Kemenkeu: Stimulus Konsumsi Juni–Juli Cair Tepat Waktu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan penyaluran paket stimulus ekonomi triwulan II-2025 senilai Rp 24,4 triliun tetap berjalan sesuai rencana meskipun gejolak geopolitik global semakin memanas. Program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto bahkan akan dipercepat agar manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan, APBN 2025 masih memiliki ruang fiskal yang luas dengan pagu mencapai Rp 3.621 triliun. Dengan demikian, program perlindungan sosial (perlinsos) dipastikan tidak akan terganggu.

”Kalau kita bicara perlinsos, besarnya Rp 503 triliun sudah dianggarkan dalam APBN 2025. Program-program unggulan Presiden Prabowo akan kita percepat realisasinya pada semester berikutnya,” ujar Febrio dalam diskusi bertema ”Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat” di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Nilai tersebut sudah termasuk juga dengan anggaran paket stimulus ekonomi triwulan II-2025 meliputi diskon transportasi, potongan tarif tol, penebalan bansos, bantuan subsidi upah (BSU), hingga perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja.

Total anggaran yang disiapkan untuk stimulus tersebut mencapai Rp 24,44 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 23,59 triliun berasal dari APBN, sedangkan sisanya, yakni Rp 850 miliar, berasal dari sumber non-APBN.

Febrio mengingatkan bahwa perlinsos tambahan seperti BSU dan penebalan bansos bersifat sementara. Kedua program itu hanya akan diberikan pada Juni dan Juli 2025. ”Untuk stimulus yang BSU itu one time, Juni dan Juli saja. Penebalan bansos juga sama, hanya untuk Juni dan Juli,” tuturnya.

Meski demikian, Febrio belum memerinci angka realisasi anggaran perlinsos hingga saat ini. Namun, ia memastikan distribusi anggaran berjalan sesuai jadwal, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos rutin.

”Kalau untuk PKH, realisasinya triwulanan. Bansos juga mirip jadwalnya, sebesar Rp 10 triliun itu penebalan bansos. Jadi, total perlinsos tetap Rp 503 triliun di APBN 2025,” ujarnya.

Febrio menjelaskan, percepatan program dilakukan agar stimulus ekonomi dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga daya beli di tengah ketidakpastian global.

”Melalui perlinsos dan stimulus ini, pemerintah berharap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran gejolak geopolitik, Febrio memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali. Hingga akhir Mei 2025, defisit APBN tercatat masih berada di level aman.

”Kami melihat trajektorinya cukup terkendali. Memang ada tekanan di sisi penerimaan, tetapi belanja juga sudah mulai dieksekusi. Defisitnya kecil,” kata Febrio.

Ia menambahkan, laporan resmi semester I-2025 akan disampaikan ke DPR pada 8 Juli mendatang. Laporan tersebut akan memuat posisi defisit serta realisasi belanja pemerintah, termasuk perlinsos. Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menilai bansos yang digelontorkan pemerintah bukan semata biaya, melainkan merupakan bentuk investasi jangka panjang.

”Sering orang menganggap bansos itu biaya. Padahal, bansos adalah investasi agar kita mendapatkan pertumbuhan di masa depan,” katanya.

Menurut Arief, pemerintah juga terus menyiapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), deregulasi ekonomi, serta paket stimulus ekonomi triwulan II-2025.