Kemenpan dan RB Tetap Bekerja Optimal di Tengah Efisiensi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan patuh pada instruksi Presiden dan tetap bekerja optimal di tengah efisiensi anggaran. Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran ditindaklanjuti kementerian tersebut dengan menyesuaikan beberapa pos belanja operasional dan nonoperasional, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan kegiatan rapat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Rini Widyantini menyatakan, pihaknya bertindak adaptif terhadap Instruksi Presiden No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. ”Penyesuaian pos belanja hingga evaluasi program dan kegiatan dihitung secara rinci untuk memastikan efektivitas anggaran,” kata Rini di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Rini menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya mengupayakan efisiensi  anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Instruksi itu ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja operasional dan nonoperasional.

Sebelumnya diberitakan, (Kompas.id, 5/2/2025) kondensor pendingin ruangan di luar Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB, Jakarta, Selasa (4/2/2025), tak berputar lagi. Sejumlah ruangan di dalamnya pun gelap, tidak berpenghuni. Sejak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan setiap instansi pemerintah mengefisienkan anggaran, perubahan tampak di kementerian itu.

Menurut Rini, penyesuaian di kantornya dilakukan mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sejumlah hal yang mengalami penyesuaian, antara lain, perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, kegiatan rapat, seminar, sosialisasi, dan kegiatan seremonial.

”Kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting kementerian agar tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Rini.

Rini menjelaskan, saat ini jajarannya sedang melakukan penghitungan efisiensi secara rinci. Program dan kegiatan dievaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran tetap optimal. Untuk menjawab tatangan birokrasi, Kemenpan dan RB akan melakukan optimalisasi transformasi digital pemerintah. ”Harapannya penerapan teknologi akan mengurangi biaya serta mempercepat kinerja pegawai,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Kemenpan dan RB juga mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antarunit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities.

Sementara itu, Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum merilis, pagu anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR menjadi sebesar Rp 29,57 triliun dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, angka pagu anggaran tersebut menindaklanjuti Inpres No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

”Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp 81,38 triliun sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp 29,57 triliun yang terdiri dari nonrupiah murni Rp 16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun,” kata Menteri Dody.

Efisiensi anggaran TA 2025 tersebut menyebabkan 10 perubahan pola kerja Kementerian PU yang mencakup pembatalan kegiatan fisik kontrak tahun tunggal baru dan kontrak tahun jamak baru yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, dan penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien.

Berikutnya, pembatasan perjalanan dinas, paperless office atau pengurangan belanja alat tulis kantor, peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat/seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja nonoperasional.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody menyampaikan realisasi serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 mencapai 93,5 persen atau Rp 169,82 triliun dari total anggaran Rp 181,62 triliun dengan capaian fisik 95,48 persen. Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp 111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp 111,32 triliun atau 99,7 persen dari target.

Capaian ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur strategis yang siap diresmikan, antara lain, 6 proyek strategis ketahanan pangan, 3 proyek strategis revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek strategis IKN, dan 61 proyek strategis lainnya.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, rapat kali ini hanya menyepakati nilai pagu anggaran TA 2025, sedangkan untuk program kerjanya belum bisa disetujui. ”Pembahasan rincian program kerjanya akan diagendakan kembali pada rapat berikutnya secara khusus bersama setiap kementerian atau lembaga,” ujar Lasarus.