Kementan: Neraca Kelapa Masih Surplus, Pembatasan Ekspor Perlu Kajian

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Pertanian atau Kementan menyebutkan neraca produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa masih surplus sehingga seharusnya kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Kementan juga menyatakan pembatasan ekspor kelapa bulan yang diminta Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia memerlukan kajian mendalam.

Sekretaris Direktoral Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto, Jumat (20/12/2024), mengatakan, rerata produksi kelapa nasional pada 2020-2024 turun 0,65 persen. Produksi kelapa pada 2024 juga diperkirakan turun dibandingkan tahun lalu.

Produksi kelapa butiran memang turun. Namun, neraca produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa pada 2023 dan 2024 masih surplus.

Merujuk data Statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, produksi tanaman kelapa pada 2023 sebanyak 2,84 juta ton atau setara 14,18 miliar kelapa butiran. Pada 2024, produksinya turun menjadi 2,82 juta ton atau 14,11 miliar kelapa butiran.

”Produksi kelapa butiran memang turun. Namun, neraca produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa pada 2023 dan 2024 masih surplus,” ujarnya kepada Kompas di Jakarta.

Heru menjelaskan, berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional 2023 Badan Pusat Statistik, rerata konsumsi per kapita kelapa pada 2023 sebanyak 4,23 butir atau 1,1 miliar butir per tahun. Sementara kebutuhan bahan baku industri pengolahan kelapa sebanyak 9,1 miliar butir, volume ekspor kelapa bulat 292 juta butir, dan volume ekspor kelapa muda 186.000 butir.

Dengan produksi kelapa sebanyak 14,18 miliar butir, berarti neraca produksi, konsumsi, dan ekpor kelapa Indonesia pada 2023 masih surplus 3,6 miliar butir. Kemudian pada 2024, produksi kelapa hanya turun 0,5 persen atau sekitar 70.000 butir.

”Dari data tersebut, kami memperkirakan kebutuhan kelapa dalam negeri masih dapat terpenuhi,” kata Heru.

Oleh karena itu, Kementan menilai penyebab industri pengolahan kelapa kesulitan bahan baku bukan lantaran penurunan produksi. Kesulitan bahan baku itu lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga kelapa di pasar dalam negeri maupun internasional dan biaya transportasi.

Selain itu, industri pengolahan dengan sentra-sentra perkebunan kelapa belum sepenuhnya terintegrasi. Mayoritas sentra produksi kelapa berada di wilayah timur Indonesia, sedangkan lokasi pabrik pengolahan paling banyak di wilayah barat Indonesia.

Menurut Heru, faktor-faktor penyebab tersebut saling terkait. Sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia adalah Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Namun, sebagian besar pabrik pengolahan kelapa tidak berada di daerah-daerah sentra tersebut.

Hal itu menyebabkan pengolahan kelapa di daerah sentra produksi kelapa belum optimal. Salah satu indikatornya adalah harga kelapa di daerah-daerah sentra belum beranjak baik. Pada 2023, misalnya, harga rerata kelapa bulat di tingkat petani di Riau dan Sulawesi Utara masing-masing Rp 2.911 per kilogram (kg) dan Rp 987 per kg.

Jarak sebagian besar pabrik dengan daerah sentra produksi kelapa juga jauh, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi. Hal itu akan berpengaruh terhadap pembentukan harga kelapa bulat.

Apabila hilirisasi kelapa telah optimal, harga kelapa bulat dalam negeri akan semakin membaik dan layak.

Oleh karena itu, lanjut Heru, diperlukan kebijakan strategis untuk mendorong pembangunan fasilitas hilirisasi kelapa di sentra-sentra produksi. Selain itu, infrastruktur logistik juga perlu diperkuat. Dengan begitu, biaya dan risiko dapat dikurangi.

Kementan juga berharap koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara ketersediaan bahan baku dan distribusi industri pengolahan kelapa secara merata. Pembelian kelapa di tingkat petani juga perlu didorong secara tunai, bukan dibayar secara temporer.

”Apabila hilirisasi kelapa telah optimal, harga kelapa bulat dalam negeri akan semakin membaik dan layak. Dengan begitu, petani dan pelaku usaha akan lebih tertarik menjual kelapa bulat di dalam negeri ketimbang diekspor,” katanya.

Rabu lalu, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyatakan industri pengolahan kelapa tengah kesulitan mendapatkan bahan baku. Berdasarkan survei internal HIPKI, saat ini 16 perusahaan kelapa hanya mampu mengoperasikan 33 persen dari total kapasitas produksi maksimum.

HIPKI menyebutkan kelangkaan bahan baku itu terjadi akibat penurunan produksi kelapa akibat dampak El Nino. Kondisi itu diperparah dengan semakin masihnya ekspor kelapa bulat baik secara legal maupun ilegal.

Untuk itu, HIPKI meminta agar pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan industri pengolahan kelapa. Salah satunya adalah membatasi ekspor kelapa bulat selama 3-6 bulan (Kompas, 18/12/2024).

Menanggapi permintaan pembatasan ekspor kelapa bulat itu, Heru menyatakan, diperlukan kajian lebih lanjut terkait kebutuhan industri, ekspor, dan konsumsi secara valid. Selain itu, diperlukan juga kajian komprehensif terkait harga pembelian kelapa di tingkat petani yang layak.

Pembatasan ekspor kelapa bulat memerlukan kajian lebih lanjut terkait kebutuhan industri, ekspor, dan konsumsi secara valid.

”Langkah itu juga perlu dilengkapi dengan kajian komprehensif terkait penjaminan pasokan bahan baku sebesar 20 persen dari kebutuhan melalui pembangunan kebun inti atau kemitraan dengan petani pekebun di sekitar lokasi. Dengan langkah-langkah itu, kebijakan pembatasan ekspor kelapa bulat baru dapat disimpulkan,” kata Heru.

Adapun terkait lonjakan ekspor kelapa bulat ke China, Heru menegaskan, ekspor tersebut dalam bentuk kelapa muda. Kelapa muda itu berasal dari kebun benih teregistrasi sehingga volume ekspornya dapat dikendalikan dan potensi dampak negatif terhadap ketersediaan kelapa di dalam negeri dapat diminimalkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum HIPKI Amrizal Idroes berpendapat, selama ini data kelapa di Indonesia tidak menunjukkan kondisi riil komoditas tersebut. Jika sudah terbangun baik, data tersebut pasti dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Untuk itu, HIPKI berharap agar pemerintah membangun data komoditas kelapa yang akurat di tengah upaya menggulirkan program Hilirisasi Kelapa. Data itu, antara lain, mencakup produksi, produktivitas, dan luas perkebunan kelapa; para pelaku hulu-hilir industri kelapa; konsumsi kelapa masyarakat; ekspor, dan kebutuhan industri pengolahan kelapa.

”Selain itu, kami juga berharap pemerintah mengawasi ekspor kelapa bulat ilegal. Ekspor kelapa bulat yang tidak tercatat secara resmi itu juga berpotensi mengurangi pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa di dalam negeri,” katanya.