Kenaikan Susulan, BI Kerek Lagi Suku Bunga ke Level 5,75 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia kembali memutuskan untuk kembali mengerek suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini ditempuh demi meningkatkan stabilitas rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap terjangkar.

Keputusan tersebut diambil setelah BI menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) secara bulanan pada 17-18 Juni 2026. Selain suku bunga acuan, BI juga turut menaikkan suku bunga deposit facility dan lending facility sebesar 25 basis poin (bps), masing-masing menjadi 4,75 persen dan 6,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih dinamis sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons.

”Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 1,5-3,5 persen yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers, secara daring, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, pada RDG bulanan Mei 2026, BI telah memutuskan untuk mengerek naik suku bunga acuannya sebesar 50 bps ke level 5,25 persen. Langkah ini diambil, antara lain, untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang saat itu menembus level Rp 17.719 per dolar AS.

Namun, tidak berhenti di situ, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,5 persen melalui RDG mingguan pada 9 Juni 2026 atau hanya berselang 20 hari dari keputusan RDG bulanan sebelumnya.

Langkah tersebut terpaksa diambil oleh BI lantaran rupiah terus melemah sekalipun kebijakan suku bunga sudah ditempuh. Melemahnya nilai tukar rupiah yang saat itu sempat mencapai Rp 18.171 per dolar AS dinilai berada di luar perkiraan.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen.

Perry menambahkan, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat demi mendorong pertumbuhan melalui peningkatan pembiayaan ke sektor riil.

Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

”Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen,” ujarnya.

Selain itu, BI akan terus meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah ini diperkuat dengan penguatan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan sejalan dengan kenaikan BI-Rate demi menarik aliran masuk investasi portofolio asing.

Lebih lanjut, insentif juga diberikan kepada investor asing dengan penurunan tingkat swap lindung nilai sebesar 10 persen. Di sisi lain, likuiditas di pasar uang dan perbankan akan tetap dijaga dengan tingkat pertumbuhan uang primer minimal 10 persen atau dua digit.

Dihubungi secara terpisah, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI), Teuku Riefky, berpandangan, BI sebaiknya tetap mempertahankan suku bunga kebijakannya di level 5,5 persen.

”Ini mempertimbangkan pengetatan kebijakan yang telah berlangsung secara bertahap sejak Mei, intervensi valuta asing yang terus berlanjut, dan kebutuhan untuk mengevaluasi dampak dari langkah-langkah yang baru-baru ini diambil,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuannya hingga 75 bps sebelumnya merefleksikan pengetatan moneter yang cukup signifikan. Ke depan, inflasi diperkirakan menghadapi tekanan yang kemungkinan besar didorong oleh sisi penawaran.

Dengan kata lain, BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga jika aktivitas ekonomi menunjukkan tanda-tanda perlambatan di masa depan. Namun, ruang untuk pemangkasan suku bunga kemungkinan akan tetap terbatas selama rupiah masih mengalami tekanan.

Menurut Riefky, respons kebijakan yang ditempuh oleh BI sejauh ini sudah tepat. Namun, depresiasi rupiah yang berlanjut mengindikasikan adanya kekhawatiran yang lebih mendalam terkait lingkungan kebijakan domestik.

Penyesuaian terhadap target program Makan Bergizi Gratis nasional serta penyesuaian harga bahan bakar semakin menegaskan adanya ”trade-off” fiskal yang dihadapi pemerintah.

Dalam hal ini, investor tampak semakin menyoroti risiko domestik, khususnya terkait keberlanjutan fiskal di tengah keberlanjutan program belanja besar-besaran pemerintah, sedangkan biaya subsidi energi meningkat seiring tingginya harga minyak global dan pelemahan rupiah.

”Penyesuaian terhadap target program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional serta penyesuaian harga bahan bakar semakin menegaskan adanya trade-off fiskal yang dihadapi pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, isu tata kelola, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengurus program MBG berskala besar tersebut turut menambah tekanan terhadap sentimen negatif di pasar.