan gambar kedatangan Presiden Nigeria Bola Tinubu dan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati di Riyadh. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, mengutip laporan kantor berita Bernama, terbang ke Riyadh setelah melakukan lawatan ke Kairo, Mesir, dan menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama strategis.

Indonesia akan diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta. Melalui akun X miliknya, Anis mengatakan, kehadirannya di KTT itu mewakili Presiden Prabowo Subianto yang tengah melaksanakan muhibah ke sejumlah negara, mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru.

”KTT ini dilaksanakan dalam situasi krusial di tengah dinamika geopolitik saat ini,” tulisnya.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (11/11/2024) adalah lanjutan pertemuan tahun lalu yang juga berlangsung di Riyadh. Kantor berita Pemerintah Arab Saudi, SPA, melaporkan, prioritas utama pertemuan puncak tersebut adalah penghentian agresi, melindungi warga sipil, pemberian dukungan kepada rakyat Palestina dan Lebanon.

Negara-negara Arab-Muslim juga diharapkan berada dalam satu barisan, satu pemahaman, dan memberi tekanan kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah tegas mengakhiri serangan Israel. Tujuannya adalah demi mewujudkan perdamaian dan menciptakan stabilitas di kawasan.

Pertemuan tahun lalu menghasilkan 31 butir resolusi, tujuh di antaranya berisi kecaman terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza yang mengakibatkan 1,5 juta warga Palestina terusir dari tempat tinggal mereka. Operasi itu juga menyebabkan banyak warga sipil di Gaza terbunuh. Hingga saat ini, pengusiran masih berlangsung dan total korban warga sipil yang tewas di Gaza lebih dari 43.000 jiwa, lebih dari 70 persen adalah anak-anak dan perempuan. Pengungsi internal mendekati angka 100 persen.

Upaya untuk menghentikan agresi sudah berlangsung sejak invasi Israel dimulai, tetapi belum berhasil. Qatar sebagai salah satu mediator dan penghubung antara Israel dan pelindungnya, Amerika Serikat, menangguhkan proses perundingan karena menilai para pihak (Kelompok Hamas dan Israel) tidak memperlihatkan keseriusan untuk melanjutkan perundingan. Hal itu membuat warga Palestina frustrasi.

”Keheningan Arab yang menguasai ibu kota-ibu kota Arab, itu karena ketakutan terhadap pemerintahan Amerika dan Israel,” kata Akram Jarada, pengungsi dari kota Gaza.

Pelaksaan pertemuan tahun lalu juga diwarnai perbedaan sikap di antara sejumlah negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab. Beberapa negara, di antaranya Aljazair dan Lebanon, mendorong penghentian pengiriman minyak dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel.

Akan tetapi, usulan itu ditolak, setidaknya oleh tiga negara, di antaranya Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dua negara itu diketahui telah menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accord) yang difasilitasi Amerika Serikat.

Kelompok Hamas menyerukan persatuan dan tindakan politik para pemimpin negara Arab dan negara Islam dunia terhadap pendudukan wilayah Palestina, kota Jerusalem timur, dan kampanye ekstrem Yahudi oleh pemerintah dan militer Israel yang dilakukan secara sistematis.

”Sudah saatnya bagi negara-negara Islam untuk memenuhi tugas keagamaan dan politik mereka terhadap kota suci tersebut, yang sedang menghadapi kampanye ekstrem Yahudi yang luas oleh pemerintah pendudukan Israel,” kata Haroun Nasser al-Din, anggota biro politik, dalam sebuah pernyataan.

Nasser al-Din juga mendorong agar negara-negara peserta pertemuan puncak menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk menekan kekuatan global (negara sekutu Israel). Arahnya adalah untuk menghentikan pendudukan dan agresi militer Israel di Palestina, menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dan tempat suci umat Islam.

Pemerintah Malaysia akan memanfaatkan forum tersebut untuk mendapatkan dukungan atas rencana Kuala Lumpur mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan negara-negara yang menolak mengakui resolusi PBB.

Dikutip dari kantor berita Malaysia, Bernama, tanpa menyebut nama negara mana pun meski berbicara dalam konteks kebrutalan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, Anwar mengatakan, pengusiran adalah satu-satunya pilihan bagi negara-negara tersebut.

”Kita menghadapi situasi yang rumit karena penolakan Israel membuka pintu untuk bantuan kemanusiaan, bahkan saat genosida (sedang terjadi) di Gaza,” kata Anwar.

Anwar menyatakan hal itu di depan sejumlah undangan yang hadir seusai dirinya bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Kairo. Dia menyebut pemerintahannya mulai menyuarakan gagasan itu ke sejumlah negara. ”Saya telah mempromosikan gagasan, ketika suatu negara menolak untuk mengakui aturan, resolusi oleh Dewan Keamanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, satu-satunya pilihan adalah mengeluarkan mereka dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Akan tetapi, Anwar memahami situasi yang dihadapi Mesir, negara Arab yang pertama kali menandatangani perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. ”Ada posisi yang tentu saja harus kita pertimbangkan. Saya tahu betapa rumitnya situasi ini karena Presiden (El-Sisi) seperti yang Anda katakan kepada saya, prioritasnya tentu saja gencatan senjata,” katanya.

Saat sejumlah negara berupaya mendorong solusi damai untuk Gaza, serangan udara Israel terus terjadi. Hingga Minggu (10/11/2024), Israel melancarkan serangan ke beberapa lokasi di Gaza dan Lebanon. Serangan itu menewaskan puluhan warga sipil di kedua wilayah tersebut. Sebagian korban tewas adalah anak-anak.

Serangan mematikan yang mayoritas ditujukan ke lokasi permukiman warga dan pengungsi bersamaan dengan pengakuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas operasi peledakan alat komunikasi Hizbullah, pertengahan September lalu.

Laporan media Israel, Times of Israel, menyebut, operasi peledakan alat komunikasi dan pembunuhan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah tetap dilaksanakan meski ada sejumlah pejabat yang menentangnya. ”Operasi pager (penyeranta) dan pemusnahan Nasrallah dilakukan meskipun ada tentangan dari pejabat senior di lembaga pertahanan. Dan, mereka yang bertanggung jawab atas operasi itu di eselon politik,” kata Netanyahu.

Laporan TOI, mengutip laporan rapat kabinet yang bocor, menduga mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant adalah pejabat pertahanan yang menentang operasi tersebut.

Pengakuan itu tak terlalu mengejutkan karena sejumlah bukti yang terkuak pascapeledakan penyeranta dan walkie-talkie mengarah pada operasi intelijen yang melibatkan Mossad. Akan tetapi, jejak sejumlah tokoh yang merancang operasi itu terhenti di sejumlah titik, terutama kegiatan pascaproduksi dan pengiriman. Mereka yang terlibat saat ini bersembunyi atau diduga disembunyikan oleh orang-orang atau kelompok yang mengorganisir serangan tersebut. (AP/AFP/Reuters)