Kelompok Anti-junta Serukan Gencatan Senjata Sementara, Bantuan Internasional Mengalir ke Myanmar

BANGKOK, MINGGU — Kelompok anti-junta militer Myanmar, Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), memberlakukan gencatan senjata sepihak per Minggu (30/3/2025). Keputusan ini sebagai bagian dari langkah memfasilitasi upaya pemulihan pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 di negara tersebut.

Sementara itu, organisasi internasional dan sejumlah negara mengirim bantuan untuk pemulihan pascagempa dahsyat yang terjadi di Myanmar pada Jumat, 28 Maret 2025. Namun, penyaluran bantuan terkendala rusaknya infrastruktur jalan dan komunikasi. Akibatnya, pasokan bantuan medis masih kurang.

NUG menyatakan, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sayap militernya, melakukan gencatan senjata selama dua pekan di daerah-daerah terdampak gempa. NUG akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi nonpemerintah untuk memastikan keamanan, transportasi, serta pembangunan kamp evakuasi dan medis sementara di wilayah mereka.

”Kami menyerukan kepada semua kelompok etnis dan warga negara untuk secara aktif bekerja sama dengan NUG dan pasukan revolusioner dalam memberikan bantuan darurat dan penyelamatan yang komprehensif kepada para korban gempa bumi,” bunyi pernyataan NUG, Sabtu (29/3/2025) tengah malam.

Sejauh ini, junta militer menyatakan, jumlah korban jiwa mencapai 1.644 jiwa dan 3.408 orang masih dinyatakan hilang sehingga jumlah korban kemungkinan akan terus bertambah. Di Thailand, 10 orang tewas.

Pengumuman NUG menimbulkan tantangan politik yang tajam bagi junta militer. Selama ini, junta membatasi bantuan untuk lebih dari 3 juta warga yang mengungsi akibat perang saudara yang terjadi saat junta menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Pendukung gerakan anti-junta telah mendesak agar bantuan juga menjangkau daerah-daerah kekuasaan NUG.

Junta militer belum berkomentar atas keputusan NUG. Media independen Myanmar melaporkan, militer terus melancarkan serangan udara ke wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, bahkan setelah gempa bumi terjadi.

Pada beberapa kasus, bencana besar dapat membantu pemulihan perdamaian di wilayah konflik, seperti yang terjadi saat tsunami Samudra Hindia melanda Aceh, Indonesia, pada 2004. Namun, hanya ada sedikit preseden untuk hal tersebut di Myanmar.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing mengeluarkan seruan untuk bantuan internasional. Seruan tidak biasa ini menunjukkan betapa parahnya bencana tersebut. China, Rusia, dan India menjadi negara-negara pertama yang mengirim bantuan.

Pemerintah China mengirim tim penyelamat beranggotakan 82 orang ke Myanmar, Sabtu (29/3/2025). Pemerintah Provinsi Yunnan dan Hong Kong juga mengirim tim terpisah. Beijing juga akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 13,8 juta dollar AS pada Senin (31/3/2025).

India telah mengirim pesawat angkut militer C-130 yang membawa perlengkapan kebersihan, selimut, paket makanan, dan kebutuhan pokok lain. ”Tim pencarian dan penyelamatan serta tim medis juga mendampingi penerbangan ini,” ucap Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.

Empat pesawat lainnya sedang dalam perjalanan berisi personel dan peralatan, termasuk sebuah rumah sakit lapangan dan dua kapal angkatan laut. Sementara Rusia telah mengirim tim medis.

Amerika Serikat telah berjanji mengirim bantuan untuk Myanmar. Korea Selatan akan menyalurkan bantuan sebesar 2 juta dollar AS dan Inggris sebesar 12,9 juta dollar AS. Adapun Uni Eropa menyediakan bantuan awal 2,7 juta dollar AS. Sementara itu, Irlandia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan lewat Palang Merah Internasional.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga bergerak dengan memobilisasi pusat logistik di Dubai, Uni Emirat Arab. ”Kami melihat ini sebagai peristiwa besar dengan ancaman yang sangat, sangat besar terhadap kehidupan dan kesehatan”, kata juru bicara WHO, Margaret Harris.

Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia mengatakan siap membantu Myanmar dan Thailand. Malaysia akan mengirim satu komandan dan 49 personel penyelamat.

Sementara itu, Filipina akan mengirim tim berisi 114 kru berisi personel medis, pemadam kebakaran, dan anggota angkatan bersenjata pekan depan. Selama ini, ASEAN tidak mengakui pemerintahan junta militer Myanmar. 

Gempa bumi menghancurkan bangunan, jembatan, bendungan, dan jalan seluruh Myanmar, khususnya di Mandalay dan Naypyidaw, ibu kota negara. Komunikasi terganggu parah, begitu pula dengan layanan listrik dan air. Kerusakan Bandara Internasional Mandalay dan Bandara Internasional Naypyidaw mempersulit upaya distribusi bantuan.

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) terus memobilisasi upaya tanggap darurat bersama organisasi mitra sembari mengevaluasi kebutuhan bantuan. Namun, kondisi lapangan sangat parah.

”Gangguan telekomunikasi dan internet terus menghambat komunikasi dan operasi kemanusiaan. Jalan yang rusak dan puing-puing menghalangi akses kemanusiaan dan mempersulit penilaian kebutuhan,” demikian pernyataan OCHA.

OCHA juga mendapati kekurangan pasokan medis. ”Kelangkaan pasokan medis yang parah menghambat upaya tanggap darurat, termasuk peralatan trauma, kantong darah, obat bius, alat bantu, obat-obatan penting, dan tenda untuk petugas kesehatan,” kata OCHA.

Ribuan warga Myanmar menginap di jalan-jalan dan ruang terbuka. Di wilayah selatan Negara Bagian Shan, contohnya, warga sangat membutuhkan pakaian, selimut, tempat penampungan darurat, dan bantuan makanan.

WHO tengah mempercepat pengiriman hampir 3 ton pasokan medis, termasuk peralatan trauma dan tenda serbaguna, dari persediaan di Yangon ke rumah sakit di Mandalay dan Naypyidaw. 

”Dukungan segera, dalam waktu 24 jam setelah bencana, sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. WHO juga memberikan dukungan operasional kepada tim tanggap cepat di daerah yang dilanda gempa bumi,” tulis WHO Asia Tenggara di X.

Tim Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pun berpacu dengan waktu guna menyelamatkan korban. Dalam sebuah video dari Yangon, Marie Manrique, penjabat kepala delegasi IFRC di Myanmar, mengatakan, beberapa korban berhasil diselamatkan. Namun, jumlah korban tewas dan cedera terus meningkat. 

”Dan, kami benar-benar perlu mulai memikirkan apa yang akan terjadi pada orang-orang ini dan kebutuhan perumahan jangka panjang mereka,” ujar Manrique. (AP/AFP)