Keluar dari 66 Organisasi, AS Semakin Tak Berkontribusi pada Dunia

WASHINGTON, KAMIS — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penarikan Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional. Organisasi bidang lingkungan, iklim, dan energi menjadi kelompok yang paling banyak ditinggalkan. Dengan perintah itu, AS akan menghentikan pendanaan, bantuan, dan seluruh bentuk kontribusi serta partisipasinya.

Trump menyatakan penarikan diri dilakukan karena organisasi-organisasi itu bertentangan dengan kepentingan AS. Perintah itu tertuang dalam Memorandum Kepresidenan yang dirilis Gedung Putih pada Rabu (7/1/2026). Perintah ini berlaku segera.

”Saya telah mempertimbangkan laporan Menteri Luar Negeri dan, setelah berembuk dengan kabinet saya, telah menetapkan bahwa (organisasi-organisasi itu) bertentangan dengan kepentingan AS,” katanya.

Trump menginstruksikan penarikan AS dari 35 organisasi non-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 31 entitas di bawah sistem PBB. Seluruh kepala kementerian dan lembaga eksekutif federal dititahkan untuk mengambil langkah-langkah segera guna mengefektifkan penarikan ini.

Penarikan diri AS itu tidak terbatas pada keanggotaan formal, tetapi seluruh bentuk keterlibatan dan segala jenis pendanaan atau bentuk dukungan lainnya.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Eksekutif 14199 yang diterbitkan pada 4 Februari 2025. Perintah eksekutif itu mengamanatkan Menteri Luar Negeri AS meninjau seluruh organisasi antarpemerintah yang diikuti AS dan yang menerima segala jenis pendanaan dari Washington.

Peninjauan dimaksudkan untuk menentukan mana yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional AS. Amanat ini juga mencakup seluruh konvensi dan perjanjian internasional yang mengikat AS.

Penarikan AS terbanyak terdapat di bidang lingkungan, iklim, dan energi, sebanyak 19 organisasi. Di antaranya, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), serta program PBB untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (UN-REDD).

AS juga keluar dari Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), Aliansi Surya Internasional, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), serta Sekretariat Program Lingkungan Regional Pasifik.

Kategori terbanyak kedua adalah bidang pendidikan, riset, pelatihan, kebudayaan, dan kerja sama teknis sebanyak 12 organisasi.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut organisasi-organisasi itu tumpang tindih, salah kelola, tidak perlu, boros, dan dikelola dengan buruk.

”Organisasi-organisasi ini dikuasai oleh kepentingan pihak-pihak yang mendorong agenda mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan kami, atau menjadi ancaman bagi kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran umum negara kami,” katanya.

Bidang lainnya adalah demokrasi, hak asasi manusia, jender, serta perlindungan anak dan kelompok rentan (10 organisasi) dan keamanan, perdamaian, kontraterorisme, senjata, dan keadilan internasional (9). Memorandum tak memberi daftar konvensi ataupun perjanjian internasional.

Sejumlah entitas PBB itu di antaranya organisasi PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) yang memimpin agenda kesetaraan jender global, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) yang menangani kesehatan reproduksi dan kependudukan, hingga Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang berperan penting dalam isu perdagangan dan pembangunan negara berkembang.

AS juga menarik diri dari Komisi Pembangunan Perdamaian dan Dana Pembangunan Perdamaian yang menangani pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik serta dari Universitas PBB, yang berfungsi sebagai pusat riset dan pengembangan kebijakan global di bawah sistem PBB.

Kebijakan AS ini dipandang sebagai bagian dari langkah Washington yang semakin menjauh dari kerja sama global.

Sebelumnya, AS telah menghentikan dukungan pada organisasi penting dunia dan memangkas dana bantuan internasional. Di antaranya penghentian pendanaan ke kesehatan dunia (WHO), badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), Komisi HAM PBB, serta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Pemerintahan Trump juga membayar iuran ke PBB secara pilih-pilih, yaitu dengan memilih organisasi dan operasi yang dinilai sejalan dengan agenda nasional AS. Dampaknya, PBB terpaksa memangkas staf dan program.

Sejumlah organisasi nonpemerintah independen melaporkan penutupan proyek akibat pemotongan bantuan luar negeri AS. Salah satunya karena pembubaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Di sisi lain, pejabat pemerintahan Trump menyatakan AS hanya mempertahankan pengaruh pada lembaga-lembaga yang dipandang strategis bagi kepentingannya. Salah satunya dalam persaingan dengan China, seperti Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), Organisasi Maritim Internasional (IMO), dan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Sejumlah pengamat dan ahli menilai langkah Washington akan berdampak luas terhadap tata kelola global. Daniel Forti, kepala urusan PBB di International Crisis Group, menilai kebijakan ini mencerminkan pendekatan AS terhadap multilateralisme yang semakin keras dan sepihak.

”Ini adalah visi yang sangat jelas tentang keinginan untuk kerja sama internasional hanya berdasarkan syarat-syarat Washington sendiri,” katanya.

Di bidang iklim, keputusan Amerika Serikat menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menuai kritik tajam. Gina McCarthy, mantan Penasihat Iklim Nasional Gedung Putih, menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang merugikan secara strategis dan mencoreng reputasi AS.

”Menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak menjadi bagian dari perjanjian ini adalah keputusan yang picik, memalukan, dan bodoh,” ujarnya.

Menurut McCarthy, pemerintahan Trump tengah melepaskan kemampuan AS untuk memengaruhi investasi bernilai triliunan dolar dan kebijakan yang dapat mendorong perekonomian AS serta melindungi dari bencana.

Kekhawatiran serupa disampaikan Rob Jackson, profesor ilmu bumi di Stanford University sekaligus ketua Global Carbon Project. Ia menilai keluarnya AS dari rezim iklim internasional dapat melemahkan upaya global menekan emisi gas rumah kaca.

Penarikan AS ini bisa membuat negara-negara lain menunda tindakan dan komitmen mereka sendiri di bidang perubahan iklim. Menurut Jackson, tanpa keterlibatan aktif AS, penanganan perubahan iklim global akan jauh lebih sulit. (AP)