Kemacetan Parah di Priok, Problem Sistemik Logistik

Dimas Aryo Wicaksono (35) tidak pernah membayangkan bahwa Kamis (17/4/2025) sore akan menjadi perjalanan pulang kerja terburuknya dalam satu dekade terakhir tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Biasanya, dengan sepeda motor, ia bisa sampai rumah dalam waktu satu jam dari kantornya di Jakarta Pusat.

Akan tetapi, kali ini ia baru tiba pukul 19.00 setelah berangkat dari kantor pukul 15.30. ”Padahal, saya menggunakan sepeda motor, tetapi tetap saja terjebak,” keluhnya keesokan hari.

Bagi Dimas, kemacetan hari itu mengingatkannya pada satu peristiwa delapan tahun lalu—19 Desember 2015, hari ia melamar istrinya. ”Itu terakhir kali saya mengalami macet seperti ini,” ujarnya.

Dari ayah mertuanya yang bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Dimas baru tahu bahwa kemacetan disebabkan oleh tumpukan truk kontainer karena kontainer sudah dimuat, sementara kapal yang ditunggu belum tiba. Akibatnya, pelabuhan penuh sesak dan lalu lintas lumpuh.

Namun, kemacetan bukan hal baru bagi kawasan pelabuhan ini. Salah seorang sopir kontainer, Matsanun (46), kepada Kompas.com menyebut, macet sudah jadi bagian dari hidup. ”Sudah biasa,” ujarnya. Namun, kali ini berbeda. Macetnya luar biasa. Sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, antrean kendaraan mengular 8 kilometer dari Sungai Bambu hingga gerbang Pelabuhan Tanjung Priok.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri menjelaskan bahwa lonjakan aktivitas bongkar muat seusai pembatasan angkutan Lebaran menjadi pemicu utama kemacetan. Dalam sehari biasanya hanya berkisar 2.000-2.500 TEUs masuk ke terminal, tetapi Kamis itu lebih dari 4.000 TEUs menyerbu Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1).

”Lonjakannya mencapai 100 persen,” kata Adi dalam pernyataan resmi. Ia memastikan sistem operasional di terminal dan pintu masuk pelabuhan tidak mengalami gangguan.

Adi meminta maaf atas kekacauan lalu lintas yang terjadi. Ia menyebut banyak perusahaan logistik berlomba mengirim atau menerima barang sebelum libur panjang 18-20 April 2025.

”Padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery dilakukan secara bersamaan pascapembatasan,” kata Adi. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengurai titik-titik kemacetan.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Pelabuhan Tanjung Priok M Takwim Masuku mengakui bahwa lonjakan aktivitas di pelabuhan begitu besar. Sejak Rabu (16/4/2025) malam, tiga kapal besar sandar di NPCT1 dengan total bongkar muat lebih dari 4.000 TEUs—dua kali lipat daripada biasanya.

”Kami sudah mengalihkan kendaraan menuju buffer area di Inggom agar kemacetan tidak semakin parah,” ujarnya. Takwim juga meminta terminal mempercepat layanan bongkar muat dan memaksimalkan area penyangga.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok, melalui Ajun Komisaris Besar Martuasah Tobing, turut berperan dalam pengalihan arus dan penertiban lalu lintas. Ia memastikan pelabuhan bebas dari praktik pungutan liar. ”Laporkan jika masih ada pungli di dalam pelabuhan,” katanya.

Sementara itu, Ajun Komisaris Besar Donny Bagus Wibisono dari Satlantas Polres Metro Jakarta Utara mengimbau warga yang tak memiliki keperluan mendesak untuk menghindari Jalan Yos Sudarso. Ia juga menyarankan jalur alternatif dari Cilincing hingga Sunter.

Akan tetapi, kemacetan kemarin tidak berdiri sendiri. Problem itu seolah mengulang masalah sistemik yang sudah lama dirasakan pelaku logistik di Indonesia, termasuk soal pembatasan operasionalisasi truk menjelang Lebaran 2025 yang dirasa terlalu lama dan memberatkan para pelaku usaha.

Tahun ini, pembatasan truk sumbu tiga atau lebih berlaku selama 16 hari, yakni dari 24 Maret hingga 8 April 2025. Pelaku usaha logistik menilai kebijakan ini tidak memberikan cukup ruang bagi pelaku industri untuk menyesuaikan jadwal pengiriman dan menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Senior Consultant Supply Chain Indonesia Sugi Purnoto memperkirakan potensi kerugian ekonomi akibat pembatasan tersebut bisa mencapai Rp 1 triliun (Kompas, 20/3/2025).

Keluhan juga datang dari Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki). Ketua Asdeki Mustofa Kamal Hamka mengatakan, pembatasan ini membuat biaya sewa kontainer membengkak karena pengusaha harus menanggung demurrage—denda atas keterlambatan pengembalian kontainer—yang bisa mencapai lebih dari Rp 330.000 per hari per kontainer dan nilainya naik secara progresif. Selain itu, kontainer menumpuk di pelabuhan karena tidak bisa segera dikirim ke pelanggan.

Senada, Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo menyebut pembatasan selama 16 hari terlalu panjang. Ia mengklaim banyak pelanggan sudah menghentikan pemesanan barang karena takut pengiriman terlambat.

Sayangnya, di luar kemacetan dan pembatasan ini, Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar, yaitu tingginya biaya logistik nasional yang membuat investasi menjadi mahal dan tidak efisien. Dengan rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,5, Indonesia membutuhkan lebih banyak modal dibandingkan dengan negara ASEAN lain untuk menumbuhkan ekonomi. Negara-negara tetangga memiliki ICOR hanya 3-5.

Problem itu seolah mengulang masalah sistemik yang sudah lama dirasakan pelaku logistik di Indonesia, termasuk soal pembatasan operasionalisasi truk menjelang Lebaran 2025 yang dirasa terlalu lama dan memberatkan para pelaku usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan ICOR bisa ditekan hingga 4 agar pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai pada 2025 (Kompas, 14/12/2024). Namun, untuk itu, Indonesia harus membereskan semua simpul inefisiensi, termasuk kemacetan pelabuhan, regulasi tumpang tindih, sistem logistik yang tidak terintegrasi, dan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, menyatakan bahwa tingginya ICOR mencerminkan betapa tidak efisiennya investasi di Indonesia. ”UU Cipta Kerja mungkin memangkas izin usaha, tetapi tidak menyentuh akar persoalan logistik,” katanya.

Menurut dia, selama biaya logistik masih tinggi, pelabuhan masih macet, dan konektivitas antarwilayah masih buruk, investasi tak akan mampu menggerakkan ekonomi secara maksimal.

Pemerintah memang sudah menyatakan akan membenahi sistem logistik nasional lewat Indonesia National Single Window (INSW). Tujuannya, menyederhanakan proses ekspor-impor dan memangkas biaya logistik agar turun dari 11 persen menjadi satu digit, tetapi kerja rumah yang dihadapi tidak ringan. Sebab, logistik Indonesia tidak hanya butuh digitalisasi, tetapi juga perubahan mendasar dalam tata kelola pelabuhan, perizinan, dan manajemen lalu lintas.

Kemacetan di Priok mungkin bisa terurai dalam beberapa hari. Namun, jika akar masalahnya tidak dibenahi, kemacetan berikutnya hanya soal waktu. Saat itu tiba, beban berat logistik nasional akan kembali menelan korban, mulai dari pengusaha, pengemudi, hingga ayah-ayah yang ingin cepat pulang ke rumah seperti Dimas.