Keracunan Berulang MBG

Sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan pada awal Januari hingga 19 September 2025 tercatat 5.626 anak keracunan makanan dalam MBG di sejumlah daerah. Angka ini merupakan fenomena gunung es karena belum ada sistem pelaporan kasus yang baik dalam program tersebut.

Di Baubau, Sulawesi Tenggara, 16 September 2025, sebanyak 46 siswa keracunan makanan yang kondisinya tak layak. Di Banggai, Sulawesi Tengah, 157 siswa keracunan setelah makan ikan cakalang, sedangkan di Garut, Jawa Barat, 194 siswa mual dan muntah setelah makan ayam woku dan tempe orek dari MBG.

Jumlah total siswa yang dirawat intensif terus bertambah. Pemerintah pusat menyebutkan, sebagian kasus keracunan terjadi akibat alergi, tetapi laporan daerah menunjukkan pola kejadian yang konsisten, yakni makanan datang terlambat dan basi, tidak higienis, serta penyajiannya terburu-buru (Kompas, 20/9/2025).

Selain berbagai kasus keracunan makanan, menu MBG di banyak sekolah juga berupa produk pangan ultraproses dan susu berperisa tinggi. Pemberian makanan ultraproses justru bisa memicu persoalan gizi, yakni obesitas atau kelebihan berat badan, yang meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular.

Terus terjadinya kasus keracunan menunjukkan sistem pengawasan dan akuntabilitas belum berjalan baik, mulai dari dapur tak layak, minimnya inspeksi, hingga logistik makanan tak higienis. Hal ini karena tak ada persiapan matang, mulai dari aspek regulasi, keamanan pangan, kecukupan gizi, hingga lemahnya pemantauan.

Hingga kini belum ada payung hukum ataupun panduan teknis program MBG. Akibatnya, tata kelola program tersebut menjadi tidak jelas, mulai dari koordinasi antarkementerian atau lembaga, relasi antara pemerintah pusat dan daerah, hingga pengaturan kerja sama multipihak.

Hal ini menjadi ironi karena program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi warga malah menimbulkan banyak masalah. Keracunan menyebabkan kegiatan belajar siswa terganggu, gangguan kesehatan, serta menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan program MBG dengan dalih insiden-insiden keracunan makanan jadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Pemerintah lebih fokus pada pencapaian target kuantitatif dengan meningkatkan jumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi daripada menjamin kualitasnya.

Pendekatan ini menuai kritik dari banyak pihak. Sejumlah pakar kesehatan masyarakat dan masyarakat sipil mendesak moratorium program tersebut agar evaluasi total bisa dilakukan tanpa ada korban baru. Sebab, persoalannya tidak hanya di level teknis, tetapi juga sistem dan tata kelola yang bermasalah.

Perbaikan yang dijanjikan pemerintah tanpa menyentuh akar masalah menimbulkan kecemasan publik, terutama orangtua dan sekolah, atas berulangnya kejadian keracunan. Pemerintah tak cukup hanya meminta maaf dan menanggung biaya perawatan korban, tetapi mesti memastikan kasus keracunan tak terulang.