Mengapa Myanmar Tidak Siap Menghadapi Bencana...?

Secara geografis, negeri Myanmar berada di lokasi rawan bencana karena terletak di pertemuan dua lempeng bumi yakni Lempeng India dan Lempeng Sunda. Dalam kondisi tersebut, sejatinya, penyelenggara negara seharusnya selalu bersiap diri.

Namun, lantaran dirundung perang saudara empat tahun terakhir, Myanmar sangat tidak siap untuk menghadapi bencana alam dan kondisi darurat kemanusiaan. Gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7 di dataran pusat Myanmar, sejauh ini, Minggu siang (30/3/2025), sudah terdata sekurangnya 2.058 orang tewas dan ribuan rumah hancur.

Perang Saudara yang pecah sejak tahun 2021 sudah melumpuhkan layanan kesehatan, infrastruktur, dan jaringan listrik Myanmar. Praktis nyaris tidak ada yang tersisa untuk operasi tanggap bencana di Myanmar.

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan berbagai lembaga bantuan dunia memperingatkan, sudah belasan juta warga Myanmar (dari 51 juta penduduk) yang mengalami krisis kemanusiaan sebelum gempa bumi Jumat (28/3/2025) terjadi. Dari jumlah tersebut, 3,5 juta penduduk menjadi pengungsi di dalam negeri atau disebut sebagai Internal Displaced Person (IDP).

“Kami memperkirakan 19,9 juta penduduk Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan sebelum gempa bumi terjadi. Sekarang situasinya akan lebih buruk,” kata Kordinator PBB untuk misi kemanusiaan Myanmar Marcoluigi Corsi.

Badan Pangan Dunia atau World Food Program (WFP) sebelum gempa terjadi, menyatakan, sudah 15 juta warga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan harian.

Pada Minggu, PBB menjelaskan, operasi kemanusiaan di Myanmar terhalang oleh minimnya alat medis, dan kini tim penyelamat memohon peralatan untuk membongkar reruntuhan bangunan demi menyelamatkan korban yang tertimbun.

Gempa yang menimpa Myanmar juga terjadi di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas personil dan pendanaan lembaga bantuan AS, USAID. Walau Trump berjanji akan membantu Myanmar, saat ini WFP sudah terkena dampak pengurangan bantuan USAID yang mengakibatkan satu juta warga Myanmar diputus kebutuhan pangannya.

Saat ini beberapa negara sudah mengirimkan tim bantuan kemanusiaan seperti China, Rusia, India, Singapura, dan negara ASEAN termasuk Indonesia.

Selain krisis kemanusiaan, pemerintahan junta militer di bawah Jenderal Min Aung Hlaing sudah kehilangan kendali atas banyak wilayah di Myanmar. Seiring berlarut-larutnya perang saudara, banyak wilayah berada dalam kontrol berbeda.

Saat ini Myanmar terbelah atas wilayah yang dikendalikan junta militer, wilayah yang dikontrol pasukan oposisi, dan serta wilayah yang dikendalikan oleh milisi Etnis seperti Karen, Kachin, Wa, Shan, Arakan, dan lain–lain. Junta militer hanya mengendalikan kota-kota utama seperti Yangon, Naypyidaw, Mandalay.

Persaingan antar kelompok bersenjata yang saling berebut kekuasaaan dan wilayah menimbulkan gangguan bagi upaya penyaluran bantuan. Sebelum gempa mengempas Myanmar, berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sarana pendukung sudah rusak berat akibat perang saudara itu.

Tatmadaw diketahui mengebom rumah sakit di wilayah kekuasaan oposisi. Di saat sama banyak dokter, perawat, dan pekerja sektor medis meninggalkan wilayah Junta Militer untuk bergabung dengan kelompok NUG atau mengungsi ke wilayah yang dikontrol oleh kelompok etnis.

Kota Sagaing (episentrum gempa) yang berjarak belasan kilometer dari Kota Mandalay, belakangan ini menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan oposisi melawan tentara Myanmar.

Kemiskinan pun merajalela, ekonomi hancur, karena beratnya sanksi internasional, dampak perang saudara, dan kini gempa bumi. Kondisi itu menguras habis keuangan dan sumber daya Junta Militer.

Selain itu, banyak aparatur sipil Myanmar memilih membelot, bergabung dengan kelompok oposisi di bawah Pemerintah Persatuan Nasional (NUG). Ketiadaan aparatur sipil membuat junta militer semakin sulit mengkordinasikan bantuan kemanusiaan.

Situasi itu diprakirakan menjadi pemicu, Min Aung Hlaing meminta dukungan internasional untuk menangani bencana dan dampaknya. Langkah Junta Militer merupakan perubahan drastis dari sikap yang selama ini menutup diri dari bantuan internasional ke Myanmar.

Di sisi lain, Sabtu lalu, NUG mengumumkan gencatan senjata. Mereka akan menerapkan jeda selama dua minggu. Mereka juga mengajak milisi etnis untuk membantu misi kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan NUG mengatakan siap bekerja sama dengan PBB dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan keamanan, transportasi, dan pendirian kamp-kamp penyelamatan dan medis sementara di wilayah yang mereka kuasai. di daerah-daerah yang dikuasainya.

"Kami menyerukan kepada semua kelompok etnis dan warga negara untuk secara aktif bekerja sama dengan NUG dan pasukan revolusioner dalam memberikan bantuan darurat dan penyelamatan yang komprehensif kepada para korban gempa bumi," kata pernyataan itu.

Terkait kondisi terkini, PBB mengumumkan, jejaring rumah sakit di Mandalay, Magway, dan Ibukota Napypydaw kini kewalahan dalam menangani pasien korban gempa bumi.

Jaringan komunikasi dan internet yang sering terganggu di Myanmar, kini kondisinya semakin memburuk akibat gempat. Jalur udara dan darat juga ”sekarat” dan sebagian putus. Kondisi itu menjadi kendala tambahan upaya koordinasi misi bantuan kemanusiaan di Myanmar.

Betapa pelik situasi Myanmar… (AP/AFP)