MBG: Landai di Realisasi 2025, Meroket di Alokasi 2026

JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025 masih minim. Dari pagu Rp 71 triliun, realisasi per awal September baru mencapai 18 persen. Namun, pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 335 triliun atau lebih dari empat kali lipatnya.

”Kalau dilakukan evaluasi, kita akan lakukan. Bukan cuma MBG. Semua anggaran K/L (kementerian/lembaga), semuanya dilakukan evaluasi. Kalau pertanyaannya kenapa (anggaran MBG) tahun depan lebih banyak, ya, karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti pada media briefing di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Sampai dengan 8 September, serapan anggarannya baru mencapai Rp 13 triliun atau 18,3 persen dari pagu. 

Pemerintah telah menetapkan anggaran Rp 335 triliun untuk program MBG pada APBN 2026. Dibandingkan pagu 2025 senilai Rp 71 triliun, terjadi lonjakan lebih dari empat kali lipat.

Apalagi, realisasi pada 2025 masih sangat minim. Sampai dengan 8 September, serapan anggarannya baru mencapai Rp 13 triliun atau 18,3 persen dari pagu. 

Soal minimnya serapan anggaran sampai dengan awal September 2025, menurut Astera, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi implementasi program. Namun, untuk 2026, pemerintah menetapkan lonjakan alokasi anggaran guna perluasan target cakupan program, mulai dari jumlah sekolah hingga siswa penerima manfaat.

Jumlah sekolah serta jumlah siswa penerima manfaat program MBG pada 2026 akan bertambah lebih banyak dibandingkan pada 2025. Perbandingannya, satu siswa pada 2025 dan empat siswa pada 2026.

Astera mengaku optimistis penyerapan anggaran program MBG akan bisa lebih maksimal. Pertimbangannya, serapan anggaran program telah membaik seiring perubahan mekanisme pencairan.

Pada awal program, pencairan berbasis reimburse atau belanja dulu baru diganti pemerintah. Skema ini dinilai berjalan lambat. Sejak April 2025, pemerintah mengubahnya menjadi pencairan di muka berdasarkan rencana kebutuhan 10 hari.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi meningkat dari Rp 13 triliun pada 8 September 2025 menjadi Rp 20 triliun pada akhir September. Astera menilai perbaikan sistem pencairan anggaran berperan besar dalam percepatan realisasi.

”BGN (Badan Gizi Nasional) membuat perencanaan kebutuhan untuk 10 hari, disampaikan ke kami, lalu kami cairkan. Kalau kurang, bisa ajukan lagi. Dengan mekanisme ini, penyerapan anggaran lebih cepat,” kata Astera.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja MBG naik tiga kali lipat periode Juni-September 2025. Ini turut mendorong peningkatan jumlah penerima manfaat, dari 22,7 juta orang per Agustus 2025 menjadi 30 juta orang per September 2025.

”Tahun depan, secara administrasi dan handling-nya lebih matang, jadi kecepatan pencairan saya rasa akan makin baik,” ujarnya.

Lonjakan anggaran 2026, Astera melanjutkan, mencerminkan ambisi pemerintah memperluas manfaat program MBG. Dengan semakin banyaknya sekolah dan siswa yang terlayani, program ini diharapkan memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah memastikan, meski anggaran MBG 2026 sangat besar, fokus utamanya tetap pada efektivitas pelaksanaan. ”Target kita bukan sekadar serapan anggaran, melainkan juga memastikan gizi anak-anak Indonesia terjamin dan layanan berjalan tepat sasaran,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut percepatan realisasi juga sejalan dengan bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Hingga Agustus 2025, tercatat 7.644 dapur MBG. Per September, jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 13.000 unit.

”Penyerapan anggaran BGN berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat dan identik dengan SPPG yang terbentuk. Semakin banyak dapur, semakin banyak pula penerima layanan,” kata Dadan seusai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pekan lalu.

Program-program direktif Presiden menyedot dana besar, tanpa studi kelayakan, tanpa partisipasi publik, sehingga sangat riskan diselewengkan.

BGN juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 28 triliun pada 2025. Dengan demikian, total anggaran 2025 bisa menjadi Rp 99 triliun. Penambahan itu dilakukan agar dapur MBG bisa terus diperluas di berbagai daerah.

Menurut Dadan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah menyetujui penambahan anggaran hingga Rp 100 triliun pada 2025. Namun, BGN menilai kapasitas serapan realistis hanya dengan tambahan sekitar Rp 28 triliun dari pagu.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, berharap Kementerian Keuangan dapat mengembangkan mekanisme transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan ketat terhadap program-program prioritas yang menyedot anggaran besar. MBG adalah salah satunya.

”Program-program direktif Presiden menyedot dana besar, tanpa studi kelayakan, tanpa partisipasi publik, sehingga sangat riskan diselewengkan,” ujarnya.

Misbah juga menilai, pemerintah perlu legawa mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program ini. Dengan pengakuan itu, pemerintah bisa segera melakukan evaluasi dan perbaikan, bahkan menghentikan program jika terbukti tidak efektif.