Kemenkop: Bebas Bea Masuk Susu Impor Merugikan Peternak Sapi Lokal

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi menyebut negara-negara pengekspor susu ke Indonesia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menghapuskan bea masuk produk susu sehingga membuat harga produk mereka 5 persen lebih rendah daripada harga global. Kondisi ini diperparah dengan ulah para pelaku industri pengolahan susu yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan skim atau susu bubuk. 

“Negara-negara yang biasa mengekspor susu ke Indonesia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menghapus bea masuk produk susu,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers, Senin (11/11/2024), di Jakarta.

”Kondisi ini diperparah lagi dengan ulah para pelaku industri pengolahan susu (IPS) yang mengimpor skim atau susu bubuk, bukan dalam susu segar. Akibatnya, para peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian lantaran harga susu segar yang mereka produksi menjadi lebih murah,” lanjut dia.

Konferensi pers secara khusus diadakan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk merespon keluhan para pengepul susu dan peternak sapi perah di Boyolali (Jawa Tengah) dan Pasuruan (Jawa Timur) akhir-akhir ini.

Budi menggambarkan, harga susu segar dari peternak hanya berkisar Rp 7.000 per liter sedangkan harga keekonomian yang ideal yaitu Rp 9.000 per liter. 

Budi menyampaikan, produksi susu segar nasional saat ini dilakukan dari 59 koperasi susu. Mereka semua merupakan anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Adapun jumlah populasi sapi tahun 2023 pada koperasi produksi susu mencapai 227.615 ekor dan pada peternakan sapi modern sebanyak 32.000 ekor sapi perah. 

Produksi susu tahunan yang dihasilkan koperasi produksi susu sebesar 407.000 ton atau 71 persen yang dihasilkan peternakan, sementara susu segar yang dihasilkan peternakan modern sebesar 164.000 ton atau 29 persen. 

Secara kuantitas dan kualitas, rata-rata produksi harian susu pada koperasi produksi susu sebesar 8 sampai 12 liter per ekor. Sementara pada peternakan sapi perah modern, produksi hariannya minimal 25 liter per ekor. 

Saat ini, lanjut Budi, kondisi suplai susu nasional yang dikelola koperasi merupakan mayoritas hasil produksi susu segar. Hasil dari koperasi produksi susu itulah yang kemudian disetorkan ke IPS. Situasi ini menjadikan koperasi susu sangat bergantung pada kontrak pembelian susu dari IPS. 

“Bahkan, sejak triwulan II tahun 2023, sejumlah IPS di Jawa Timur dilaporkan mengurangi penyerapan susu dari koperasi produksi susu,” ucapnya. 

Budi menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespon permasalahan pengepul susu dan peternak sapi perah. Salah satu langkah awal adalah segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memastikan agar produksi susu segar dalam negeri diserap semaksimal mungkin oleh ISP. Kemenkop akan lekas berkoordinasi dengan Kemendag untuk meninjau regulasi impor susu. 

“Struktur harga/ongkos produksi susu sapi lokal dan impor bagaimana, itulah yang ingin kami bedah. Peternak sapi lokal mau bersaing tetapi harga susu segar dari impornya terlalu rendah. Makanya, target pemerintah harus swasembada susu,” jawab Budi ketika ditanya media apakah target pemerintah jangka pendek ialah menutup keran impor susu segar. 

Wakil Menkop Ferry Joko Juliantono, yang hadir saat konferensi pers, menambahkan, Kementerian Perdagangan sebaiknya ikut meninjau ulang permasalahan pengepul susu dan peternak sapi perah karena mereka yang kini terdampak. 

“Ya kalau bisa jangan nol persen (bea masuk). Makanya, harus kaji ulang. Kalau ada (bebas bea masuk), peternak sapi perorangan ataupun koperasinya seharusnya diberikan insentif supaya tidak terkena dampak,” ucapnya. 

Ferry mengatakan, dia akan berkunjung ke Boyolali menemui peternak dan koperasi susu pada Kamis (14/11/2024). Sementara Budi akan berkunjung ke daerah peternakan susu dan ISP di Jawa Barat. 

Budi melanjutkan, langkah lain yang akan ditempuh Kemenkop adalah memerintahkan Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir (LPDB) untuk memberikan pembiayaan koperasi susu untuk tujuan meningkatkan volume dan kualitas produksi sehingga pada akhirnya bisa mendorong koperasi susu mulai memasuki hilirisasi produk susu.

“Kami akan meminta LPDB untuk mengambil langkah jangka pendek guna menyelesaikan masalah yang dialami kooperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan. Kami juga meminta LPDB mendorong kesiapan kooperasi produksi susu segar sebagai rantai pasok program makan bergizi gratis,” kata dia. 

Lalu, memperkuat koperasi susu melalui peningkatan standar kebutuhan produksi sesuai dengan kebutuhan pabrik melalui kemitraan antara pabrik dengan koperasi atau peternak, baik dalam teknologi pengolahan hingga teknologi penyimpanan. Dengan demikian, produksi yang berlebih dapat ditangani sesuai dengan proses standar kebutuhan yang tinggi.

Koperasi perlu mengantisipasi atau membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk turunan lain seperti minuman pasteurisasi, yoghurt, dan keju. Pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk memformasikan bibit sapi unggul berkualitas sehingga satu sapi perah dapat menghasilkan minimal 25 liter susu per ekor per hari. 

Selanjutnya, mendorong Gabungan Koperasi Susu Indonesia untuk mendirikan industri pengolahan susu dan turunannya dengan harga yang bersaing dengan produk impor. 

“Melakukan kampanye nasional untuk peningkatan konsumsi produk susu dan turunan susu,” imbuh Budi.