Keracunan MBG di Tulungagung, 9 Siswa Masih Dirawat di RS dan Puskesmas

MALANG, KOMPAS — Masih ada sembilan siswa SMPN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Mereka adalah sebagian dari 68 korban yang diduga mengalami keracunan seusai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis pada Senin (13/10/2025).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Anna Sapti Saripah, Selasa (14/10/2025) pagi, mengatakan, dari sembilan siswa yang masih menjalani perawatan, empat di antaranya berada di RSUD dr Karnaeni Campurdarat dan lima siswa di dua puskesmas di Tulungagung.

”Yang di rumah sakit masih ada empat orang, yang satu sudah pulang. Puskesmas tersisa lima orang, tetapi saya belum update mudah-mudahan pagi ini sudah boleh pulang. Ada empat di Puskesmas Boyolangu dan satu di Puskesmas Beji. Yang sudah pulang 58 orang. Totalnya ada 68 orang,” ucapnya melalui sambungan telepon.  

Menurut Anna, kondisi para korban terus membaik. Sebelumnya, puluhan siswa itu mengalami keluhan berupa pusing, mual, muntah, dan sakit perut usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan sekitar pukul 07.00 WIB.

Dinas Kesehatan Tulungagung sendiri telah mengambil sampel, baik dari muntahan korban maupun dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sampel makanan juga dikirim ke beberapa laboratorium, tetapi untuk mengetahui hasilnya masih perlu waktu beberapa hari ke depan.

Anna pun menjelaskan, pihaknya belum bisa menyimpulkan secara pasti apa yang menjadi penyebab keracunan masal itu. ”Yang jelas, ada sebagian siswa mengalami keluhan kesehatan, pusing, mual, muntah, dan sakit perut. Kita juga belum bisa menjustifikasi apakah karena MBG atau anak-anak juga sarapan dari rumah,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, lanjut Anna, pihaknya memiliki satuan tugas (satgas). Satgas akan mengaktifkan kembali sistem pembinaan dan pengawasan. Pihaknya sebernarnya sudah tergabung dengan pengawasan berjenjang, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga penerima manfaat.

”Ini akan kita lakukan optimalisasi lagi. Kami bersama dinas pendidikan juga akan melakukan semacam pendidikan penyuluhan kepada seluruh siswa penerima manfaat beserta guru untuk bisa mengenali makanan sehat,” katanya. MBG di Tulungagung telah berlangsung beberapa waktu sejak awal tahun 2025.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang, Andhyka Muttaqin, menilai, kasus keracunan berulang diduga akibat MBG menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan kontrol kualitas masih lemah. Makanan gratis tidak boleh asal-asalan. Pemerintah harus memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman, bersih, dan bergizi.

Kegiatan memasak skala besar, kata dia, harus mengikuti standar sanitasi ketat. Jika tidak, alih-alih meningkatkan kesehatan anak, program ini justru bisa menimbulkan risiko keracunan atau penyakit akibat makanan.

Di sisi lain, Andhyka menilai program ini masih minim pelibatan masyarakat. Belum ada mekanisme resmi untuk menyampaikan keluhan atau memberi masukan secara langsung. Padahal, pelibatan masyarakat penting agar pemerintah bisa mengetahui masalah di lapangan dan melakukan perbaikan.

Dari sisi kebijakan, menurut Andhyka, MBG juga menghadapi tantangan besar soal pendanaan dan prioritas. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sangat besar.

Di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas, pembiayaan sebesar ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah program ini akan mengorbankan anggaran sektor lain yang juga penting. ”Kebijakan publik yang baik seharusnya tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan berkelanjutan,” katanya.

Ke depan, menurut Andhyka, perlu terus ada pembenahan di berbagai aspek. Pertama, pelaksanaan program harus dilakukan bertahap, mulai dari daerah yang paling membutuhkan, seperti daerah dengan angka stunting tinggi. Jangan dipaksakan langsung nasional jika kesiapan teknisnya belum merata.

Kedua, standar makanan yang disajikan harus diperjelas dan diterapkan secara ketat. Tidak hanya soal gizi, tetapi juga kebersihan, rasa, dan tampilan. Pemerintah harus bekerja sama dengan ahli gizi, ahli kuliner, dan otoritas keamanan pangan untuk menyusun panduan yang jelas.

Ketiga, mekanisme pengawasan harus diperkuat. Pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat harus dilibatkan aktif dalam pengawasan. Harus ada saluran yang jelas untuk melaporkan masalah, dan tindak lanjut yang cepat ketika ada laporan pelanggaran.

Terakhir, lanjutnya program ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada memberi makan, tetapi juga memberi edukasi. Anak-anak dan orangtua perlu diberi pemahaman tentang pentingnya gizi, pola makan sehat, dan kebersihan makanan. Dengan demikian, manfaat program ini bisa berkelanjutan, bukan hanya sesaat.

”Program MBG langkah baik jika dikelola dengan benar. Tetapi, jika tidak hati-hati, program ini bisa kehilangan kepercayaan publik dan menjadi beban besar bagi negara. Pemerintah perlu mendengar suara dari lapangan, bersikap terbuka terhadap evaluasi, dan mau berbenah. Yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan juga masa depan anak-anak,” katanya.

MBG yang digagas pemerintah, kata Andhyka, merupakan salah satu program ambisius dan memiliki tujuan mulia. Tujuannya memastikan anak-anak sekolah dan ibu hamil di Indonesia mendapatkan asupan gizi cukup agar tumbuh sehat, cerdas, dan terhindar dari tengkes (stunting). Namun, pelaksanaannya masih menemui kendala.