UEA Keluar, OPEC Melemah dan Harga Minyak Labil

Uni Emirat Arab mengumumkan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC, Selasa (28/4/2026). Langkah itu memicu guncangan baru di tengah krisis energi global akibat perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.

UEA beralasan ingin fokus terhadap ”kepentingan nasional”. Al Jazeera melaporkan, pengunduran diri dari OPEC dan OPEC+ itu secara efektif berlaku pada 1 Mei 2026. Padahal, UEA adalah salah satu pilar penting kelompok energi paling berpengaruh di dunia itu.

Keluarnya UEA bukanlah hal yang mengejutkan. Rumor ini sudah beredar selama bertahun-tahun. Salah satu penyebabnya, UEA menuntut kuota produksi minyak yang lebih besar.

”Setelah berinvestasi besar-besaran dalam memperluas kapasitas produksi energi beberapa tahun terakhir, UEA sangat ingin memompa lebih banyak minyak. Lagi pula, ikatan yang mengikat anggota OPEC telah mengendur, terutama setelah Qatar keluar pada 2019,” demikian analisis Capital Economics.

Sebelum perang AS-Israel terhadap Iran, UEA memproduksi rata-rata 3,3 juta barel per hari. Namun, kapasitas produksinya sebetulnya mencapai 4,5 juta-5 juta barel per hari.

Bersama Arab Saudi, UEA adalah salah satu dari sedikit anggota OPEC dengan kapasitas cadangan minyak yang signifikan. Oleh sebab itu, Abu Dhabi juga bisa merespons guncangan pasokan energi global ketika diperlukan walau upaya ini terhambat selama perang akibat kerusakan fasilitas energi dan penutupan Selat Hormuz.

Di sisi lain, kebijakan politik luar negeri UEA tidak sejalan dengan sesama anggota OPEC. Gesekan-gesekan kecil terlihat beberapa tahun terakhir. Riyadh, misalnya, tidak setuju dengan kebijakan Abu Dhabi terkait Yaman.

Negara-negara lain juga tidak nyaman atas kedekatan UEA dengan Amerika Serikat dan Israel, seperti yang tertera dalam Kesepakatan Abraham 2020. Melalui kebijakan tersebut, anggota OPEC melihat UEA berupaya mengukuhkan pengaruh di kawasan serta menjalin saluran unik ke Washington.

Saat ini, Iran sebagai pendiri OPEC pun dalam posisi canggung dengan UEA. Teheran menyerang UEA dan negara-negara lain yang menampung pangkalan militer AS. Aksi ini balas dikecam keras Abu Dhabi.

Di masa lalu, pasar minyak global didominasi sekelompok perusahaan minyak Barat, yakni Tujuh Bersaudari (Seven Sisters). Perusahaan-perusahaan ini mengendalikan produksi dan menetapkan harga minyak.

Lima negara penghasil minyak akhirnya sepakat untuk membentuk OPEC, yakni Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Organisasi ini lahir dalam Konferensi Baghdad pada September 1960.

Berbasis di Vienna, Austria, OPEC bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggota. Untuk tujuan yang lebih luas, negara-negara pendiri ingin menegaskan kedaulatan atas sumber daya alam sendiri, mengamankan harga yang adil dan stabil bagi produsen, serta menjaga pasokan reguler ke negara konsumen.

Untuk menjaga stabilitas harga, OPEC menetapkan kuota produksi yang disepakati untuk para anggota. Arab Saudi menjadi negara dengan kuota produksi tertinggi sebesar 11,6 juta barel per hari (Kompas.id, 29/4/2026).

Dari lima anggota, OPEC berkembang menjadi 12 anggota. Selain UEA yang masuk pada 1967, ada Aljazair, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Gabon, Libya, dan Nigeria yang bergabung belakangan. OPEC mengendalikan sekitar 30 persen pasokan minyak global.

Sejak 2016, OPEC juga bekerja sama dengan negara-negara non-anggota, yakni Rusia, Azerbaijan, Kazakhstan, Bahrain, Brunei Darussalam, Malaysia, Meksiko, Oman, Brasil, Sudan Selatan, dan Sudan, melalui OPEC+. Kemunculan kerangka kerja baru ini merupakan upaya OPEC untuk mendapatkan kembali pengaruh untuk melawan pesaing, seperti Amerika Serikat.

Dibandingkan dengan OPEC, produksi OPEC+ mencakup sekitar 41 persen pasokan energi global. Tahun 2025, OPEC+ bahkan memproduksi hampir 51,15 juta barel per hari alias 50 persen minyak dan cairan berbasis minyak dunia, menurut perkiraan Badan Energi Internasional (IEA). Sebulan setelah perang AS-Israel dan Iran, pangsanya turun menjadi 44 persen.

UEA adalah produsen terbesar ketiga di OPEC dan keempat di OPEC+. ”Jika dilihat dalam jangka panjang, UEA ingin memonetisasi cadangan minyaknya sebelum permintaan minyak mencapai puncaknya, lalu mulai mengalami penurunan, yang berlangsung selama beberapa generasi mendatang,” kata Direktur Senior Program Timur Tengah di Atlantic Council William F Wechsler.

Keluarnya UEA dari OPEC belum tentu berdampak langsung ke pasar. Sebab, pasokan minyak dunia masih sangat terbatas akibat perang di Iran. Harga minyak masih sebesar 111 dolar AS per barel atau naik lebih dari 50 persen dari harga sebelum perang.

Namun, dampaknya mungkin terasa kemudian. Wechsler menjelaskan, UEA merupakan produsen minyak yang cukup besar sehingga mampu melemahkan kekuatan OPEC dalam menentukan pasar minyak global.

”Melemahnya kekuatan kartel kemungkinan akan mengakibatkan penurunan harga minyak global secara keseluruhan, yang sebagian besar menguntungkan AS. Namun, harga tersebut kemungkinan akan lebih fluktuatif dari waktu ke waktu, yang tidak menguntungkan AS,” ujar Wechsler.

Steven A Cook, peneliti di Council on Foreign Relations, menambahkan, langkah UEA dapat menginspirasi anggota-anggota yang tersisa. ”Jika UEA dapat membuktikan bahwa keluar dari OPEC tidak merugikan, negara-negara lain mungkin akan mengikuti jejaknya,” katanya.

UEA pun tidak luput dari dampak negatif akibat keputusan keluar tersebut. Negara ini kehilangan pengaruh atas pasokan dan harga minyak global.

UEA bukanlah negara pertama yang meninggalkan OPEC. Sejumlah negara menarik diri dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Qatar (keluar tahun 2019), Ekuador (2020), dan Angola (2024). Sama seperti UEA, kebanyakan negara ini tidak sepakat mengenai kuota produksi.

Gabon sempat keluar pada 1995, tetapi kembali bergabung pada 2016. Menurut situs resmi OPEC, Indonesia sudah dua kali menangguhkan keanggotaannya, yakni pada Januari 2009 dan November 2016.

Saat penangguhan pertama, Indonesia ingin fokus pada peningkatan produksi dalam negeri. Dalam kasus penangguhan kedua, Jakarta tidak setuju atas kebijakan pemangkasan produksi oleh OPEC yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

”Keluarnya Indonesia akan menghemat biaya tahunan sebesar 3,1 juta dolar AS, tetapi mengurangi prestise di kancah internasional,” ujar Victor Shum, analis energi dari Purvin & Gertz di Singapura, kepada Al Jazeera pada 2008. (AP/Reuters)