Kementan Sebut Mayoritas Produksi Gabah Nasional Dikuasai Penggilingan Besar

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertanian menyebut mayoritas produksi gabah nasional dikuasai oleh perusahaan penggilingan besar. Mayoritas gabah itu tersedot sebagai bahan baku produksi beras premium.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian, Jumat (29/8/2025), mengatakan, saat ini jumlah penggilingan padi kecil dan menengah di Indonesia sebanyak 124.506 unit. Adapun penggilingan besar jumlahnya 1.056 unit.

Meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan penggilingan kecil dan menengah, dari total produksi gabah tahunan di Indonesia, sebesar 60 persen dikuasai oleh penggilingan besar. Mereka menyerap gabah petani tersebut terutama untuk memproduksi beras premium.

”Inilah yang kami lihat sebagai salah satu akar penyebab kenaikan harga beras dan matinya penggilingan padi kecil di kala produksi beras nasional dan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog melimpah,” ujarnya dalam diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk ”Beras Nasional Surplus dan Aman” yang digelar Himpunan Alumni IPB University secara hibrida di Bogor, Jawa Barat.

Dari total produksi gabah tahunan di Indonesia, sebesar 60 persen dikuasai penggilingan besar. Mereka menyerap gabah tersebut terutama untuk memproduksi beras premium.

Sam menjelaskan, produksi beras nasional pada tahun 2025 diperkirakan berlimpah. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan produksi beras bisa mencapai 33 juta ton.

Bahkan, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) serta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2025 masing-masing sebesar 34,5 juta ton dan 35,6 juta ton. Selain itu, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog per 26 Agustus 2025 mencapai 3,93 juta ton.

Namun, lanjut Sam, di saat produksi beras nasional dan CBP berlimpah, harga beras justru naik. Salah satu pemicunya adalah terjadi persaingan pembelian gabah kering panen (GKP) petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg).

Penggilingan padi bermodal besar mampu membeli gabah dengan harga lebih tinggi dari penggilingan kecil dan menengah. Inilah yang menyebabkan banyak penggilingan padi kecil yang berhenti beroperasi sementara waktu, bahkan mati.

”Mirisnya, beras premium tersebut diproduksi tidak sesuai aturan standar mutu, bahkan dijual di atas HET (harga eceran tertinggi). Kami menemukan sejumlah beras premium yang dijual mengandung butir patah 30-50 persen atau melebihi standar mutu patahan 15 persen. Ini, kan, sama saja menipu konsumen,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam FGD juga terungkap fakta bahwa penggilingan padi besar menguasai jaringan distribusi perberasan, termasuk di ritel modern. Dari problem penguasaan gabah dan jaringan distribusi beras itu, muncul sejumlah usulan.

Beberapa di antaranya adalah zonasi serapan gabah, digitalisasi beras premium, literasi konsumen, dan penguatan penggilingan kecil.

Pengamat ekonomi pertanian Prima Gandhi mengemukakan, belakangan ini banyak pengusaha penggilingan padi dan beras besar yang menarik beras premium dari jaringan ritel modern. Ini lantaran mereka takut terhadap penindakan hukum yang dilakukan secara masif di sejumlah daerah.

”Hal itu menyebabkan kekosongan sejumlah merek beras premium di toko-toko ritel modern. Ini menunjukkan mereka benar-benar menguasai jaringan ritel modern tersebut,” katanya.

Di sisi lain, kata Gandhi, mereka juga memiliki modal yang besar untuk mengakses gabah petani, bahkan secara lintas provinsi. Tidak mengherankan jika di kala produksi gabah mulai berkurang pascapanen raya padi musim tanam I, mereka mampu membeli gabah dengan harga tinggi.

Tak hanya itu, satu perusahaan penggilingan besar mampu memproduksi gabah tersebut menjadi beras premium dengan beragam merek. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah perlu membenahi kembali tata kelola perberasan nasional dari hulu ke hilir.

”Misalnya, pemerintah bisa mengatur zonasi pembelian gabah. Pemerintah juga bisa mendigitalisasi perdagangan beras premium dari hulu ke hilir dengan teknologi penelusuran. Dengan begitu, pemerintah dapat menelusuri asal muasal gabah sampai menjadi beras yang dijual ke konsumen,” katanya.

Gandhi juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat literasi konsumen tentang perberasan. Ini terutama perihal cara membedakan beras medium dan premium.

Praktik oligopoli telah berkembang dalam struktur pasar perberasan nasional.

Dalam FGD itu, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat, praktik oligopoli telah berkembang dalam struktur pasar perberasan nasional. Salah satu indikatornya adalah perusahaan penggilingan padi dan beras besar yang dominan menguasai produksi gabah nasional serta jaringan pemasaran beras.

Di tengah situasi itu, pemerintah perlu berpihak kepada usaha penggilingan padi kecil. Caranya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi melalui peremajaan mesin penggilingan dan sarana pengeringan gabah serta kemudahan mengakses kredit usaha rakyat.

Abra juga meminta agar pemerintah tidak hanya berorientasi meningkatkan produksi gabah atau beras. Peningkatan produktivitas padi juga diperlukan mengingat pertumbuhannya sejak era reformasi atau sejak tahun 1998 hanya di kisaran 5 persen.

Indef mencatat, rerata produksi padi nasional pada 2017 pernah mencapai 5,4 ton per hektar. Kemudian, pada 2023 dan 2024, rerata produksi tersebut turun masing-masing menjadi 5,28 ton dan 5,25 ton per hektar. Rerata produktivitas padi Indonesia itu masih tertinggal dari Vietnam yang mencapai 6,11 ton per hektar pada 2023.