Kepala Daerah Klaim Sinkronisasi Program Pusat-Daerah Itu Mudah

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kepala daerah mengaku siap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Astacita. Menurut mereka, sejauh program unggulan itu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, daerah pasti akan mendukung.

Juru Bicara Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung-Rano Karno, Chico Hakim, menuturkan, sejak awal komitmen dari pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu adalah mendukung program unggulan Prabowo-Gibran. Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah, bagi Jakarta, tidak akan sulit karena sebenarnya program unggulan pemerintah pusat dan Jakarta ada yang justru saling beririsan sehingga bisa saling melengkapi.

”Misalnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pramono-Rano justru akan membuat program yang bisa menjadi pelengkap MBG, yaitu sarapan pagi gratis yang akan diujicobakan begitu mereka dilantik,” kata Chico ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Jakarta tidak masalah dengan program-program prioritas pemerintah pusat.

Menurut Chico, dengan fiskal daerah yang masih luas—karena Jakarta termasuk daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar—pemerintah daerah masih mempunyai ruang gerak yang luas. Ruang dimaksud baik untuk mendukung program unggulan pusat maupun dalam rangka merealisasikan janji-janji kampanye.

”Jakarta tidak masalah dengan program-program prioritas pemerintah pusat,” kata Chico.

Politikus PDI-P itu menuturkan sejumlah program prioritas unggulan Jakarta yang sudah ada, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang penerima manfaatnya justru akan ditambah. Meskipun negara sedang mengetatkan anggaran melalui program efisiensi, Jakarta masih bisa membiayai program-program pelayanan publik karena ruang fiskal daerahnya masih sangat memadai.

”Di Jakarta, efisiensi anggaran nanti semangatnya adalah untuk menghapus hal-hal yang dianggap kurang perlu agar bisa dialokasikan ke hal yang lebih perlu lagi,” ujar Chico.

Contohnya ialah biaya perjalanan dinas yang akan ditinjau ulang sehingga uangnya bisa dialokasikan untuk pembiayaan pelayanan publik. Ia pun menyebut, tanpa perlu sinkronisasi program pusat dan daerah, sebenarnya program-program unggulan Pramono-Rano juga sudah selaras dan saling beririsan.

”Bicara soal Jakarta, Mas Pramono sudah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undangnya. Program Astacita 100 persen akan kami dukung,” kata Chico.

Sementara itu, Wali Kota Indramayu Lucky Hakim saat ditemui di sela-sela gladi bersih pelantikan kepala daerah serentak di Jakarta, Rabu (19/2/2025), menuturkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tujuan bernegara pada akhirnya ialah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Selama program unggulan Prabowo-Gibran bermuara ke sana, sinkronisasi program pusat dan daerah dianggapnya tak akan sulit.

”Memang masih banyak daerah-daerah yang belum independen secara pendanaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih rendah dan masih bergantung pada bantuan dari pusat. Tentu pusat punya visi-misi dari presiden, gubernur, bupati dan wali kota, kalau selaras lebih bagus,” kata politikus Partai Nasdem itu.

Meskipun demikian, menurut dia, sinkronisasi program pusat dan daerah itu pun juga harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Oleh sebab itu, nanti pada saat retret atau orientasi kepemimpinan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, ia juga sudah bertekad untuk menyuarakan aspirasinya. Pertama, bagi pemerintahan daerah tingkat II, yaitu kabupaten dan kota, terkadang tantangan berada pada komunikasi dengan pemerintah pusat.

”Di retret mungkin kita akan bisa mengenal tidak hanya secara kelembagaan. Sebab, lembaga itu sudah ada strukturnya. Akan tetapi, juga bisa kenal secara personal, bisa berbicara dan memiliki akses untuk berkomunikasi,” kata Lucky.

Menurut dia, dengan bertemu secara langsung di Akmil, Magelang, ia pun bisa mengenal secara personal dan membangun hubungan emosional dengan pemerintah kabupaten-kota, provinsi, ataupun pusat. Dengan demikian, program-program pemerintah daerah tidak hanya berparadigma level daerah, tetapi juga memikirkan hal-hal yang lebih makro seperti geopolitik nasional.

”Karena Indonesia itu negara besar, tetapi, kan, terdiri dari kabupaten-kabupaten. Nah, itulah yang akan menjadi penguat,” ujar Lucky.

Pertemuan saat retret, menurut dia, juga menjadi ajang yang penting untuk pengetahuan secara personal. Dengan saling mengenal, antarkepala daerah bisa bersinergi secara lebih optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan, kondisi sebagian besar kapasitas fiskal keuangan daerah sejak dulu masih tergantung pada dana transfer dari pusat. Padahal, jika dikulik lagi, dengan dana yang ada, seharusnya kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat. Oleh sebab itu, program efisiensi sebenarnya bertujuan untuk menyehatkan fiskal daerah.

”Sebetulnya seperti itu. Bapak Presiden, begitu melihat peta keuangan daerah, merasa banyak kapasitas daerah yang lemah dan itu tidak bisa dibiarkan seperti itu. Harus ada semacam shock teraphy dan kebijakan untuk membuat daerah lebih berhati-hati lagi,” ujar Bima.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran, Bima melanjutkan, daerah dalam membuat kebijakan tidak bisa sekadar business as usual atau semata-mata tergantung dari dana transfer pusat. Daerah harus menyisir lagi anggarannya sehingga lebih hemat, efektif, dan efisien.

Bima menegaskan, pola pikir terkait program prioritas pusat dan daerah memang tidak bisa dikotomistis. Sebab, sebenarnya program-program prioritas itu banyak irisannya, terutama urusan pendidikan dan kesehatan.

”Jadi, kadang-kadang opini itu kurang berimbang. Seolah-olah dipaksa dari pusat sehingga daerah tidak punya ruang. Tidak. Justru pusat mengingatkan peranan dasar tersebut. Dan, sesungguhnya irisan-irisannya itu banyak,” kata Bima.