Utang Besar, Pemerintah Tetap Ambisius Kejar Pertumbuhan 6,5 Persen di 2026

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8-6,5 persen pada 2027 sebagai tahapan menuju sasaran pertumbuhan 8 persen pada 2029. Namun, di tengah ambisi pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut, kebijakan efisiensi dan penajaman belanja negara disinyalir tetap berlanjut demi menjaga kesehatan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, APBN 2027 dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kredibilitas fiskal. Oleh karena itu, pemerintah mempertahankan target defisit anggaran pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

”APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Selasa (9/6/2026).

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki fondasi cukup kuat untuk mengejar pertumbuhan lebih tinggi. Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, tertinggi untuk triwulan pertama sejak 2014. Kinerja tersebut ditopang inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang berlanjut, dan posisi cadangan devisa yang dinilai memadai.

”Perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap solid di tengah ketidakpastian global,” katanya.

Untuk mencapai target pertumbuhan pada 2027, pemerintah mengandalkan percepatan investasi, penguatan konsumsi rumah tangga, dan pelaksanaan program prioritas secara lebih efektif. Investasi ditargetkan tumbuh 6,5-7,5 persen melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Meski demikian, ruang fiskal tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah menegaskan peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi dan refocusing akan terus dilakukan agar anggaran lebih produktif dan tepat sasaran.

”Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga akan memperkuat harmonisasi belanja pusat dan daerah agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Langkah ini diiringi penguatan belanja kementerian dan lembaga di daerah untuk mendukung program-program unggulan. Di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola APBD sesuai ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan fiskal 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan prioritas nasional. Prioritas ini meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Untuk tingkat kemiskinan, pemerintah menargetkan angkanya turun menjadi 6-6,5 persen. Pada tingkat pengangguran terbuka, targetnya adalah 4,3-4,87 persen. Guna menopang sasaran tersebut, pemerintah akan menjaga stabilitas harga pangan dan energi, mengendalikan inflasi, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan, pemerintah masih harus menghadapi jatuh tempo pembayaran bunga dan pokok utang dalam jumlah besar pada 2027. Ini terjadi saat pemerintah akan menarik pembiayaan baru untuk mendukung pembangunan.

”Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said.

Menurut dia, keberhasilan program prioritas pemerintah sangat bergantung pada kemampuan menjaga kesehatan fiskal di tengah tantangan tersebut. Ia juga menyoroti proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang diperkirakan berada pada kisaran 6,5-7,3 persen.

Di satu sisi, tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tarik investasi pada instrumen pemerintah. Namun, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga utang negara.

Oleh karena itu, pemerintah diminta menjaga berbagai faktor yang memengaruhi persepsi investor, mulai dari stabilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi.

”Kalaupun yield (imbal hasil) SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Said.

Di tengah optimisme pemerintah, kalangan dunia usaha mengingatkan bahwa sektor riil masih menghadapi tekanan yang cukup berat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, pelemahan rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik telah meningkatkan biaya produksi industri.

Menurut dia, sekitar 70 persen bahan baku industri manufaktur nasional masih berasal dari impor. Untuk itu, pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan perusahaan.

”Kondisi ini menciptakan tekanan biaya yang berasal dari faktor eksternal, terutama bagi sektor manufaktur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor dan energi,” ujar Shinta.

Tekanan tersebut mulai tecermin pada kinerja manufaktur. Meski masih tumbuh sekitar 5 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, sektor ini mengalami kontraksi secara triwulanan.

Apindo, Shinta melanjutkan, meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pengelolaan fiskal, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi makro dan daya saing industri. Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan harga energi, dan memastikan kelancaran rantai pasok.

Selain itu, penguatan daya beli masyarakat, dukungan terhadap industri padat karya, deregulasi, serta pengurangan biaya ekonomi berbiaya tinggi dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.

”Target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan tercapai jika stabilitas ekonomi makro dan iklim usaha dapat dijaga secara bersamaan,” ujarnya.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang, Apindo mendorong pemerintah mempercepat penguatan ketahanan energi nasional, mengembangkan sumber energi alternatif, memperkuat industri hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, serta melakukan reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur.