Kemiskinan dan Hati Nurani

”Statistik itu seperti bikini: yang ditunjukkan menarik, tapi yang disembunyikan justru yang paling penting.” Kutipan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini terasa sangat tepat ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir.

Pemerintah menyambutnya sebagai keberhasilan. Tetapi, seperti kritik Gus Dur, yang ditunjukkan statistik mungkin menarik, tetapi yang disembunyikan justru paling penting: realitas kemiskinan yang tetap mengakar, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan.

Garis kemiskinan BPS mengacu pada pendekatan cost of basic needs, yakni pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kalori dan kebutuhan non-makanan dasar. Dengan standar ini, seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah Rp 595.000 per bulan.

Pendekatan ini perlu dikritisi karena menetapkan ambang kemiskinan terlalu rendah. Jika menggunakan garis kemiskinan internasional berdasar paritas daya beli 6,85 dollar AS per hari (standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas), atau sekitar Rp 112.000 per hari, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tergolong miskin atau rentan miskin.

Dengan kata lain, penurunan angka kemiskinan nasional bisa jadi hanyalah klaim statistik yang tak menyentuh substansi kehidupan rakyat.

Statistik itu belum merekam lelah langkah kaki anak-anak, belum mencatat langkanya air bersih, dan belum menangkap rasa lapar yang menemani proses belajar.

Kemiskinan bukan hanya soal pengeluaran. Ia juga menyangkut hak dasar dan martabat hidup. Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, banyak desa belum memiliki akses air bersih. Fasilitas kesehatan hanya tersedia di ibu kota kecamatan. Anak-anak SD harus berjalan kaki lebih dari satu jam menuju sekolah, sering tanpa alas kaki dan dalam keadaan lapar.

Jika keluarga-keluarga ini menghabiskan Rp 600.000 per bulan, menurut BPS, mereka tidak lagi miskin. Tetapi, apakah mereka sungguh hidup layak?

Statistik itu belum merekam lelah langkah kaki anak-anak, belum mencatat langkanya air bersih, dan belum menangkap rasa lapar yang menemani proses belajar. Ia belum mengukur harapan dan resiliensi rakyat miskin bahwa negara akan memenuhi janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Studi Hanandita dan Tampubolon (2016) menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam mengukur kemiskinan, di dalamnya mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan partisipasi sosial. Sayangnya, pendekatan ini belum diadopsi secara konsisten dalam statistik nasional.

Selama lebih dari satu dekade, rasio gini stagnan di angka sekitar 0,39. Banyak keluarga yang ”lolos” dari kategori miskin secara statistik, nyatanya hidup di ambang batas.

Di Kepulauan Aru, Maluku, nelayan tradisional menggantungkan hidup pada hasil tangkapan harian. Saat cuaca buruk menerjang, mereka kehilangan pendapatan. Namun, karena pengeluaran mereka sedikit di atas garis kemiskinan, mereka tak lagi dianggap miskin.

Statistik semacam ini gagal menangkap kerentanan, padahal kerentanan adalah kenyataan harian bagi jutaan rakyat Indonesia. Mereka dengan mudah tergelincir kembali ke jurang kemiskinan, tetapi tak gaduh dan jarang mengeluh. Mungkin itu sebabnya jeritan hati mereka tidak didengar.

Statistik kemiskinan berpotensi digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Penurunan angka dapat dengan mudah diklaim sebagai narasi keberhasilan, meski kesejahteraan tak banyak berubah. Tanpa evaluasi dan transparansi, statistik berubah dari alat diagnosis menjadi instrumen pembenaran.

Agar data BPS tidak semata menjadi justifikasi politik, pernyataan Wakil Ketua DPR bahwa BPS perlu menjelaskan angka-angka itu secara substansial kepada wakil rakyat layak segera direalisasikan. Lebih dari itu, pemerintah dan parlemen harus berani merevisi garis kemiskinan nasional, mengadopsi pengukuran multidimensi, dan membuka akses publik terhadap metodologi dan data.

Tanpa langkah tersebut, kita berisiko terus menyusun kebijakan berdasarkan ilusi. Data kemiskinan yang hanya menghitung kebutuhan minimum memang enak didengar, tetapi melukai nurani bangsa.

Jika anak-anak Lembata harus berjalan kaki 4 kilometer untuk sekolah dan ibu-ibu di Aru harus menahan lapar agar anaknya bisa makan, pertanyaan yang relevan bukan hanya ”berapa pengeluaran mereka?”, tetapi ”di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?”.

Gus Dur benar. Statistik bisa tampak indah, tetapi menyembunyikan realitas yang menyakitkan: luka kemiskinan kronis yang diderita sebagian rakyat Indonesia. Penurunan angka kemiskinan layak diapresiasi jika dan hanya jika itu mencerminkan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Statistik mungkin menyenangkan telinga kekuasaan. Namun, nurani sosial hanya akan tenang jika angka-angka itu benar-benar mencerminkan hidup rakyat yang bermartabat.

Dalam banyak tradisi keagamaan, kemiskinan bukan sekadar urusan teknis, tetapi amanah moral. Dalam Islam, fakir dan miskin disebut berulang kali dalam Al Quran sebagai kelompok yang wajib dilindungi. Dalam Injil, Yesus bersabda, ”Apa yang kamu lakukan terhadap yang paling hina dari saudara-saudara-Ku ini, kamu telah melakukannya untuk Aku” (Matius 25:40).

Tradisi dan ajaran Buddha, Hindu, dan Konghucu pun menekankan belas kasih terhadap mereka yang lemah. Maka, jika data digunakan untuk menutup mata dari kenyataan, sesungguhnya kita sedang berkhianat bukan hanya pada rakyat, melainkan juga pada nurani dan nilai-nilai luhur yang kita yakini.

Darwin Darmawan, Pendeta Gereja Kristen Indonesia; Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia; dan Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Politik UI